MahertiaDwiPilopo (2009) Analisis Derajat Otonomi Fiskal Daerah Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang ( Studi Pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam rangka pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan sekarang telah direvisi kembali dengan UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang no 25 dan di revisi menjadi UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, daerah diharapkan dapat mempersiapkan langkahlangkah strategis dan antisipatif dalam mengisi pelaksanaan otonomi daerah itu kewenangan otonomi daerah adalah mengetahui tingkat kemandirian daerah dalam membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah Kebijakan pemerintah yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, relatif menguntungkan bagi daerah yang kaya akan sumber daya alam, apabila daerah mampu mengelola sumber-sumber daya yang ada secara optimal. Atas dasar Undang-undang yang berlaku ternyata ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat sangat besar, demikian juga halnya dengan kota Malang di mana dari sumber-sumber penerimaan daerah yang tercantum dalam APBD, ternyata Pos Sumbangan dan Bantuan yang berasal dari pemerintah pusat masih merupakan sumber penerimaan yang terbesar. Dalam penelitian ini permasalahan yang di bahas oleh penulis, antara lain: Bagaimana komposisi stuktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di kota Malang, bagaimana Derajat Otonomi Fiskal Daerah Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang, apa saja kendala-kendala yang mempengaruhi Derajat otonomi fiskal Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang. Pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang dipergunakan antara lain melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Malang. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2008- 12 Januari 2009. Adapun tehnik analisi data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan Pembahasan yang ada, penelitian ini memperoleh hasil berdsarkan perhitungan 5 rasio keuangan pada APBD Kota Malang bahwa derajat desentralisasi Kota Malang lebih banyak ditentukan oleh besarnya sumbangan dan bantuan yang diterima dari instansi yang lebih tinggi untuk tahun anggaran 2006 hingga 2008 Kota Malang masih sangat kecil, sehingga menggambarkan kondisi keuangan daerah kurang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah kota Malang terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. Simpulan yang di peroleh dari penelitian ini terlihat bahwa Pemerintah Kota Malang masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi tehadap pemerintah pusat karena pemerintah kota Malang belum mampu memenuhi kebutuhan belanja melalui PAD dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak. Melainkan lebih banyak ditentukan oleh besarnya sumbangan dan bantuan yang diterima dari instansi yang lebih tinggi. Adapun saran dan masukan yang dapat diberikan oleh peneliti antara lain: (1) Terus berupaya menggali sumber-sumber pendapatan daerah dengan diikuti intensifikasi dan ekstensifikasi baik subyek dan obyek pajak yang memungkinkan untuk digali secara optimal. (2) Untuk meningkatkan PAD, sebaiknya Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang menjalin kerjasama dengan pihak swasta. (3) Meningkatkan kinerja pihak pengelola PAD dengan cara mengikut sertakan aparatnya dalam kursus keuangan daerah atau dengan program pendidikan dan latihan yang ada kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah. (4) Perlunya prinsip yang harus dipegang dalam penentuan target pendapatan dan anggaran belanja sebagai suatu perencanaan dan penjabaran kebijakan pemerintah daerah untuk disesuaikan dengan kemampuan daerah dan potensi daerah. (5) Perlunya rencana keuangan jangka panjang yang mengacu pada efisiensi dan efektivitas program dan perencanaan, dengan memperhatikan sumber dana yang terbatas dan disisi lain pengeluaran yang harus dibiayai semakin besar.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2009/175/050901675 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 18 Jun 2009 09:02 |
| Last Modified: | 19 Oct 2021 02:12 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/114024 |
Preview |
Text
050901675.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |