AnugerahYukaAsmara (2009) Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Dalam Mengatasi Dampak Pencemaran Limbah Industri (Studi Pada Masyarakat di Sekitar PT SASA INTI Gending Kabupaten Probolinggo). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pengalaman hampir di semua negara menunjukkan bahwa industrialisasi sangat perlu karena menjamin pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Namun di satu sisi industri menimbulkan pencemaran. Menurut laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2006 menyatakan bahwa di Indonesia pada tahun 2004 sekitar 9.600 industri besar dan menengah berpotensi mencemari air permukaan dan air tanah. Di Kabupaten Probolinggo industri berskala besar seperti PLTU Paiton, PT Kertas Leces, PT SASA INTI Gending, PT Bromo Tirta Lestari, tiga pabrik gula, dan industri lainnya berpotensi menimbulkan pencemaran limbah ke lingkungan. Dari segi ekonomi PT SASA INTI Gending memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar. Namun sisi negatifnya PT SASA INTI melakukan pencemaran limbah yang merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam mengatasi dampak pencemaran limbah industri khususnya pada PT SASA INTI Gending dengan melihat realitanya pada masyarakat di sekitar industri tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder; teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi; instrumen penelitian yang digunakan yaitu interview guides , field notes , dan human instrument ; metode analisa meliputi domain analysis , taxonomic analysis , componential analysis , dan discovering cultural theme. Dalam mengatasi dampak pencemaran limbah industri tersebut, beberapa produk hukum telah dimiliki Pemkab Probolinggo diantaranya adalah Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 40 Tahun 2000, Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 41 Tahun 2000, Perda Nomor 7 Tahun 2002, Perda Nomor 12 Tahun 2002 Perda Nomor 13 Tahun 2002, Keputusan Bupati Nomor 29 Tahun 2004 Perda Nomor 07 Tahun 2005, dan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 26 Tahun 2008. Berbagai regulasi tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai program nyata di lapangan untuk selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat, industri yang bersangkutan, media massa, non government organizations , dinas Pemkab Probolinggo lainnya, serta instansi lain yang terkait. Dalam mengimplementasikan program-program tersebut tentunya butuh anggaran, aktor pelaksana, target groups , serta sanksi. Untuk anggaran lingkungan hidup Pemkab Probolinggo pada tahun 2008, total sebesar Rp. 4.852.795.000. Berbagai upaya telah dilakukan BLH Kabupaten Probolinggo terhadap PT SASA INTI yang meliputi studi AMDAL, UKL/UPL, DPPL, sampling air badan air (ABA), air limbah industri, (ALI), sampling air laut, sampling udara ambien, membantu penilaian proper perusahaan, penegakan hukum lingkungan, penanganan pengaduan masyarakat, serta pemantauan kualitas air limbah di Kali Gending. Meskipun berbagai upaya di atas telah dilakukan BLH, namun realitanya berbagai pencemaran masih sering ditemukan di masyarakat dan lingkungan sekitar PT SASA INTI Gending hingga kini. Misalnya pencemaran limbah cair, udara dan air tanah. Kurang optimalnya upaya Pemkab Probolinggo dalam hal ini BLH dalam mengatasi dampak pencemaran limbah industri, terutama di PT SASA INTI Gending disebabkan oleh beberapa hal berikut yaitu; lemahnya sanksi yang diberikan, adanya toleransi kebijakan antara ekonomi dengan lingkungan, belum dijalankan beberapa program lingkungan hidup, beberapa program bersifat formalitas, serta adanya konspirasi antara perusahaan dengan pemerintah. Dalam mengimplementasikan kebijakan ini, BLH Kabupaten Probolinggo didukung oleh anggaran, prioritas pembangunan berwawasan lingkungan, kontrak kerja BLH dengan Bupati, UPT laboratorium, dan perubahan Kapedalda menjadi BLH, peran aktif masyarakat, kontrol media massa, dan LSM. Sedangkan penghambatnya meliputi kapasitas dan kapabilitas pegawai BLH, terbatasnya sarana dan prasarana, jenjang kelembagaan BLH dengan Pemkab Probolinggo, belum memiliki produk hukum pencemaran udara, industri skala kecil yang belum memiliki dokumen lingkungan serta rendahnya pengetahuan masyarakat. Untuk meminimalisasi celah dalam implementasi kebijakan tersebut agar berjalan optimal, maka diperlukan beberapa langkah konkrit bagi BLH Kabupaten Probolinggo. Langkah tersebut adalah 1) restrukturisasi dan fungsionalisasi pegawai BLH yang meliputi peningkatan kuantitas dan kualitas pegawai, 2) reorientasi kelembagaan seperti otoritas lebih luas pada BLH, political will , dan membentuk badan khusus penghukum industri polluter
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2009/143/050901514 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 28 May 2009 10:55 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 09:27 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/113989 |
Preview |
Text
All_of_The_Front_Pages.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
Bab_I-V,_Dapus,_Lampiran.pdf Download (4MB) | Preview |
Preview |
Text
Lampiran_Gambar_dan_CV.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |