AstiAmeliaNovita (2008) Evaluasi Tata Guna Lahan Ruang Terbuka Hijau Dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah Perkotaan : Studi Pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini didasarkan atas munculnya kekhawatiran akan gejala pembangunan perkotaan yang memiliki kecenderungan untuk meminimalkan ruang terbuka dan juga menghilangkan wajah alam melalui alih fungsi lahan. Wilayah perkotaan Tulungagung sebagai pusat aktivitas masyarakat menimbulkan konsekuensi logis terhadap perubahan tata guna lahan tersebut. Dimana dalam usaha mengembangkan aktivitas masyarakat melalui alih fungsi lahan seringkali dilakukan dengan menghilangkan ruang terbuka hijau yang merupakan daya dukung lingkungan kota. Hal ini membuat pembangunan tata kota Tulungagung menjadi semakin tidak ramah lingkungan dan berpotensi terjadinya banjir. Maka, sebuah evaluasi kembali mengenai tata guna lahan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan menjadi penting artinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara makro kebutuhan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan Tulungagung telah tercukupi dengan sangat baik. Di lain pihak hasil perhitungan kesesuaian kebutuhan akan ruang terbuka hijau dengan eksisting condition pada beberapa jenis RTH menunjukkan adanya persebaran yang tidak merata di desa dan kelurahan dengan luas penyimpangan yang bervariasi. Kondisi ini disebabkan karena belum adanya perda yang mengatur tentang RTH, kurangnya kemantapan organisasi pengelola RTH, baik dalam hal koordinasi, pendanaan dan manajemen, tidak adanya sanksi yang tegas terhadap penyimpangan pemanfaatan RTH serta kurangnya peran serta masyarakat dalam pengendalian RTH. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan ruang terbuka hijau yang ada hanya sebatas pada kegiatan umum saja (rutinitas). Berdasarkan hasil studi, diperlukan upaya sosialisasi kepada masyarakat untuk mengenalkan RTH dan manfaat yang dapat diperoleh dari ikut serta melestarikan dan menjaga eksistensi RTH. Peraturan Daerah mengenai kawasan hijau perlu untuk segera dibuat dan disahkan serta Peraturan Perundangan pendukung lainnya perlu dilaksanakan. Diperlukan juga adanya pengawasan disertai dengan sanksi demi terciptanya kawasan hijau kota untuk memberikan manfaat yang besar. Dalam perencanaan RTHKP pula perlu dipertimbangkan akan komposisi yang seimbang mengenai luas dan sebaran ruang terbuka hijau pada masing-masing kecamatan untuk memberikan manfaat yang diinginkan.Dalam upaya perencanaan RTHKP diperlukan bantuan ahli dilihat masih adanya keterbatasan kemampuan aparat dalam melakukan perencanaan. Perlu meningkatkan kemantapan organisasi pengelola RTH, baik dalam hal koordinasi, pendanaan dan manajemen.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2008/91/050800868 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 24 Mar 2008 09:36 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 08:40 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/113933 |
Preview |
Text
050800868.pdf Download (7MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |