FirmanAriefKurniawan, (2009) Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Daerah dalam rangka Desenstralisasi Fiskal : studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi Fiskal melalui otnomi daerah sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diikuti dengan adanya Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, maka daerah dituntut untuk dapat membiayai pelaksanaan Pemerintahan sendiri meskipun tetap mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Strategi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah dalam rangka Desentralisasi Fiskal? (2) Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah dalam rangka Desentralisasi Fiskal? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang didukung dengan beberapa teori yaitu tentang Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Desentrallisasi Fiskal, keuangan daerah, pajak daerah dan strategi peningkatannya. Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan analisis data melalui 3 (tiga) tahap yaitu : reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi peningkatan Pajak daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Strategi Intensifikasi meliputi Memperbaiki Aspek Kelembagaan, Memperbaiki aspek ketatalaksanaan, baik administratif maupun operasional, Peningkatan pengawasan dan pengendalian, penetapan target, peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola PAD, Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak daerah. Sedangkan faktor pendukungnya adalah perluasan jasa, kemampuan aparatur pelaksana dan penghambatnya adalah objek tidak ada di daerah dan adanya larangan dari pemerintah pusat. Saran yang sekiranya dapat peneliti berikan adalah dengan menggunakan sistem reward dan punishment bagi para wajib agar lebih tertib dalam membayar pajak dan juga dengan trasnsparansi penerimaan keuangan daerah dan juga pengeluaran pemerintah kepada masyarakat agar masyarakat lebih percaya kepada pemerintah.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2008/480/050900600 |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 658 General management |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 04 Mar 2009 14:31 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 07:50 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/113873 |
Preview |
Text
050900600.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |