HendrikusBakal, (2008) Partisipasi perempuan dalam proses perumusan kebijakan : tudi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintahan Kota Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Partisipasi Perempuan dalam dunia politik adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindarkan lagi. Akses dan partisipasi politik perempuan di setiap tingkatan dalam pembuatan keputusan atau kebijakan publik adalah merupakan hak asasi setiap manusia. Partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, merupakan suatu bentuk keterlibatan atau peran serta perempuan dalam menuju suatu pemerintahan yang demokrasi. Pemerintahan yang demokratis adalah merupakan pemerintah yang melibatkan semua pihak dalam setiap kebijakan publik, baik di pusat maupun di daerah. Keterlibatan perempuan dalam kebijakan publik diharapkan untuk mengakomodir semua kebutuhan masyarakat kota Malang lebih khusus kebutuhan kaum perempuan yang selama ini kurang diperhatikan secara serius. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisisi upaya-upaya yang dilakukan atau bentuk partisipasi perempuan dalam proses perumusan kebijakan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintahan Kota Malang. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah bentuk-bentuk apa saja yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perempuan dalam berpartisipasi dalam merumuskan suatu kebijakan, dan factor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintahan Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dalam perumusan kebijakan, mencakup partisipasi yang bersifat skill, partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, dan partisipasi dalam bentuk materi/barang sudah cukup berhasil dilakukan. Namun masih perlu ditingkatkan dan lebih dioptimalkan mengingat masih sedikitnya jumlah anggota DPRD perempuan dalam setiap kegiatan perumasan kebijakan. Dalam proses perumusan kebijakan ada faktor penghambat antara lain factor agama, dan faktor budaya. Dari hasil penelitian, penulis dapat memberikan saran, agar mensosialisasikan secara sistematis, upaya-upaya peningkatan peran perempuan dalam setiap aspek kehidupan, perlu adanya jumlah yang significant dan proaktif agar perempuan terwakili secara proporsional di DPRD dan mendesak parpol dan lembaga lainnya untuk mendukung peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga-lembaga politik.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2008/441/050803706 |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 658 General management |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 21 Jan 2009 09:35 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 07:17 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/113832 |
Preview |
Text
050803706.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |