Abdillah, Maulidi (2018) Penetapan Daluarsa Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 569/Pid.B/2013/PN.Pdg, Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 14/PID/2014/PT.Pdg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 825K/Pid/2014 dalam menetapkan perhitungan mulai berlakunya daluarsa penuntutan terhadap perkara pemalsuan surat atau perkara menggunakan surat palsu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan perhitungan mulai berlakunya daluarsa penuntutan bagi tindak pidana pemalsuan surat. Penelitian disusun berdasarkan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder sebagai penjelas bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier sebagai pendukung bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis menggunakan interpretasi gramatikal. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini memperlihatkan adanya perbedaan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung dalam menentukan perhitungan mulai berlakunya daluarsa penuntutan dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu. Namun perhitungan mulai berlakunya daluarsa telah diatur secara jelas dalam pasal 79 KUHP dimana perhitungan dimulai sehari setelah tindak pidana dilakukan. Dengan kata lain, perhitungan mulai berlakunya daluarsa dilakukan pada saat “perbuatan” selesai dan memenuhi unsur tindak pidana atau pada saat perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana, tanpa perlu diketahui oleh seseorang (yang dirugikan) tetapi tidak dilakukan pelaporan serta tanpa perlu diketahui terlebih dahulu siapa pelaku tindak pidana yang dimaksud. Perhitungan mulai berlakunya daluarsa bagi tindak pidana memalsukan surat atau menggunakan surat palsu menggunakan dasar ketentuan Pasal 79 ke-1 KUHP dimana penitikberatan perhitungan bukan saat perbuatan selesai dilakukan, melainkan pada saat pemakaian benda yang dipalsu.
English Abstract
The research was effected by the dissent of judge in the State Court Verdict Number : 569/Pid.B/2013/PN.Pdg, High Court Verdict Number : 14/PID/2014/PT.Pdg, and Supreme Court Verdict Number : 825K/Pid/2014 in the specify calculation start validity period expired prosecution lawsuit against counterfeiting a letter or lawsuit using the fake letters. This research aims to analyze the assignment calculation start validity period expired the prosecution for the crime of forgery of a letter. The research was compiled based on normative research using the statue approach and the case approach. The types of legal materials used consist of primary legal materials in the form of related legislation, secondary legal materials as explanatory material of primary law, and tertiary legal materials as supporting primary and secondary legal materials. The legal substance is then analyzed using grammatical interpretations. The results obtained from this research show that there are differences in the considerations of the judges of the District, High Court and Supreme Court in determining the calculation of the validity of the prosecution in cases of falsification of letters or by using counterfeit letters. However, the calculation of the expiration date has been clearly regulated in Article 79 of the Criminal Code where the calculation commences the day after the crime is committed. In other words, the calculation of expiration begins when the "deed" is completed and fulfills the element of a criminal offense or at the time of the act which has fulfilled the element of the crime, without the need to be known by a person (to the disadvantaged) but not reported and without the need to know in advance who is the perpetrator of the intended crime. The calculation of the validity of expiration for the crime of falsifying the letter or using false letters using the basic provisions of Article 79 to-1 Criminal Code where calculation is not calculated when the deed is completed, but when the use of counterfeit objects.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FH/2018/189/051804244 |
Uncontrolled Keywords: | - |
Subjects: | 300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.01 Criminal courts |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | soegeng sugeng |
Date Deposited: | 05 Jun 2018 02:09 |
Last Modified: | 23 Oct 2021 04:21 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/11382 |
Preview |
Text
BAB III.pdf Download (294kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB II.pdf Download (535kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB IV.pdf Download (488kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB I.pdf Download (408kB) | Preview |
Preview |
Text
BAGIAN DEPAN.pdf Download (840kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB V.pdf Download (272kB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (272kB) | Preview |
Preview |
Text
SUM.pdf Download (23kB) | Preview |
Actions (login required)
View Item |