NikienBetiNurani (2007) Peranan Pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat desa : Studi pada desa hasil pemekaran di desa Karangkates Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini dilakukan atas dasar tertinggalnya pembangunan di pedesaan sebagai dampak implementasi peraturan perundang-undangan yang tidak pernah berpihak. Berangkat dari implementasi UU No.5 Tahun 1979 hingga sekarang implementasi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada akhirnya perubahan implementasi UU pemerintahan daerah bukanlah jaminan akan keberhasilan pembangunan di pedesaan khususnya. Terlebih lagi pada desa dengan jumlah penduduk dan luas wilayah yang melibihi rata-rata. Tuntutan perhatian itu akan semakin besar. Untuk itulah pentingnya kebijakan pemekaran desa, sebagai strategi untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat desa. Bagaimana peranan pemerintahan desa sebagai desa baru hasil pemekaran dalam pemberdayaan masyarakat desa, langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintahan desa sebagai desa baru hasil pemekaran dalam pemberdayaan masyarakat desa, bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintahan desa sebagai desa baru hasil pemekaran dalam pemberdayaan masyarakat desa dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pemberdayaan masyarakat serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskripif dengan pendekatan kualitatif. Dimana, hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Pemerintahan Desa Karangkates dalam pemberdayaan masyarakat desa memiliki peranan yang sangat besar namun tidak dominan. Partisipasi aktif itu muncul sebagai rasa untuk turut serta sebagai subjek pembangunan, sehingga melahirkan suatu hubungan yang dinamis antara pemerintahan desa dengan masyarakat. Pemerintahan desa memiliki sikap yang terbuka dan tranparan dalam setiap kegiatan yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat desa, termasuk dalam hal menentukan kebijakannya terkait dengan penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) Karangkates 2006. Sehingga sambutan hangat juga diberikan oleh masyarakat. Interkasi sosial antara pemerintah desa, BPD dan masyarakat dapat bermitra dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan diharapkan menguatkan gotong royong serta keswadayaan dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Tidak ditetapkannya jangka waktu pelaksanaan untuk pemberdayaan nonfisik akan menjadi kurang gesit-nya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang ada. Disamping pelaporan secara khusus (tertulis) akan setiap kegiatan dan hasil dari perkembangan pemberdayaan masyarakat akan menjadi satu kendala tersendiri dalam mengambangkan pola pemberdayaan lebih lanjut. Berangkat dari hal itulah maka, hendaknya Pemerintahan Desa Karangkates akan memilik koordinasi khusus dengan kelompok-kelompok pemberdayaan yang ada sehingga kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan selanjutkan akan lebih terarah.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2007/97/050701223 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 28 May 2007 00:00 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 04:18 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/113488 |
Preview |
Text
050701223.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |