GuruhMahartiningWijayanti (2008) Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa : studi di Desa Wahas Kecamatan Balong Panggang Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam skripsi ini mengangkat Judul ” Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa”. Hal ini dilatar belakangi kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah dan selanjutnya dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 yang mengamanatkan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berkedudukan setara dan sebagai mitra kerja Kepala Desa yang berfungsi diantaranya merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa. Berkaitan dengan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa Wahas Kecamatan Balong Panggang Kabupaten Gresik untuk menyusun Peraturan desa. Peraturan Desa dibentuk dalam rangka menampung dan menyalurkan partisipasi dan aspirasi masyarakat desa. Kepala Desa dan BPD adalah lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Desa, dalam proses pembentukan Peraturan desa, Kepala Desa dan BPD harus benar-benar memperhatikan keadaan yang berkembang baik sosial budaya, ilmu pengetahuan dan kondisi masyarakat. Karena masukan dan dukungan Masyarakat Desa sangat berpengaruh pada nilai-nilai Peraturan Desakarena akan diterapkan dan diharapkan dapat berperan serta dalam mengatur ketertuban, kesejahteraan masyarakat dan dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kegiatan pembangunan secara optimal yang seimbangPermasalahan dalam skripsi ini adalah (1) Hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa Desa Wahas Kecamatan Balong Panggang Kabupaten Gresik dalam penyusunan peraturan desa.(2) Kemampuan anggota Badan Permuyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam penyusunan peraturan desa di Desa Wahas kecamatan Balong Panggang kabupaten Gresik.(3) Kualitas dan kuantitas peraturan desa yang dihasilkan di Desa Wahas Kecamatan Balong Panggang Kabupaten Gresik. Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini bertujuan (1) Untuk mendeskripsikan hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa Desa Wahas Kecamatan Balong Panggang Kabupaten Gresik dalam penyusunan peraturan desa.(2) Untuk mendeskripsikan kemampuan anggota Badan Permuyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam penyusunan peraturan desa di Desa Wahas kecamatan Balong Panggang kabupaten Gresik.(3) Untuk mendeskripsikan kualitas dan kuantitas peraturan desa yang dihasilkan di Desa Wahas Kecamatan Balong Panggang Kabupaten Gresik. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan lokasi penelitian Desa Wahas Kecamatan Balong Panggang . Sumber data meliputi data primer yaitu hasil wawancara dengan informan yang bersangkutan .Adapun data lapangan dikumpulkan dengan observasi, interview dan dokumentasi.Sedang instrument penelitiannya adalah peneliti sendiri dengan beberapa alat baik interview guide and field noteDari hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa Desa Wahas Kecamatan Balong Panggang Kabupaten Gresik dalam penyusunan peraturan desa meskipun ada beberapa kendala yang membuat kinerja BPD dan Kepala Desa dalam penyusunan peraturan desa belum bisa maksimal tetapi keduanya sama-sama menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya, tanpa ada upaya untuk menentang ataupun menjatuhkan antara yang satu dengan yang lain. BPD dan Kepala Desa Wahas mempunyai hubungan yang positif dalam penyusunan Peraturan Desa. (2) Kemampuan anggota Badan Permuyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam penyusunan peraturan desa di Desa Wahas kecamatan Balong Panggang kabupaten Gresik sudah cukup baik jika ditinjau dari kemampuan menampung aspirasi masyarakat dan juga menyalurkan aspirasi tersebut menjadi suatu Peraturan Desa.(3) Kualitas dan kuantitas peraturan desa yang dihasilkan di Desa Wahas Kecamatan Balong Panggang Kabupaten Gresik sudah cukup baik, walaupun hanya sedikit Peraturan desa yang diundangkan tetapi Peraturan-peraturan tersebut mempunyai fungsi yang cukup penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kinerja BPD dan Kepala desa di desa Wahas dalam penyusunan Peraturan Desa sudah cukup bagus, meskipun terdapat beberapa kendala, tetapi itu bukan keseluruhan tanggung jawab BPD dan Kepala desa, karena dalam hal ini peran serta masyarakat juga sangat penting. Adapun saran yang bisa penulis berikan adalah agar BPD dan Kepala Desa saling mendukung dan bekerja seoptimal mungkin dalam menyusun Peraturan desa, selain itu faktor-faktor eksternal juga sangat berpengaruh sehinggadiharapkan peran serta masyarakat untuk mendukung proses penyusunan Peraturan Desa sehingga dapat dihasilkan suatu Peraturan desa yang benar-benar bermanfaat.
English Abstract
This thesis is titled with “The Work of Village Conference Board (BPD) and Village Headman on Composing the Village Regulation”. The background of this thesis is the government policy about regional autonomy and Law No. 32 Year 2004 that instruct the establishment of Village Conference Board (BPD) which has equal position and partner of the Village Headman and has functions to formulate and decide Village Regulation. Related to that things, therefore this research has purpose to learn about the work of Village Conference Board (BPD) and Village Headman of Wahas at Balong Panggang Subdistrict Gresik Regency in composing the Village Regulations. The Village Regulations are composed in order to accommodate and distribute the participation and aspiration of these villagers. Village Headman and BPD are institutions that authorize to compose the Village Regulations. In the composing process of Village Regulations, Village Headman and BPD must really pay attention on the condition expanded,whether social culture, science, and villagers condition, because the input and support from Villagers are really affected to the value of Village Regulations that will be applied and expected to play a role in arrange the order and prosperity of the villagers, coordination process of Village Government and also optimally and equally development. The problems on this thesis were (1) The relationship between Village Conference Board (BPD) and Village Headman of Wahas at Balong Panggang Subdistrict Gresik Regency in composing the Village Regulations; (2) The ability of Village Conference Board (BPD) members and Village Headman to compose the village regulations at Wahas Village Balong Panggang Subdistrict Gresik Regency; (3) The quality and quantity of the Village Regulations resulted at Wahas Village Balong Panggang Subdistrict Gresik Regency. Related with those problems, then the purposes of this research were (1) To describe the relationship between Village Conference Board (BPD) and Village Headman of Wahas at Balong Panggang Subdistrict Gresik Regency in composing the Village Regulations; (2) To describe the ability of Village Conference Board (BPD) members and Village Headman to compose the village regulations at Wahas Village Balong Panggang Subdistrict Gresik Regency; (3) To describe the quality and quantity of the Village Regulations resulted at WahasVillage Balong Panggang Subdistrict Gresik Regency. To reach those purposes, the researcher used descriptive research with the research location was at Wahas Village Balong Panggang Subdistrict Gresik Regency. Data source was primary data, in the form of interview with proper informer. While the field data was collected by observation, interview, and documentation. The research instrument is the researcher herself with some tools, like interview guide and field note. The results of this research show that (1) The relationship between Village Conference Board (BPD) and Village Headman of Wahas at Balong PanggangSubdistrict Gresik Regency in composing the Village Regulations, even though there are some obstacles that make BPD and Village Headman can’t work maximally yet, but both of them have already run their jobs and functions well, without any opposite effort that will ruin each other; (2) The ability of Village Conference Board (BPD) members and Village Headman to compose the village regulations at Wahas Village Balong Panggang Subdistrict Gresik Regency have already good, considered from the ability to accommodate villagers aspirations and making them as Village Regulations; (3)The quality and quantity of the Village Regulations resulted at Wahas Village Balong Panggang Subdistrict Gresik Regency have already good, though only few regulation that are developed as Law, but those regulations play an important role in Village Governmental coordination. From the entire research, it can be concluded that the work of BPD and Village Headman of Wahas at Balong Panggang Subdistrict Gresik Regency in composing the Village Regulations have already good. Though there are some obstacles, those aren’t the responsibility of BPD and Village Headman only, because the villagers’ role also important. The suggestion from the researcher is that BPD and Village Headman are expected to support each other and work optimally in composing Village Regulations, besides that the external factors can affect so the villagers’ role are expected to support this process so the useful village regulations can be resulted.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2007/407/050800756 |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 658 General management |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 18 Mar 2008 08:55 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 04:13 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/113482 |
Preview |
Text
050800756.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |