DidiDarmawan (2007) Restrukturisasi Birokrasi Perizinan dalam rangka meningkatkan iklim usaha yang kondusif di daerah : suatu studi pada Dinas Perizinan Kota Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Proses restrukturisasi birokrasi perizinan terdiri dari beberapa tahapan menuju terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di Kota Malang. Proses tersebut meliputi : Pertama, Penyamaan persepsi dan pembentukan komitmen pihak yang terkait dalam restrukturisasi birokrasi perizinan tentang PPTSP; Kedua, Penyusunan Grand Design dan rencana aksi pembentukan PPTSP; Ketiga, Penyusunan kebijakan terkait penyelenggaraan PPTSP; Keempat, Penyusunan standar pelayanan dan penetapan Standar Operating Prosedur (SOP). Upaya Dinas Perizinan Kota Malang dalam meningkatkan iklim usaha yang kondusif berupa: Mempercepat dan mempermudah penyelesaian perizinan melalui Prosedur Tetap Pelayanan Perizinan yang tertuang dalam Peraturan Walikota Malang No. 13 Tahun 2006. Prosedur Tetap ini akan selalu disesuaikan dengan tuntutan serta perkembangan masyarakat. Berdasarkan pengklasifikasian kualitas pelayanan perizinan menggunakan indikator pelayanan, dapat diambil kesimpulan Iklim Usaha di Kota Malang Sudah Cukup Kondusif, meskipun dalam beberapa jenis pelayanan perizinan ada complain dari pengguna jasa perizinan tetapi hal tersebut tidak begitu berpengaruh signifikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi Restrukturisasi Birokrasi Perizinan dalam meningkatkan iklim usaha yang kondusif dideskripsikan sebagai berikut: Faktor Pendorong, yaitu Inpres No.3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi, Permendagri No.24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Visi Misi Pemda Kota Malang. Faktor Penghambat, berupa 1).Egoisme sektoral Instansi terkait perizinan di Kota Malang masih sangat kuat; 2).Komitmen instansi terkait untuk mewujudkan pelayanan cepat & transparan belum optimal dan menyeluruh 3).Kualitas dan kuantitas SDM aparatur perizinan masih terbatas; 4).Infrastruktur Dinas Perizinan beserta sarana prasarana pendukungnya masih belum cukup representatif sebagai PPTSP; dan 5). Kemampuan finansial untuk operasional pelayanan publik Dinas Perizinan yang masih terbatas. Oleh karena itu, Dinas Perizinan bersama Pemda Kota Malang sebaiknya benarbenar memahami operasional dalam PPTSP. Pemahaman bisa dibangun melalui studi banding ke daerah lain yang memiliki kinerja layak dicontoh dan sering ditampilkan sebagai pilot project ataupun best practice dalam pelayanan publik. Hendaknya Instansi terkait perizinan di kota Malang perlu meningkatkan lagi aspek Koordinasi dan melakukan pengawasan melekat tanpa menyisakan celah sedikitpun bagi berkembangnya praktekpraktek patologis birokrasi. Sudah saatnya memberikan pelayanan prima, pelayanan yang terbaik kepada publik. Kebijakan PPTSP tersebut pada prinsipnya akan memberikan kemudahan bagi stakeholders perizinan di Kota Malang. Namun, itu semua sangat tergantung dari perubahan mentalitas dan perilaku aparaturnya.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2007/386/050800018 |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 658 General management |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
| Depositing User: | Unnamed user with email heriprayitno@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 17 Jan 2008 12:43 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 03:48 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/113463 |
Preview |
Text
050800018.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |