EkaCiptaYuningtyas (2007) Evaluasi Pengendalian Intern dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),: studi pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah/ UPPD dan Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap/ SAMSAT Pon. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pengelolaan pemungutan PKB dan BBNKB di kota Pontianak dilakukan oleh Unit Pelayananan Pendapatan Daerah (UPPD) dan Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (Samsat). Kenyataan saat ini bahwa UPPD Pontianak dan Samsat sebagai instansi yang berhubungan langsung dengan masyarakat, mempunyai banyak keterbatasan seperti kurangnya fasilitas operasional dan sumber daya yang dimiliki, kurangnya pengawasan yang berakibat kurang tertanamnya disiplin pegawai, dan lain-lain. Oleh karena itu, pengelolaan PKB dan BBNKB akan mencapai hasil yang maksimal jika mempunyai sistem dan prosedur pemungutan yang tepat. Penerapan pengendalian intern penting karena dapat digunakan sebagai sarana evaluasi kinerja organisasi. Penelitian ini berlandaskan atas beberapa teori yaitu pengendalian intern, sistem akuntansi, pajak secara umum dan pajak daerah serta Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Penelitian ini mengunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pengendalian intern dalam pemungutan PKB dan BBNKB pada UPPD dan Samsat Pontianak sudah cukup baik, namun masih terdapat kelemahan-kelemahan. Unsur-unsur yang sudah terpenuhi dalam Lingkungan pengendalian antara lain adanya pemisahan tugas antar funsi penyimpanan aktiva, fungsi kas/ akuntansi dan fungsi otorisasi, penetapan wewenang dan tanggung jawab yang dideskripsikan dalam struktur organisasi, himpunan peraturan pelaksanaan sistem dan prosedur pemungutan PKB dan BBNKB. Audit kinerja di UPPD dan Samsat Pontianak dilakukan oleh Dispenda Kalbar dan Tim Samsat Propinsi. Praktik dan kebijakan kepegawaian dilakukan oleh kepala pimpinan. Evaluasi atas Sistem dan Prosedur Pemungutan PKB dan BBNKB cukup baik ditinjau dari adanya pemisahan tugas, otorisasi dilakukan oleh kepala seksi atau pimpinan, penjagaan yang memadai terhadap aktiva dan catatanPembayaran PKB dan BBNKB dilakukan di Loket Bank Kalbar sehingga penerimaan PKB dan BBBNKB langsung disetor ke Kas daerah. Di Samsat menerapkan Local Area Network (LAN) namun akses ini masih dibatasi untuk bagian penetapan PKB dan BBNKB. Jumlah pajak yang tercantum pada SKPD diperiksa dan diotorisasi oleh korektor. Meskipun pengendalian intern di UPPD dan Samsat cukup baik namun masih terdapat beberapa kelemahan yaitu nomor urut formulir yang tidak tercetak, review kinerja tidak dilakukan secara periodik tetapi bila terdapat masalah dan harus dicari solusinya. Kebebasan pegawai tidak diperketat, pemberian jabatan masih mengacu pada unsur senioritas. Selain itu, realisasi penerimaan PKB dan BBNKB selama 5 tahun terus berfluaktif. Berdasarkan penelitian ini maka dapat direkomendasikan bahwa nomor urut formulir tercetak dan lebih sederhana. Pemberian jabatan struktural lebih kepada profesinalisme dan kebebasan pegawai keluar kantor diperketat dan diberi sansi yang tegas bila melanggar. Adapun upaya untuk mengurangi tunggakan tiap tahunnya antara lain meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan koordinasi pemungutan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2007/315/050702747 |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 658 General management |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 25 Oct 2007 00:00 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 02:32 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/113433 |
Preview |
Text
050702747.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |