AnggyahGrahanyPramita (2007) Upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) : studi pada PKL di Kawasan Karah Jaya. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Seiring dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan membawa dampak semakin kompleknya problematika yang timbul di masyarakat sehingga tuntutan terhadap kondisi lingkungan yang aman, tentram, dan tertib adalah merupakan salah satu kebutuhan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pertumbuhan PKL yang cukup tinggi ternyata banyak menimbulkan permasalahan bagi pemerintah kota maupun bagi masyarakat perkotaan dimana pedagang kaki lima berada. Namun melihat begitu pentingnya peranan sektor informal ini dalam menyerap tenaga kerja yang tidak tertampung dalam sektor formal, maka pemerintah menganggap pentingnya usaha untuk membina dan memberdayakan sektor informal ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Surabaya, bagaimana upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam menertibkan dan membina Pedagang Kaki Lima (PKL) dan apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Surabaya dalam penertiban dan pembinaan Pedagang Kaki Lima. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam menertibkan dan membina Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya khususnya pada PKL di Kawasan Karah Jaya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah model analisis deskriptif, dimana setelah data yang terkumpul tersebut diolah kemudian dianalisa dengan memberikan penafsiran berupa uraian di atas tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam penertiban dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah dengan peningkatan kapasitas pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Koperasi dan Sektor Informal. Selain itu juga melakukan pembinaan dan pemberdayaan PKL. Hingga saat ini Pemerintah Kota Surabaya berhasil membina 15 titik PKL binaan. Faktor penghambat internal Pemerintah Kota Surabaya dalam pelaksanaan upaya penertiban dan pembinaan Pedagang Kaki Lima adalah kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota dan juga kurang maksimalnya koordinasi antara satu tim dalam menertibkan dan membina PKL. Sedangkan faktor penghambat eksternalnya adalah keterbatasan lokasi untuk pedagang kaki yang sudah ditertibkan dan dibina oleh pemerintah kota Surabaya. Pedagang kaki lima itu sendiri juga masih kurang memahami Peraturan Daerah yang ada sehingga mereka masih sering melanggar peraturan tersebut. Oleh karena itu pemerintah kota Surabaya harus membentuk paguyuban pedagang kaki lima. Keberadaan paguyuban pedagang kaki lima akan mengurangi beban pemerintah kota Surabaya dalam mengawasi pedagang kaki lima yang ada di Kota Surabaya.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2007/050702498 |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 658 General management |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 13 Sep 2007 00:00 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 14:47 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/113281 |
Preview |
Text
050702498.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |