EndangPujiLestari (2007) Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasca-Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di Kota Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Ibadah haji merupakan kewajiban terakhir dari rangkaian ibadah yang ke-5 (lima) dalam Rukun Islam, sehingga menjadi tugas sekaligus impian bagi seluruh umat muslim di dunia yang (diharapkan) mampu merefleksikan dan menyatukan amalan badan dan hak dalam harta, yang kontras keberadaannya dalam kehidupan manusia. Hal tersebut yang mendasari pentingnya pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada khususnya dan agama pada umumnya sebagai tugas pemerintah yang cukup krusial. Disamping itu juga disandarkan pada alasan bahwa pemenuhan kebutuhan publik di bidang keagamaan ini merupakan kebutuhan hidup masyarakat Indonesia yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam. Adapun terkait dengan topik permasalahan yang diangkat oleh penulis, yakni implementasi kebijakan penyelenggaraan ibadah haji pasca-penetapan BPIH di Kota Malang maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa proses implementasi kebijakan terkait yang disajikan dalam uraian 10 kegiatan penyelenggaraan ibadah haji Kota Malang Tahun 2006, terdapat proses negosiasi dan bargaining antar pelbagai aktor terkait dalam pelaksanaan tersebut. Yangmana pada akhirnya melahirkan beberapa kebijakan teknis yang terbentuk baik secara personal maupun impersonal. Munculnya kebijakan teknis tersebut dilatarbelakangi oleh adanya beberapa hambatan seperti kondisi sosial-ekonomi dan politik, perincian kebijakan dasar yang kurang lengkap terutama terkait dengan sarana administratif dan lain sebagainya. Dimana analisa mengenai hasil penelitian tersebut diteliti melalui model implementasi kebijakan van Meter dan van Horn yang dikolaborasikan dengan teori permainan kekuasaan dan model Nakamura & Smallwood dalam rangka memperoleh deskripsi permasalahan yang komprehensif dan integral, sehingga (diharapkan) dapat memperoleh alternatif perbaikan kebijakan yang relevan dan implementatif guna memberikan pelayanan ibadah haji yang prima pada masyarakat di masa mendatang. Proses implementasi kebijakan penyelenggaraan ibadah haji pascapenetapan BPIH di Kota Malang, tidak dapat berjalan secara linier karena adanya pelbagai faktor yang mempengaruhinya seperti pola aktivitas implementasi dan komunikasi antara pelbagai pihak yang berkepentingan membentuk jaringan diskresi dan pola negosiasi yang pada akhirnya mempengaruhi pola kerja dari badan pelaksana; bentuk dan sifat kebijakan yang memberikan kesempatan bagi para aktor yang terkait untuk membentuk kebijaksanaan mereka sendiri; serta adanya hambatan-hambatan yang mempengaruhi tingkat efektifitas dan efisiensi proses kebijakan pasca-penetapan BPIH tersebut di Kota Malang. Oleh karenanya dapat diketahui bahwa tidak terdapat suatu model implementasi yang secara tepat dan efektif mampu menggambarkan realitas lapangan secara komprehensif dan integral. Sehingga diperlukan adanya kolaborasi dari beberapa model implementasi kebijakan yang tepat, guna mewujudkan kinerja dari implementasi kebijakan publik terkait secara ekselen pada masyarakat luas dan CJH/ CH Kota Malang khususnya. Adapun penilaian kinerja penyelenggaraan ibadah haji di Kota Malang secara kasar dapat dikategorikan cukup baik yang didasarkan pada analisis 5 aspek dalam akuntabilitas publik. Meskipun tidak dapat dinafikan bahwa penilaian akuntabilitas ini tidak disertai atas dokumen LPJ/ finansial yang konkrit, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa akuntabilitas dalam penyelenggaraan ibadah haji tersebut cukup baik, namun tidak didukung dengan upaya transparansi dari aparat pelaksana terutama dalam masalah penggunaan dana publik. Sehubungan dengan paparan tersebut, penulis menyarankan beberapa alternatif sebagai berikut: (1) Pada tataran mikro kebijakan penyelenggaraan ibadah haji di Kota Malang dapat dilakukan dengan dua upaya perbaikan pelayanan kebijakan terkait mencakup perbaikan internal dan eksternal organisasi; dan (2) Pada tataran makro dan meso kebijakan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia penulis menyarankan 2 opsi kebijakan berupa reformasi pola kepemimpinan dan pembentukan badan pengurus haji non-departemental. Berdasarkan keseluruhan paparan tersebut, penulis menyadari bahwa hasil dan analisis penelitian yang telah dilakukan masih belum sempurna dan sesuai dengan yang diharapkan dalam rangka memahami permasalahan yang diangkatnya secara komprehensif serta pemberian solusi-solusi pemecahan yang implementatif dan relevan. Hal tersebut dikarenakan oleh keterbatasan penulis sehingga menyarankan untuk diadakan suatu penelitian lanjutan di bidang manajemen kinerja dan peningkatan peran masyarakat lokal dalam proses penyelenggaraan Kota Malang khususnya dan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia umumnya.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FIA/2007/050702475 |
Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 658 General management |
Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
Date Deposited: | 14 Sep 2007 00:00 |
Last Modified: | 22 Oct 2021 14:41 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/113270 |
Preview |
Text
050702475.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
View Item |