Azmani, M. Usman Syahirul (2017) Analisis Yuridis Pertentangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pdt/2012 Dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 319 PK/Pdt/2015 Tentang Sengketa Perdata Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Banyak cara memperoleh dan mengalihkan status kepemilikan terhadap benda bergerak, KUHPerdata mengatur tentang cara memperoleh hak milik tersebut melalui jual- beli, penyerahan (levering) dan melalui sita jaminan, adapun jaminan lain yang tidak diatur dalam KUHPerdata diatur secara khusus dalam Undang-Undang lain, khususnya dalam penulisan ini adalah jaminan fidusia, pada kasus sengketa yang didapatkan dari putusan pengadilan yang sudah naik hingga peninjauan kembali diketahui telah terjadi Perjanjian ekspor impor antara eksportir dengan importir. Saat barang masih dalam pengiriman, importir bertindak sebagai penjual dengan menjual barang yang terlampir pada konosemennya kepada pembeli, tanpa mengalihkan konosemen tersebut, pembeli melunasi barang tersebut dengan menjaminkan barang secara fidusia kepada bank untuk barang yang akan diperoleh kemudian, setelah importir menerima barang dari pengangkut, importir langsung mengirim barang hingga gudang pembeli, Diketahui terjadi sengketa antara pembeli, bank penjamin melawan eksportir tanpa melibatkan importir yang hasil putusannya bertentangan. Di tingkat kasasi hakim memutus hak kepemilikan milik eksportir, di tingkat peninjauan kembali, hakim memutus hak kepemilikan barang menjadi milik bank penjamin fidusia, untuk itu penulis tertarik untuk menganalisis hak kepemilikan barang dalam sengketa tersebut secara Yuridis Normatif dengan Studi Kepustakaan berdasarkan KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
English Abstract
Many ways to acquire and dispose of the ownership status of the moving object, the Civil Code set about acquiring the property through buying and selling, delivery (levering) and through confiscation, as for other guarantees stipulated in the Civil Code does not specifically regulated in other Laws, particularly in this paper is a fiduciary, in the case of disputes derived from court decisions that have gone up until we re known to have occurred import-export agreement between exporters and importers. When the goods are still in the shipment, the importer acted as sellers by selling items that are attached on Bill of Lading to the buyer, without redirecting the bill of lading, the buyer has paid for it with offers of goods fiduciary to the bank for the goods to be obtained later, after the importer receives the goods from the carrier, direct importer of goods sent to the buyers warehouse, Unknown event of a dispute between the buyer, the bank guarantor against the exporter without involving importer that result conflicting decisions. On appeal judges decide ownership rights belong to the exporter, at the level of judicial review, the judge decide the right of ownership of the goods become the property of the guarantor bank fiduciary, for the authors are interested in analyzing property rights in the dispute is normative juridical with a literature study based on the Civil Code and the Law number 42 of 1999 on Fiduciary.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2017/31/051703125 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.05 Inheritance, succession, fiduciary trusts, trustees > 346.059 Fiduciary trusts |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 03 Apr 2017 08:25 |
| Last Modified: | 04 Jan 2022 02:10 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112934 |
Preview |
Text
SKRIPSI_M. USMAN SYAHIRUL AZMANI.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |