Muhammad, Jordan (2016) Penguatan Badan Legislasi DPR Ri Sebagai Akselerator Pembentukan Undang-Undang Dalam Menunjang Produktivitas Legislasi Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Berlangsungnya perubahan dan penataan sistem ketatanegaraan di Indonesia pasca Perubahan UUD 1945 khususnya tentang bergesernya kekuasaan membentuk undang-undang dari Presiden ke DPR telah mempertegas kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif yang menjalankan kekuasaan membentuk undang-undang. Posisi, tanggung jawab dan peran DPR yang besar secara normatif menghendaki DPR mempunyai struktur kelembagaan yang bersifat tetap yaitu Badan Legislasi yang dibentuk pada Tahun 1999 melalui Peraturan Tata Tertib DPR.Badan Legislasi memiliki kewenangan dalam mendukung fungsi legislasi DPR sebagai upaya penguatan baik secara kelembagaan maupun kewenangan dalam menunjang produktivitas legislasi.Namun pada perkembangannya, Badan Legilasi tidak lagi memiliki kewenangan untuk menyiapkan rancangan undang-undang usul inisiatif DPR berdasarkan UU MD3.Hal tersebut disinyalir menjadi salah satu sebab tersendatnya tugas legislasi yang dijalankan.Berdasarkan hal tersebut di atas, tulisan ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apa yang menjadi ratio legis penguatan Badan Legislasi sebagai sistem pendukung DPR RI dalam pembentukan undang-undang?; dan (2) Bagaimana model ideal Badan Legislasi DPR RI sebagai akselerator pembentukan undang-undang dalam menunjang produktivitas legislasi?Penulisan jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), konsep (conseptual approach), dan sejarah (historycal approach). Bahan hukum primer dan sekunderyang diperoleh oleh penulis dianalisis dengan menggunakan teknik analisis hukum yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang dari Presiden ke DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 belum sepenuhnya terwujud.Badan Legislasi yang dilahirkan dalam rangka merespon Perubahan UUD 1945 memiliki dasar filosofis dan historis untuk menjawab akar masalah dan inisiatif DPR untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang dalam menunjang tingkat produktivitas DPR dalam menghasilkan undang-undang.Namun kewenangan yang dimiliki oleh Badan Legislasi saat ini dengan ditiadakannya kewenangan utama oleh UU MD3 menjadikan Badan Legislasi tidak efektif.Badan Legislasi tidak lagi memiliki kewenangan untuk menyusun atau menyiapkan rancangan undang-undang usul inisiatif DPR RI yang berdampak pada pencapaian legislasi di lingkungan DPR.Sehingga perlu dilakukan penguatan posisi dan peran Badan Legislasi dalam melaksanakan kekuasaan membentuk undang-undang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.
English Abstract
There is changes and reform of the system of state administration in Indonesia after the Constitution of 1945 especially about the shifting of power to make law from the President to the House of Representatives has reinforce the position of the House of Representatives as a legislative institution that runs the power in making laws. Positions, responsibilities and roles of great parliament require the parliament to have an institutional structure that is fixed at the parliament that was formed in 1999 through the Rules of Regulation of Parliament. Parliament has the authority to support the function of the legislation of House of Representatives as an effort to strengthen both institutionally and authority in support the productivity of the legislation. But in its development, parliament no longer has the authority to prepare a draft of law proposed by House of Representatives based on the law of MD3. It is supposed to be the reason for the delays in the legislation duty being undertaken. Based on the explanation above, this paper raised the formulation of the problem: (1) What is the legal system in strengthening the parliament as a support system of House of Representatives of the Republic of Indonesia in making laws?; and (2) How is the ideal model of the parliament of House of Representatives of the Republic of Indonesia as an accelerator of formatting for laws to support the productivity of legislation? This journal uses normative juridical method and legislation approach method (statute approach), concept (conceptual approach), and history (historical approach). Primary and secondary legal materials obtained by the author analyzed using qualitative juridical law analysis techniques. Based on the result of the research, shifting power makes laws from the President to the House of Representatives as provided in 20th Article (1st) clause of Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 has not been fully materialized. Parliament that was born in response to the changes of Constitution of 1945 has philosophical and historical basis to answer the cause of the problem and the initiative of House of Representatives to propose the Draft of Constitution to support the level of productivity of House of Representativesin producing legislation. But the authority that possessed by the parliament at this time with there is no the major powers that making by law of MD3 makes Parliament is ineffective. Parliament no longer has the authority to arrange or prepare the draft of law proposed by House of Representatives that have an impact on the achievement of legislation in the House of Representatives. So it is necessary to strengthen the position and role of the parliament in implementing the power to make laws based on the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/92/ 051604638 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 21 Jul 2016 10:49 |
| Last Modified: | 21 Jul 2016 10:49 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112889 |
Actions (login required)
 |
View Item |