Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus Terhadap Indikasi Kerugian Keuangan Negara Oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Provinsi Papua Barat (Implementasi Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi)

Astuti, Dwi Widia (2016) Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus Terhadap Indikasi Kerugian Keuangan Negara Oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Provinsi Papua Barat (Implementasi Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penulisan ini mengangkat permasalahan mengenai proses pemeriksaan khusus terhadap indikasi kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua Barat. Pilihan judul ini dilatarbelakangi oleh permasalahan maraknya kasus Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan meningkatknya jumlah kerugian keuangan negara khususnya di Papua Barat. Dalam proses pemeriksaan seringkali penyidik menggunakan jasa perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di bandingkan Badan Pemeriksa Keuangan. Penelitian ini terfokus untuk membahas mengenai pelaksanaan pemeriksaan inidikasi kerugian keuangan negara oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua Barat. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan khusus terhadap suatu indikasi kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua Barat? (2) Apa saja hambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan khusus dalam menentukan adanya suatu indikasi kerugian keuangan Negara oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua Barat? (3) Apa upaya yang dilakukan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua Barat untuk mengatasi hambatan yang terjadi? Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumentasi, dan akses internet. Teknik analisa bahan hukum menggunakan metode deskriptif kualitatif. Definisi konseptual tang digunakan adalah pelaksanaan, pemeriksaan khusus, kerugian, keuangan negara, indikasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dari hasil penelitian bahwa proses pelaksanaan pemeriksaan Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua Barat telah berdasarkan Peraturana Kepala BPKP Nomor:aPER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi. Melalui beberapa tahap pemeriksaan yaitu pra perencanaan, perencanaan, pengumpulan dan evaluasi bukti, pengkomunikasian hasil audit, pengelolaan kertas kerja audit, dan laporan audit. Adapun beberapa hambatan yang terjadi dalam melaksanakan pemeriksaan yaitu terkait anggaran, sumber daya manusia, dan waktu. Beberapa upaya yang dilakukan untuk meminimalisir hasil kerja yang tidak maksimal karena hambatan tersebut yaitu meminta bantuan kepada penyidik, memaksimalkan waktu dan sumber daya manusia yang ada.

English Abstract

The research discusses the issue of special examination on indication of loss in the state’s finance conducted by BPKP (Supervisory Board of Finance and Development) of West Papua Province. The selection of the title is motivated by the rampant corruption cases which result in the rise of financial loss, especially in West Papua. In the process of examination, investigators often use the services of BPKP rather than the Supreme Auditory Board. This research is focused on discussing the implementation of examination on indication of state financial loss by the representatives of BPKP in West Papua Province. Based on the elaborated background, the problem of this study is formulated as: (1) How is the implementation of special examination on indication of financial losses conducted by the representatives of BPKP of West Papua Province? (2) What are the obstacles in the implementation of the examination to determine an indication of state finance by the representatives of BPKP of West Papua Province? (3) What efforts are done by the representatives of BPKP of West Papua Province to overcome the obstacles? The research uses empirical legal method with sociological juridical approach. Primary and secondary data are used for the research. While primary data are obtained through interviews with respondents, secondary data are acquired through library research, documentation, and Internet access. Legal materials are analyzed using qualitative descriptive techniques. Conceptual definitions used are implementation, special examination, losses, state finance, indications, BPKP. The research found out that the Supervisory Board of Finance and Development of West Papua has implemented the process in examining the loss of state finance based on Chief Regulation of BPKP Number: PER 1314/K/D6/2012 about Guidelines for Investigation Assignment. It is conducted through several stages of examination, namely preplanning, planning, gathering and evaluating evidence, communicating the results of audit, managing audit working papers and reporting the audit. As for some of the obstacles that occur in carrying out the examination, they are related to budget, human resources, and time. Several attempts are made to minimize inadequate work because of the obstacles, such as requesting for assistance from investigators, maximizing time and human resources available.

Other obstract

-

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2016/49/051604269
Uncontrolled Keywords: -
Subjects: 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.03 Law of public finance
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Kustati
Date Deposited: 11 May 2016 10:13
Last Modified: 29 Dec 2021 08:53
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112838
[thumbnail of 125010107111005_COVER + DAFTAR ISI.pdf]
Preview
Text
125010107111005_COVER + DAFTAR ISI.pdf

Download (445kB) | Preview
[thumbnail of 125010107111005_BAB 1.pdf]
Preview
Text
125010107111005_BAB 1.pdf

Download (480kB) | Preview
[thumbnail of 125010107111005_BAB 2.pdf]
Preview
Text
125010107111005_BAB 2.pdf

Download (387kB) | Preview
[thumbnail of 125010107111005_BAB 3.pdf]
Preview
Text
125010107111005_BAB 3.pdf

Download (221kB) | Preview
[thumbnail of 125010107111005_BAB 4.pdf]
Preview
Text
125010107111005_BAB 4.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of 125010107111005_BAB 5.pdf]
Preview
Text
125010107111005_BAB 5.pdf

Download (193kB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item