Bastiani, Meigi (2016) Kebijakan Formulasi Pengaturan Jangka Waktu Perlindungan Bagi Saksi Pelapor (Whistleblower) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Perlindungan bagi saksi pelapor merupakan hal utama yang menjadi tanggung jawab dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Indonesia. Perlindungan bagi saksi pelapor telah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dari analisis yang telah dilakukan oleh Penulis, maka diketahui bahwa tidak adanya ketentuan tentang jangka waktu yang pasti bagi LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi pelapor. Disinilah letak kekosongan hukum tersebut. Sebenarnya jangka waktu adalah hal yang sangat penting yang dapat menjadi dasar dan acuan bagi LPSK dalam pelaksanaan pemberian perlindungan. Untuk itu Penulis mengusulkan formulasi pengaturan jangka waktu perlindungan bagi saksi pelapor yaitu berupa sebuah pasal baru yang akan dimasukkan ke dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban. Alasan Penulis dalam mengusulkan formulasi tersebut adalah agar ke depannya terdapat kepastian hukum bagi saksi pelapor terkait jangka waktu perlindungan yang akan diterimanya, serta dapat menjadi acuan yang tegas dan jelas bagi LPSK dalam melaksanakan kewenangannya melindungi saksi pelapor.
English Abstract
Protection for whistleblower is the main thing that is the responsibility of the Witness and Victim Protection Agency Indonesia. Protection for whistleblower has stated in various laws and regulations in Indonesia. From the analysis that has been performed by the author, it is known that the absence of provisions for a definitive period for the Agency in providing protection to whistleblower. There in lies the legal vacuum. Actually a period of time is a very important thing that can be the basis and reference for the Agency in the implementation of the provision of protection. The author proposes a formulation for a period of adjustment for whistleblower protection in the form of a new chapter that will be incorporated into the Law on Witness and Victim Protection. Reason Writers in proposing such formulations is that in the future there is legal certainty for the related whistleblower protection period that will be received, and can be firm and clear reference to the Agency in exercising its authority to protect the whistleblower.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/48/ 051604268 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 11 May 2016 10:58 |
| Last Modified: | 11 May 2016 10:58 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112837 |
Actions (login required)
 |
View Item |