Setyawan, FadjarRamdhani (2017) Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Folklor Kesenian Rakyat Bantengan Di Malang Raya (Pelaksanaan Pasal 38 (1) Dan (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kondisi empiris pada masyarakat Malang terkait keberadaan seni bantengan yaitu belum terfasilitasi oleh Perda untuk menginventarisasi keberadaannya serta belum terbentuknya kelembagaan masyarakat pelestari secara formal. Belum padanya perlindungan hukum yang jelas, mengakibatkan Kesenian asli Indonesia dimanfaat oleh negara lain. Serta kurang jelasnya pasal 38 undang-undang hak cipta no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta dalam mendefinisikan suatu ciptaan disebut sebuah pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sehingga menyebabkan kekaburan hukum. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, adapun rumusan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: (1) Bagaimana perlindungan hukum hak cipta atas folklor kesenian rakyat bantengan dilaksanakan oleh masyarakat pelestarinya di Malang Raya?; (2) Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi masyarakat pelestari dalam upaya perlindungan hukum hak cipta atas folklor kesenian rakyat bantengan?; (3) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?. Pengumpulan data menggunakan data primer dengan teknik pengambilannya wawancara kepada pelaku kesenian dan data sekunder menggunakan teknik content analysis serta studi dokumen dan kajian pustaka. Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kesenian Bantengan telah termuat dalam dokumen WIPO Nomor TK/IC/18/5 Prov tahun 2011 tentang suatu pengetahuan yang dapat disebut sebagai Pengetahuan Tradisional dan ekspresi Budaya Tradisional sehingga harus mendapatkan perlindungan hukum yang layak seperti pembagian hasil; 2) hambatan yuridis yang timbul dititik beratkan karena kurang jelasnya pembeda serta belum diaturnya sebuah lembaga yang menentukan suatu ciptaan dapat disebut ekpresi budaya tradisional serta tata aturan yang kongkrit serta kurangnya pemahaman masyarakat akan eksistensi pasal 38 UU no 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Bentuk perlindungan yang dapat diberikan adalah; 1) perlindungan aktif, melalui Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003 dalam Perpres Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2007 dan 2) perlindungan pasif yaitu suatu pengaturan khusus mengenai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional itu sendiri.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/375/051703559 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.048 Intangible property > 346.048 2 Copyright |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 04 May 2017 15:10 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 05:32 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112797 |
Preview |
Text
JURNAL_ILMIAH_FADJAR_RAMDHANI_SETYAWAN_125010100111108.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
SKRIPSI_FADJAR_RAMDHANI_SETYAWAN_125010100111108.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |