Natsiriyat, Wahidyah Rahma (2016) Analisis Yuridis Kualifikasi Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penulis dalam skripsi ini meneliti tentang analisis yuridis kualifikasi rehabilitasi bagi penyalah guna berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, penulis juga menemukan konsep rehabilitasi yang tepat berdasarkan hasil perbandingan dengan undang-undang narkotika negara lain. Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah mengetahui kualifikasi rehabilitasi bagi Penyalah Guna Narkotika berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narktoika) serta dapat membedakan antara pelaku kejahatan dengan korban peredaran gelap narkotika (pecandu) yang pada implementasinya sulit untuk dibedakan. Terkait dengan pemidanaan terhadap pecandu narkotika, undang-undang narkotika ini memberikan alternatif pemidanaan berupa pidana penjara atau rehabilitasi, namun undang-undang ini tidak memberikan kualifikasi yang jelas bagi penyalah guna narkotika untuk dijatuhi pidana penjara atau pidana rehabilitasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dikaji berdasarkan sumbernya untuk kemudian dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Bahan ditelusuri melalui studi perundang-undangan terkait, studi kasus (putusan), wawancara dengan para ahli dan dengan akses internet. Bahan hukum terkait dianalisa untuk mengetahui kualifikasi rehabilitasi bagi Penyalah Guna Narkotika berdasarkan UU Narkotika serta menemukan konsep rehabilitasi yang tepat bagi penyalah guna berdasarkan hasil perbandingan dengan undang-undang negara lain. Setelah penulis melakukan penelitian, pengaturan wajib rehabilitasi pada pasal 127 UU Narkotika dan pasal terkait seperti pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 tidak lah jelas. dapat membedakan antara pelaku kejahatan dengan korban peredaran gelap narkotika (pecandu) yang pada implementasinya sulit untuk dibedakan. Selain itu, penulis menemukan konsep yang tepat bagi penyalah guna narkotika untuk menjalani rehabilitasi berdasarkan hasil perbandingan negara Indonesia dengan negara Irlandia dan China. Oleh karena itu, pemerintah hendaknya merevisi UU Narkotika terkait wajib rehabilitasi dan melengkapinya dengan konsep rehabilitasi yang ditemukan penulis.
English Abstract
The author of this essay examines the juridical analysis of rehabilitation qualificationfor misuser based on the Act of the Republic of Indonesia Number 35 Year 2009 on Narcotics. In addition, the authors also found a proper rehabilitation conceptbased on the results of the comparison with the narcotics law of other countries. The author objective to undertake this work is to determine the qualification of rehabilitation for narcotics misuser based on the Law of the Republic of Indonesia Number 35 Year 2009 on Narcotics (hereinafter referred to as Act of Narcotics) and can distinguish between criminals with victims of illicit trafficking (addicts) which in the implementation is difficult to be distinguished. In association with the criminal law against drug addicts, the Narcotic Act provides an alternative penalty in a form of imprisonment or rehabilitation, but on the other side, this law does not provide a clear qualification regarding the imprisonment or rehabilitation penalty sentenced to the misuser. The method used in this research is a normative juridical approach to legislation, case approach, comparative approach, and conceptual approaches. Primary law materials, secondary law materials, and tertiary law materialsare studied based on the source to be linked with the author research later on. The materials is traced through the study of relevant laws, case studies (verdict), interviews with experts, and with internet access. The related law materials is analyzed to determine the qualification for the rehabilitation of narcotics misuser based on the Narcotics Act and also to find the concept of proper rehabilitation for perpetrator based on the law comparison to other countries. After the research is conducted, the compulsory rehabilitation arrangement in article 127 of Narcotics Act and other related articles such as Article 54, Article 55 and Article 103 are not as clear. To distinguish between criminals with victims of illicit trafficking (addicts) is found difficult in its implementation. In addition, the authors found a proper concept for drug misuser to undergo rehabilitation based on the law comparison of Republic of Indonesia to those of Ireland and China. Therefore, the government should revise the Narcotics Act related to compulsory rehabilitation and consider the concept of rehabilitation found the author to complement the current policy.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/328/051612748 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 10 Jan 2017 13:53 |
| Last Modified: | 20 May 2022 01:51 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112746 |
Preview |
Text
ARTIKEL_ILMIAH.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
SKRIPSI_COVER.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
SKRIPSI_DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
SKRIPSI_DAFTAR_ISI,_RINGKASAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
ARTIKEL_ILMIAH_HALAMAN_PERSETUJUAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
ARTIKEL_ILMIAH_COVER.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
SKRIPSI_WAHIDYAH.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |