FebriF, Ferdian (2016) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK LUAR KAWIN (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dan Hak Asa. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam skripsi ini, penulis membahas mengenai bentuk perlindungan hukum yang didapat oleh anak luar kawin dengan berdasarkan kepada Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga berdasarkan hak asasi manusia anak. Hal ini dilatarbelakangi dengan tidak adanya substansi yang menyebutkan anak luar kawin secara spesifik dalam undang-undang tersebut. Undang-undang tersebut juga masih dianggap hanya sebagai formalitas oleh masyarakat karena seiring dengan berkembangnya zaman, maka semakin meningkat pula tingkat pelanggaran hak asasi manusia pada anak. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak luar kawin menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan menurut hak asasi manusia anak. Metode penelitian yang digunakan yakni jenis penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang digunakan dikumpulkan dan dikelompokkan menurut sumbernya untuk kemudian dikaji secara komprehensif terhadap permasalahan yang telah dirumuskan terkait perlindungan hukum terhadap anak luar kawin ditinjau dari Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dari aspek hak asasi manusia anak. Dari penelitian dengan menggunakan metode tersebut, peneliti memperoleh jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan. Terdapat kekosongan hukum dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena substansi undang-undang tersebut tidak mengatur anak luar kawin secara spesifik. Undang-undang tersebut hanya mengklasifikasikan kedudukan hukum anak menjadi anak dalam arti sempit, anak terlantar, anak penyandang disabilitas, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh, tanpa mengklasifikasikan kedudukan hukum anak menurut hubungan hukum kedua orang tuanya. Apabila anak luar kawin tidak termasuk ke dalam keenam klasifikasi tersebut, dengan kata lain anak luar kawin tersebut tidak diadopsi, tidak diasuh dan sebagainya, juga tidak diakui dan disahkan, maka anak luar kawin tersebut tidak termasuk dalam konteks anak yang diatur oleh Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan anak, yaitu prinsip non- xii diskriminasi (pembatasan berdasarkan kelahiran) dan prinsip dasar hak asasi manusia yaitu prinsip universalitas, prinsip permartabatan terhadap manusia (human dignity), prinsip non-diskriminasi dan prinsip persamaan. Undang-undang tersebut dapat diterapkan pada anak luar kawin, namun tidak secara keseluruhan karena terdapat beberapa pasal yang justru dapat mencederai hak asasi manusia anak luar kawin yaitu pasal-pasal yang terkait dengan pengakuan anak luar kawin oleh bapaknya dan hak untuk dibesarkan, diasuh dan dilindungi oleh orang tua kandungnya. Beberapa kandungan pasal Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah dan ditambah dengan beberapa pasal melalui Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun dalam perubahan tersebut tetap tidak terdapat klasifikasi mengenai anak luar kawin. Saran yang dapat diberikan terkait permasalahan tersebut adalah pemerintah segera melakukan perubahan dan perbaikan pada beberapa pasal yang tidak relevan dengan anak luar kawin agar kemudian dapat diterapkan. Penambahan substansi mengenai anak luar kawin pada Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga merupakan hal yang harus segera dilakukan. Selain itu, pembentukan regulasi baru yang bersifat preventif maupun represif sebagai refleksi dari adanya judicial review oleh Mahkamah Konstitusi atas Pasal 43 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga harus dilakukan agar pasal yang diubah melalui Putusan MK nomor 48/PUU-VIII/2010 tersebut tidak menjadi sebuah pasal yang tumpul.
English Abstract
In this minor thesis, the author discuss about the form of legal protection of children outside of marriage, with analysis of Law Number 23 of 2002 about the Child Protection and according of Human Rights of the Child. This research motivated by Law Number 23 of 2002 about the Child Protection that doesn’t discuss about children outside of marriage. That law also considered only as a formality because the crimes against children has increased over the time. This research was written for the purpose to know the form of protection of children outside of marriage inside the Law number 23 of 2002 about the Children Protection and according of Human Rights of the Child. This research is using normative juridical method with statute approach and case approach. Then the primary, secondary and tertiary legal materials are collected and categorized by source to assessed comprehensively to the problems that have been obtained according the form of legal protection of children outside of marriage, with analysis of Law Number 23 of 2002 about the Child Protection and according of Human Rights of the Child. From the research using these methods, researcher get an answer to the problems that have been compiled. The Law number 23 of 2002 about the Child Protection have a legal vacuum because that law doesn’t regulate about children outside of marriage specificly. The Law number 23 of 2002 about the Child Protection is classify the legal position of the child to be a child in a common definition, abandoned child, children with disabilities, children who have the advantage, adopted children and foster children only, without classifying the legal position of the child according to the fertilization mechanism. If the child outside of the marriage is not include in that six classification, in other words the child outside of the marriage is not adopted, not taken care of and so on, and they are also not recognized and validated, then the child outside of the marriage is not included in the context of the child that regulated by Law number 23 of 2002 about the Child Protection and this is contrary to the basic principles of child protection, especially the principle of non-discrimination (restrictions based on birth) and principles of human rights, especially the principle of universality, the principle of human dignity, the principle of non-discrimination and the principle of equality. The Law number 23 of 2002 about the Child Protection can be applied to a child outside of marriage but not entirely because there are several articles that can actually injure human rights of child outside of marriage, the provisions related to the recognition of a child outside of marriage by his father and the right to be raised, nurtured and protected by his biological parents. Some of the content of articles of Law number 23 of 2002 about the Child Protection has been modified and added with several new articles by Law number 35 of 2014 about the Amandement of Law number 23 of 2002 about the Child Protection, but xiv the changes are still not contained about classification of the children outside of marriage. The advice can be given related to these problems are as soon as possible the government to make changes and improvements to the several articles that aren’t relevant to the child outside of marriage, that can be applicable. The addition of the substance about the child outside of marriage on the Law number 23 of 2002 about the Child Protection is something that must be done immediately. Besides this, the formation of a new regulation that is both preventive and repressive as a reflection of judicial review by the Constitutional Court on article 43, paragraph 1 of Law number 1 of 1974 about Marriage should be made to Article transformed by number 48/PUU-VIII/2010 doesn’t become a blunt article.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/18/ 051603544 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.01 Persons and domestic relations > 346.017 Parent and child |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 22 Apr 2016 09:16 |
| Last Modified: | 03 Jan 2021 14:06 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112583 |
Actions (login required)
 |
View Item |