Putra, BismaAnggara (2015) Model Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa,. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Model Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh berbagai permasalahan yang timbul dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa saat ini. Permasalahan ini terjadi karena tidak terdapat pengaturan yang jelas dan rinci mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak menerapkan asas otonomi asli desa terhadap pasal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa di mana lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan kepala desa adalah bupati/walikota. Intervensi pemerintah kabupaten/kota terlihat di sini dan independensi bupati/walikota diragukan. Berdasarkan hal tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan? (2) Bagaimana model penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa di masa mendatang? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode penelitian hukum dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan sejarah (historical approach), dan pendekatan konsep (conceptual approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis melalui Studi Kepustakaan (Library Research). Bahan hukum yang telah dipilah dan sesuai langsung dideskripsikan dalam bentuk abstraksi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain. Bahan hukum yang telah dideskripsikan tersebut kemudian dianalisis untuk menggali hakikat dan informasi. Setelah mendapat, kemudian dilakukan analisis dilakukan secara fokus, sistematis, dan konsisten Pada akhirnya penulis dapat menarik kesimpulan dan preskripsi. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa dalam sejarah pengaturan desa, tidak terdapat pengaturan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hanya mengamanatkan pembentukan peraturan daerah yang isinya dapat mengatur penyelesaian masalah pemilihan kepala desa. Baru Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang secara eksplisit mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Hal ini pun tidak secara rinci dijelaskan mekanismenya begitu juga PP Nomor 43 Tahun 2014 tidak merinci mekanisme tersebut. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menentukan bupati/walikota yang berwenang menyelesaikan perselisihan. Pengaturan tersebut tidak sesuai dengan asas otonomi asli yang termaktub di dalam Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945. Model penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa sudah seharusnya menggunakan cara yang dimiliki oleh desa atau mengembalikan kepada desa berdasarkan hak asal-usul desa. Penyelesaian dilakukan melalui model musyawarah di antara para pihak dalam pemilihan kepala desa yaitu para calon kepala desa dan panitia pemilihan kepala desa. Apabila menemui kebuntuan, para pihak dapat menunjuk pihak ketiga yang netral sebagai mediator dalam penyelesaian perselisihan. Dan apabila masih menemui jalan buntu juga, diselesaikan melalui Pengadilan Khusus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa yang berkedudukan di kamar Pengadilan Negeri.
English Abstract
In this study, the writer introduces the problem completion of the results of village chief election. The theme selection is back grounded by various problems that arise in settling the dispute the results of the election of the village now. The problem occurs because there is no a detail and clear mechanism of resolving conflicts on the results of the election of the village. Besides, Statute number 6 of 2014 not apply the principle of native autonomy village of article of resolving conflicts the village election results in which the authorities settle disputes the village was regent/mayor. Regency/city Government intervention or municipal are look here and independency regent / mayor doubtful. Based on the things above, this paper introduces the formulation of the problems: (1) How does the results dispute resolution of village chief election based on regulations? (2) How does the model of resolving results dispute resolution of village chief election in the future ? And then the writing of this paper is using the method of normative with statude approach method, historical approach, and conceptual approach. The material of primary, secondary, tertiary law obtained by the writer with conducting literature study or library research. Legal material that has been be sorted and direct according has been described in the form of the abstraction of legislation and the law of another material. Legal material that has been described in terms of is then analyzed for digging the substance and information. After that, the analysis would be done in a focul, systematic, and consistent in the end writer can give conclusions and prescriptions. From the result of observation with the method above, the writer obtains the answer of the problem that in the history of village regulation, there is no setting the settlement of disputes the results of the election of the village head. The Government Regulation number 72 of 2005 about the village as executor of the statute number 32 of 2004 on local government just dictates the formation of regional regulations contents can be set up the completion of the problem of the election of the village head. The new statute, statute number 6 of 2014 about village explicitly set dispute resolution mechanisms the results of the election of the village head. This is not described in detail the program so also Government Regulation number 43 of 2014 did not specify the mechanism. The statute number 6 of 2014 determine regent/mayor authorities settle disputes. The arrangement was not in accordance with the principle of native autonomy embodied in article 18B of Indonesian Constitution 1945. The models of dispute resolution of the village chief results elections should have been using means which is owned by village or restore to the village based on the right of the origin of the village. The settlement was done through a model of deliberation among the parties in the election of the village that is the village chief candidates and election committee of the village. When resolution meet the impasse, the parties can nominate a third party who is neutral as a mediator in the resolution of disputes. If the problem meet the impasse again, resolved through a special court of dispute the results of the village chief election which is based in the district court.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/96/051503076 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 06 May 2015 09:06 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 04:05 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112489 |
Preview |
Text
BAB_III.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_II.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_IV.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_I.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_V.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
Bagian_Awal.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
Cover_Skripsi.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
Skripsi_Utuh.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |