Ratnasari, FitriDwi (2015) Optimalisasi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Melalui Perjanjian Pemanfaatan Ruang Berbasis Regulasi Hijau Di Kabupaten Bekasi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam skripsi ini, penulis mengangkat tentang penyediaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Bekasi yang masih kurang dari 30% dari yang di tentukan dalam Pasal 23 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 – 2031. Kemajuan dan mobilitas kota tanpa disadari menjadi masalah yang cukup pelik untuk diatasi. Perkembangan perkotaan membawa konsekuensi negatif pada berbagai aspek, termasuk aspek lingkungan. Sebagian besar permukaannya, terutama di pusat kota tertutup oleh jalan, dan bangunan-bangunan pencakar langit. Hal itu berdampak berkurangnya lahan ruang terbuka hijau yang bisa menyerap air hujan yang bertujuan meminimalisir banjir di jalan-jalan kota, dan menyerap karbon-dioksida (C0₂) yang dihasilkan oleh polusi kendaraan. Prosentase ruang terbuka hijau eksisting di Kabupaten Bekasi saat ini masih mencapai angka 11,86% sedangkan dalam Pasal 23 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 – 2031 prosentase ruang terbuka hijau harus memenuhi minimal 30% dari luas wilayah Kabupaten Bekasi yang terdiri dari ruang terbuka hijau publik minimal 20% dan ruang terbuka hijau privat minimal 10%. Hal tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor-faktor kendala, yaitu: ruang terbuka hijau masih dimaknai sebagai pelengkap estetika kota, kurangnya pengelolaan dan kepedulian aparat pemerintah terhadap penyediaan ruang terbuka hijau, faktor urbanisasi yang semakin meningkat, banyaknya pengalihfungsian lahan ruang terbuka hijau, kelemahan sanksi dalam pengendalian pembangunan, kondisi geografis wilayah kabupaten bekasi yang kurang mendukung dalam penyediaan ruang terbuka hijau dan minimnya dana untuk anggaran pembiayaan penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau. Padahal dengan tidak terpenuhinya proporsi ruang terbuka hijau sebesar 30% dapat menimbulkan dampak-dampak negatif diantaranya penurunan kualitas lingkungan, terjadinya bencana banjir dan longsor, pemanasan global dan lain sebagainya. Sehingga dalam hal ini pemerintah harus melakukan upaya optimalisasi ruang terbuka hijau. Dalam penelitian ini salah satu upaya yang dapat di tempuh Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam rangka penyediaan ruang terbuka hijau yaitu pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan swasta untuk menarik dana dari pihak swasta untuk pengembangan,penyediaan xii maupun pengelolaan ruang terbuka hijau. Perjanjian ini di tuangkan dalam bentuk-bentuk perjanjian kerjasama antara pemerintah dengan swasta dalam meningkatkan kualitas dan jumlah ruang terbuka hijau dan meminimalkan pengeluaran daerah sehingga dapat menggunakan anggaran yang tersedia untuk keperluan lainnya. perjanjian pemanfaatan ruang ini berbasis pada regulasi hijau, yaitu perjanjian kerjasama yang berdasar pada prinsip-prinsip lingkungan.
English Abstract
In this undergraduate thesis, the author talks about the provision of green open space in bekasi still less than 30 percent of that in the set in article 23 paragraph 5 bylaw bekasi number 12 in 2011 on the spatial bekasi 2011-2031. The improvement and the mobility of the city without realizing it is a complicated problem to overcome .The development of the urban area causes negative consequences at various aspects , including environmental aspects. Most of its surface, especially in the city center is covered by the streets, buildings and skyscrapers. The outcome affects green open space to absorb rainwater that aims to minimize flooding in the streets, and absorbs carbon-dioksida ( CO2 ) generated by vehicle pollution is decreasing. Existing percentage green open space in bekasi district now is still reach a level of 11,86 % and in article 23 paragraph ( 5 ) local regulations bekasi regency no. 12 / 2011 about the regional Spatial plan bekasi regency 2011-2031 explain that the percentage of green open obliged to meet at least 30 % of the area in bekasi district consisting of green open space is 20 % public and green open space a minimum of 10 % private. The problem caused by factors and obstacles, such as: green open space are still seen as complementary city aesthetic , the lack of management and concern of government officials against green open space provision, the increasing of urbanization , the number of land suppression transfer function green open space, Weakness in control the development of sanctions , geographical areas bekasi less support in the provision of green open space and lack of funds for the provision of budget financing and management of green open space. Whereas the unfulfill of the proportion of green open space of 30 percent could lead to negative impacts in the quality of the environment , the occurrence of floods and avalanche disaster , global warming and others. In this case the government should do an effort to the optimization of green open space. This research explains One of the solutions that the local government can use in order to provide green open spaces in Bekasi District, which is the government make a discretion that conduct an agreement with private companies by divide funds from the company itself for the purpose to develop of the provision and management of green open space, so the budget that available in government treasury can be use for other purposes. This agreement based on green regulation, green regulation is agreement to cooperate both parties on environmental principles.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/93/ 051503055 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 30 Apr 2015 13:10 |
| Last Modified: | 30 Apr 2015 13:10 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112486 |
Actions (login required)
 |
View Item |