Firmanasari, Latansa (2015) Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Oleh Masyarakat Melalui Transparansi Pengawasan Di Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kabupaten Tulungagung. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat tentang pemenuhan kebutuhan air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kabupaten Tulungagung yang masih belum diberikan secara merata. Pemenuhan kebutuhan air bersih Kabupaten Tulungagung masih mencapai presentase 14,91% atau setara dengan 155.466 jiwa dari total jumlah penduduk 1.042.548, dimana pelayanan PDAM Kabupaten Tulungagung dalam pemenuhan kebutuhan air bersih tersebut masih jauh dari presentase 80% atau setara dengan 887.082 jiwa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Teknis analisis yang digunakan adalah deskriptifanalitisyaitupeneliti mencoba untuk memaparkan secara menyeluruh data primer dengan cara memberikan gambaran dan menjabarkan permasalahan yang ada kemudian dianalisis lebih lanjut dengan teori-teori dan penjelasan-penjelasan yang berkasitan dengan permasalahan yang ada berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder, hasil dari analisa inilah yang kemudian untuk merumuskan suatu kesimpulan. Sehingga metode ini mempelajari pernyataan responden serta kenyataan yang ada sebagai sesuatu yang utuh. Dari hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa PDAM Kabupaten Tulungagung sebagai otoritas lokal yang berkewajiban menjalankan fungsi pelayanan publik dan mensejahterahkan masyarakat sudah seharusnya menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan pengaturan terhadap penyediaan air minum yang memiliki tujuan untuk menciptakan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, menciptakan kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa layanan, dan meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum “Tirta Cahya Agung”. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala aspek teknik yang meliputi : terbatasnya jaringan, pelayanan air oleh pihak lain, penggunaan air tanah yang cukup tinggi, kebocoran/kehilangan air, dan apek manajemen yang meliputi : lemahnya pengawasan dan kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut menghambat pemenuhan kebutuhan air bersih untuk masyarakat. Sehingga dalam hal ini PDAM Kabupaten Tulungagung harus melakukan strategi melalui transparansi pengawasan, yaitu melakukan xii pengawasan dengan menyediakan informasi kegiatan yang cukup, akurat, dan tepat waktu. Transparansi pengawasan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap hasil pengawasan secara obyektif dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi hak setiap orang untuk memperoleh informasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
English Abstract
In this thesis, the author talks about the fulfillment of clean water needs, which has not been given equally to public by PDAM in Tulungagung district. The fulfillment of clean water needs in Tulungagung District still reach 14.91% or equivalent to 155.466 people of the population 1.042.548. It was still far from the number which it should have to be, 80 % or equivalent to 887.082 soul. This thesis used empirical juridic research method, and used sosiological juridic as the approach method. To analyze, the author used descriptive analytical to present thoroughly the primary data by granting the image and outline the existing problems, then analyzed further with some theories and explanations. Then, this method studies the statement of a respondent and some facts as something intact. The result from this research is, that the PDAM, as a local clean water companies in Tulungagung district should do its function in giving public service. They also should be do their responsibilities based on the regulation, as regulated in Regional Regulation of Tulungagung District Number 19 Year 2012 concerning Local Drinking Water Company. But in practice, there are some obstacle aspects of technique that includes: the limited network water services by other parties, the usage of groundwater are high, leakage / losing water. From the management aspects, e.g: lacks of supervision and the quality of human resources. This impede their ability to fulfill the need of clean water for people. So that in this case, PDAM Tulungagung District should do the strategy through transparency supervision, like doing supervision to provide information activities which is enough and accurate. Transparency supervision is really needed to ensure that everyone has their right to obtain some informations based on article 7 of Indonesian Act Number 14 year 2008 concerning freedom of information.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/88/ 051502972 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 27 Apr 2015 14:54 |
| Last Modified: | 27 Apr 2015 14:54 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112479 |
Actions (login required)
 |
View Item |