Kusumaputra, Ardhiwinda (2015) Model Penguatan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Struktur Pemerintahan Desa. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penulisan ini berkaitan dengan model penguatan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam struktur pemerintahan desa. Secara khusus mengangkat tiga permasalahan dasar yaitu pertama, bagaimana sejarah perkembangan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa? Kedua, apa saja bentuk pergeseran kedudukan Badan Permusyawaratan Desa? Ketiga, bagaimana model penguatan Badan Permusyawaratan Desa dalam struktur pemerintahan desa. Ketiga masalah tersebut diangkat mengingat bahwa pada dasarnya Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran yang penting dalam pemerintahan desa. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa bukan lagi ditempatkan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Oleh karena itu pada dasarnya penulisan ini bertujuan, analisis sejarah perkembangan Badan Permusyawaratan Desa, identifikasi pergeseran kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dan menemukan model penguatan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa. Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan futuristis. Hal ini ditunjang dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan sekunder berupa teori, asas, dan hasil wawancara dengan beberapa narasumber. Sedangkan untuk teknik analisisnya menggunakan deskriptif analisis, dimana menekankan aspek analisis atas berbagai bahan hukum yang disajikan secara deskriptif. Secara umum dalam pembahasan, diulas secara komprehensif mengenai pertama sejarah perkembangan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa. Pada pembahasan ini sejarah akan dipilah sejak masa kerajaan hingga sekarang (tahun 2014). Memang pada perkembangan tersebut menunjukkan adanya tarik ulur dari pemerintah. Kedua, berdasarkan ulasan sejarah tersebut akan diidentifikasi pergeseran kedudukan Badan Permusyawaratan Desa. Bahwa memang terdapat berbagai perbedaan dengan dasar hukum yang digunakan berbeda-beda. Ketiga, bahwa berdasarkan kedua pembahasan sebelumnya maka akan dilakukan analisis untuk kemudian menemukan suatu model penguatan kedudukan pemerintahan desa. Pada prinsipnya penguatan dilakukan dengan menempatkan Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dengan demikian menempatkan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dapat menguatkan kedudukannya. Untuk itu pada perlu dilakukan perubahan perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai legitimasi kedudukan Badan Permusyawaratan Desa.
English Abstract
The research is related to the model of strengthening the standing of Badan Permusyawaratan Desa in village governance structure. In particular raised three basic issues: first, how the historical development of the Badan Permusyawaratan Desa standing? Second, what are the forms shifting of standing Badan Permusyawaratan Desa? Third, how the model of strengthening Badan Permusyawaratan Desa in village governance structure? The third issue raised considering that basically Badan Permusyawaratan Desa has an important role in village governance. However, based on Act No. 6 of 2014 on the Village, Badan Permusyawaratan Desa is no longer be placed as an element of the village governance. Therefore basically this research has purpose to analysis of the historical development of the Badan Permusyawaratan Desa, identification shifts Badan Permusyawaratan Desa position and find a model to strengthen the standing of Badan Permusyawaratan Desa. This research is basically a normative juridical research. The approach used is a statutory approach, conceptual approach, historical approach, and futuristic approach. This is supported by the primary legal materials in the form of legislation and secondary form of the theory, principles, and interviews with several resource persons. As for the analysis technique is using descriptive analysis, which emphasizes the analysis of various aspects of legal materials presented descriptively. Generally in this research, reviewed the first comprehensive analysis of the historical development of the Badan Permusyawaratan Desa standing. In this result of history will be arrange since the royal past to the present (2014). Indeed, in these developments indicate a pull overextend of government. Secondly, based on the historical review will be identified shift position Badan Permusyawaratan Desa. So that there are many differences in the legal basis used vary. Third, based on the previous result it will be analyzed to then find a model of strengthening the astanding of village governance. In principle, the reinforcement is done by placing the Badan Permusyawaratan Desa as an element of the village governance. Because of that placing the standing of Badan Permusyawaratan Desa as an element of village governance can strengthen its standing. For that the changes necessary to amend Act No. 6 of 2014 on the village, as the legitimacy of the Badan Permusyawaratan Desa standing.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/86/ 051502943 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 24 Apr 2015 10:08 |
| Last Modified: | 24 Apr 2015 10:08 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112477 |
Actions (login required)
 |
View Item |