Amalia, PutriPermata (2015) Perbedaan Penerapan Syarat Pembatalan Merek Terkenal Antara Pengadilan Niaga Dan Mahkamah Agung Dalam Kasus Piaget Dan Piaget Polo (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 18/Merek/2012/Pn.Niaga.J. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan terkait Perbedaan Penerapan Syarat-Syarat Pembatalan Merek Terkenal Antara Pengadilan Niaga Dan Mahkamah Agung Dalam Kasus Piaget Dan Piaget Polo (Studi Kasus Putusan Niaga Nomor 18/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Mahkamah AgungNomor 762 K/Pdt.Sus/2012). Pilihan tema ini dilatarbelakangi pada putusan pengadilan tingkat pertama, perlindungan hukum merek terkenal tidak terjadi pada. Hal tersebut dapat berakibat buruk bagi perkembangan sosial, ekonomi dan teknologi yang dapat menjadi hambatan dalam perdagangan domestik dan internasional. Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apakah syarat pembatalan merek berdasarkan Undang-UndangNomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek berlaku seluruhnya atau sebagian seperti dalam putusan kasus Piaget dan Piaget Polo? (2) Apakah pertimbangan hukum MahkamahAgung yang mengabulkan gugatan pembatalan merek memiliki dasar legalitas berdasarkan yurisprudensi sebelumnya? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan pendekatan kasus (case approach). Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu keputusan yang merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Dari rumusan masalah diatas, peneliti memperoleh jawaban bahwa Syarat pembatalan merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek berlaku sebagian seperti dalam putusan kasus Piaget dan Piaget Polo. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Namun terdapat pengecualian, dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-UndangNomor 15 Tahun 2001tentang Merek, gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Pertimbangan hokum Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan pembatalan merek memiliki dasar legalitas berdasarkan yurisprudensi sebelumnya, yaitu Yurisprudensi Tetap MahkamahAgung R.I. Nomor 3670 K/Sip/1981 tanggal 25 Oktober 1982, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor178 K/Sip/1973, tanggal 9 April 1973, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1486 K/Pdt/1991 tertanggal 28 November 1995, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 588 K/Sip/1975, tanggal 13 Juli 1976.
English Abstract
In this paper the authors raised issues related to differences Implementation Conditions Cancellation Famous Brand Between Commercial Court and the Supreme Court in case of Piaget and Piaget Polo (Case Study of Commercial Decision No. 18 / Brand / 2012 / PN.NIAGA.JKT.PST and the Supreme Court Number 762 K / Pdt.Sus / 2012). Options theme is motivated at first instance verdict, the famous brand of legal protection does not occur in the "Piaget" and "Piaget POLO". It can be bad for social development, economic and technology can be a bottleneck in domestic and international trade. Based on the above, this study raised the formulation of the problem: (1) Is the brand cancellation conditions pursuant to Act No. 15 of 2001 on Marks apply in whole or in part as in the case verdict and Piaget Piaget Polo? (2) Does the law of the Supreme Courts judgment in favor of the cancellation of the brand has a legal basis based on previous jurisprudence? This study uses empirical juridical approaches method case (case approach). Through this approach, the researchers analyzed the consideration of the court to come to a decision which is a reference for the formulation of the argument in solving legal issues. From the above problem formulation, researchers obtain answers that cancellation Terms brand based on Law No. 15 of 2001 on Marks applicable portion as in the case verdict and Piaget Piaget Polo. It is contained in Article 68 paragraph (1) and Article 69 paragraph (1) of Law No. 15 of 2001 regarding Mark, but there are exceptions, in Article 69 paragraph (2) of Law No. 15 of 2001 regarding Mark, the lawsuit can brand filed indefinitely if the mark concerned is contrary to the morality of religion, morality or public order. Legal reasoning of the Supreme Court in favor of the cancellation of the brand has a basic legality based on previous jurisprudence, the Supreme Court jurisprudence Fixed No. 3670 K / Sip / 1981 dated October 25, 1982, the Supreme Court jurisprudence. Number 178 K / Sip / 1973, April 9, 1973, the Supreme Court jurisprudence No. 1486 K / Pdt / 1991 dated 28 November, 1995, the Supreme Court jurisprudence. Number 588 K / Sip / 1975, dated July 13, 1976.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/76/ 051502794 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 15 Apr 2015 11:39 |
| Last Modified: | 04 Mar 2022 03:01 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112466 |
Actions (login required)
 |
View Item |