Irawan, Yogi (2015) Penegakan Hukum Pasal 19 Ayat (1) Huruf C Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2011 Terkait Overcapacity Dalam Angkutan Kota (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Perpindahan atau mobilitas manusia dari satu tempat ke tempat yang lain mengalami perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hadirnya alat transportasi merubah pola hidup masyarakat yang awalnya menggunakan alat seadanya untuk berpindah. Adanya perkembangan Teknologi yang begitu pesat juga turut berpengaruh terhadap alat transportasi yang digunakan. Alat tansportasi sendiri dibagi menjadi tiga yaitu, transportasi Darat, Laut dan udara. Pentinnya akan kebutuhan trnasportasi membuat Pemerintah tidak tinggal diam untuk mengaturnya. Di Indonesia telah banyak aturan yang mengatur mengenai Transportasi, mulai dari aturan di tingkat daerah sampai dengan tingkat pusat. Namun dalam faktanya Perngaturan tersebut belum dapat menghentikan permasalah di bidang transportasi. membicarakan permasalah transportasi khususnya mengenai angkutan umum memeng tidak akan pernah akan ada habisnya. Permasalah mengenai angkuta kota juga tidak dapat dilempaskan dari Kota Malang, permasalah tersebut terjadi di dalam angkutan kota atau angkot. penelitian ini mengangkat permasalahan tentang kelebihan muatan atau overcapacity di dalam angkutan kota di Kota Malang. Serta menganalisis penegakan hukum tehadap angkot yang melakukan overcapacity tersebut sebagai implementasi Pasal 19 Ayat (1) Huruf C Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaran Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Bermotor Umum yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada Angkot yang melakukan overcapacity. Untuk menganalisis permasalah itu, peneliti menggunakan metode pnelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio legal. Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisi menggunakan teknik kualitatif dan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini bahwa implementasi dari aturan hukum Pasal 19 Ayat (1) huruf C Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2011 dalam bentuk pemberian sanksi administrasi yang berikan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang kepada angkot yang melakukan Overcapacitydan bagaimana kewenangan Dinas Perhubungan dalam menegakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaran Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Bermotor Umum.
English Abstract
Human mobility, or moves from on place to another plance in a significant progress from year to year. The changing lifestyle public transportation using available tools for the first move. The rapid technology development that will also affect the transportation used. A means of transportation, is it self divided into three of the ground sea an air. The importance of transportation necessity will led the government does not surrender to adjust it. In Indonesia has been a lot of rules governing about transportation, starting from the rules at the regional level up to the central level. But in regulation in fact has not yet been can stop problem of transportation sector. Talking about transportation problems particularly on public transportation are‘il never will endless. Problems about transport of the city and cannot be released from the town of Malang. these problems accurring within city transport ar transport. This researach raised problems of excess a charge or overcapacity in city transport in tne city of Malang. And analyzes of law enforcement on minivans that do the overcapacity as the implementation of Article 19 Clauce (1) Letter c the City Regulation Malang Number 5 / 2011 about Transport the People in the Street with a Motor Vehicle General who regulate we will give sanction to minivans that do overcapacity. To analyze that, researchers used methode of empirical law with the approach sosio legal. Legal material abtained will analized used a technique of qualitative and descriptive analysis. The results of research is that the implementation of legal rules of Article 19 Paragraph 1 of the Letter c of Malang Number 5 in 2011 in the form of adminstrative sanction gave it by the Department of Transportation to the city poor public overcapacity do and how the Department of Transportation in enforce the bylaw 5 / 2011 about the Transport of People in the Road to the Common Motor vehicles.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/73/ 051502783 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 15 Apr 2015 09:28 |
| Last Modified: | 15 Apr 2015 09:28 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112463 |
Actions (login required)
 |
View Item |