Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi di Kejaksaan Negeri Malang)

Putra, BahrudinAgungPermana (2015) Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi di Kejaksaan Negeri Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat dan memfokuskan mengenai peranan Kejaksaan dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh Pembebasan Bersyarat. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh implementasi Pasal 15a ayat (3) juncto pasal 14d ayat (1) KUHP juncto pasal 30 ayat (1) huruf c UURI No.16 tahun 2004 terkait dengan pengawasan Kejaksaan khususnya terhadap narapidana yang memperoleh Pembebasan Bersyarat. Pengawasan tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat guna terjamin dan terwujudnya narapidana yang memperoleh Pembebasan Bersyarat dapat diterima kembali oleh masyarakat dengan tidak melakuan pelanggaran terhadap ketentuan Pembebasan Bersyarat selama masa percobaan yang telah ditentukan. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Malang terhadap narapidana yang memperoleh Pembebasan Bersyarat?, (2) Apa kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Malang dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh Pembebasan Bersyarat? Kemudian penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh penulis dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, dan studi kepustakaan. Adapun penentuan sample penelitian menggunakan metode purposive sample. pengawasan Kejaksaan terhadap narapidana yang memperoleh Pembebasan Bersyarat bersifat pasif yakni narapidana Pembebasan Bersyarat diwajibkan melaporkan diri secara periodik setiap 1 (satu) bulan sekali di Kejaksaan yang mengawasi, hingga masa percobaan berakhir. Adapun dalam praktiknya dilapangan kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Malang dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana Pembebasan Bersyarat terdiri dari kendala yuridis dan kendala non yuridis, dimana kendala yuridis ialah tidak adanya aturan pelaksanaan pengawasan yang jelas, sedangkan kendala non yuridis terdiri dari lemahnya koordinasi dengan instansi terkait, dan kurangnya jumlah petugas yang tersedia.

English Abstract

In this minor thesis, the researcher raised and focused on the role of prosecutors in supervising inmates released on parole. The background of this study is the implementation of article 15a paragraph (3) juncto article 14d paragraph (1) penal code (KUHP) juncto article 30 paragraph (1) letter c law number 16 / 2004 related to the prosecution particularly on parole inmates. Supervision towards the inmates who are released on parole cannot be separated from the implementation of parole it self in order to guarantee the inmates released on parole are acceptable back by citizen by behaving well on the given probationary period. Based on the previous statement, this minor thesis than formulate the problems such as: (1) What kind of control do the Kejaksaan Negeri Malang have to supervise released on parole?, (2) What are obstacles faced by the Kejaksaan Negeri Malang in monitoring inmates released on parole? Furthermore, this minor thesis uses empirical research methods with juridical sociological approach. The source of data consists of primary and secondary data that obtained the researcher by conducting interview, and literature study. The determination of the research sample uses purposive sample methods. The state prosecutor supervision on inmates released on parole is passive supervision, inmates released on parole must report periodically once a month to the prosecutor in duty of supervision untill it’s probationary period is over. Infact, the implementation of supervision faces some problems. The problem consist of juridical and non juridical problems, the juridical problems is the absence of clear rule, while the non juridical problems consist of the lack of coordination, and the lack of staff.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2015/7/ 051502212
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Kustati
Date Deposited: 18 Mar 2015 11:25
Last Modified: 18 Mar 2015 11:25
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112459
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item