Puspitasari, DyahAyu (2015) Kajian Yuridis Tidak Dipenuhinya Pasal 197 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Yang Mengakibatkan Putusan Batal Demi Hukum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-X/2012). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai tidak dipenuhinya Pasal 197 Ayat (1) KUHAP yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Pemilihan permasalahan tersebut dilatarbelakangi oleh sejumlah kasus mengenai putusan yang batal demi hukum akibat dari tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf a-l KUHAP. Ketentuan Pasal mengenai sistematika formal putusan hakim mempunyai sifat imperative (perintah), rigid (kaku) dan mandatory (memaksa) sehingga apabila tidak dipenuhi sesuai dengan Pasal 197 Ayat 2 akan mengakibatkan putusan batal demi hukum. Akan tetapi, MK dalam putusan atas Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa Pasal 197 Ayat (1) huruf k terkait dengan “perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini sangat berbeda dengan ketentuan dalam KUHAP, putusan-putusan hakim sebelumnya, pendapat-pendapat para ahli hukum acara pidana dan literatur hukum yang ada. Putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak sesuai dengan keadilan dan kepastian hukum. Berdasarkan latar belakang diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : Apa arti penting pencantuman Pasal 197 ayat (1) huruf a-l dalam putusan hakim ? dan Apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 terkait tidak dipenuhinya Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP yang mengakibatkan putusan batal demi hukum sudah sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum ? Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan dianalisis dengan menggunakan interpretasi gramatikal. Dari hasil penelitian diperoleh jawaban atas permasalahan bahwa arti penting pencantuman Pasal 197 Ayat (1) huruf a-l dalam putusan hakim karena demi mengedepankan nilai-nilai keadilan bagi para pihak dalam hukum acara pidana baik. Pada pencantumannya sudah seharusnya selalu ditaati oleh hakim dalam membuat putusan hakim. Dengan memperhatikan arti penting pencantuman ketentuan tersebut diharapkan kedepan agar peradilan melalui hakimnya akan semakin tercerahkan melalui putusan-putusannya. Menjawab rumusan masalah yang kedua Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pasal 197 ayat (1) huruf k tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila diartikan surat putusan pemidanaan tidak memenuhi ketentuan ini dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum adalah tidak sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum dengan argumentasi bahwa ketentuan ini berhubungan dengan kejelasan status penahanan terdakwa untuk menjamin 10 tegaknya keadilan dan kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia, ketentuan tersebut bersifat perintah yang dapat dijadikan dasar jaksa penuntut umum untuk melakukan eksekusi (penahanan) dan bahwa jelaslah pasal ini bukan diskresi hakim untuk melakukan penahanan melainkan suatu hal yang harus dicantumkan dalam putusan demi kepastian hukum seseorang yang dihadapkan dalam persidangan.
English Abstract
In this thesis, the author raised the issue of not fulfillment of Article 197, paragraph (1) of the Code Of Criminal Procedure which resulted in the verdict annulled by law. The problems of the election effected by a number of cases concerning the verdictanulled by law not as a result of the fulfillment of the provisions of article 197, paragraph (1) the letters a-l Code Of Criminal Procedure. The provisios of article about the judge’s ruling has formal systematic nature of the imperative (command), rigid, mandatory (force) so taht if not fulfilled in accordance with article 197, paragraph (1) the letter k is related to the "command so that the defendant is arrested or remained in detention or were released have no binding legal force. This is very different from the provision in the Code Of Criminal Procedure, the judges earlier rulings, opinions of experts of law of criminal procedure and the legal literature that exists. The ruling of the Constitusional Court not appropiate in accordance with justice and legal certainty. Based on the above background, this thesis raised the problem formulation : What is the significance of the inclusion of Article 197, paragraph (1) the letters a-l inthe ruling of the judge? and what is the ruling of the Constitutional Court No. 69/PUU-X/2012 in relation with not fulfillment of article 197, paragraph (1) letter of the Code of Criminal Procedure which resulted in the award of the k annulled by the law is in compliance with the principle of fairness anf legal certanty? This thesis writing using normative juridical method with the method’s approach tolegislation (statue approach). The primary legal materials, secondary and tertiary will be analyzed with the use of gramatical interpretation. Of research results obtained answers to the problems that the significance of the inclusion of Article 197, paragraph (1) the letters a-l in the judge’s ruling because the values put forward for the sake of justice for the parties to the law of criminal procedure either. The inclusion was supposed to always adhered to by the judge in making a ruling of judge. Having regard to the significance of the inclusion of such provision is expected in the future to the judiciary through the judges will be more enlightened through the ruling of the judge. Answering the second issue is the formulation of the verdict of the Constitutional Court declaring Article 197, paragraph (1) the letter k has no legal binding power when construed the letter ruling do not meet these conditions may result in a verdict annulled by 12 law is not in accordance with the principle of fairness and legal certainty by arguing that this provision relates to the clarity of the status of the defendant’s detention in order to ensure legal certainty ang justice as a form of protection against human rights, These provisions, is a command that can be relied upon the Prosecutor to carry out the execution (detention) and it is clear that this article is not diskresi the judge to conduct the detention but rather a thing that should be noted in the ruling for the sake of legal certainty of someone who is exposed in the trial.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/65/ 051502721 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 10 Apr 2015 09:17 |
| Last Modified: | 10 Apr 2015 09:17 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112454 |
Actions (login required)
 |
View Item |