Arfiani, AndiNovy (2015) Implementasi Pasal 6 Uu No. 30 Tahun 1999 Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Adat (Studi Di Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan terkait implementasi Pasal 6 Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Artbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam penyelesaian sengketa tanah warisan berdasarkan sistem pewarisan hukum Adat di Bali. Tema ini diangkat karena adanya ketidaksesuaian upaya – upaya penyelesaian sengketa waris di desa Batuan melalui Alternatif Penyelesesaian Sengketa (APS) dengan ketentuan pasal 6 Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat masalah : (1) Bagaimana implementasi Pasal 6 undang-undang No.30 Tahun 1999 dalam penyelesaian sengketa tanah warisan berdasarkan sistem pewarisan Adat di desa Batuan, kecamatan Sukawati, kabupaten Gianyar, Bali? (2) Apa kendala dalam penyelesaian sengketa tanah warisan berdasarkan sistem pewarisan Adat di desa Batuan, kecamatan Sukawati, kabupaten Gianyar, Bali? Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris, yang menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan tentang Implementasi Pasal 6 undang-undang No.30 Tahun 1999 dalam penyelesaian sengketa tanah warisan berdasarkan sistem pewarisan Adat di desa Batuan, kecamatan Sukawati, kabupaten Gianyar, Bali yaitu kurang terlaksana dengan baik. Dalam ketentuan ayat – ayat tertentu tidak dilaksanakan dalam hal nya pelaksanaan upaya penyelesaian sengketa tanah warisan berdasarkan sistem pewarisan Adat. Seperti hal nya mengenai kesepakatan damai yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (7) Undang – undang No. 30 Tahun 1999, sehingga kesepakatan damai yang tertuang dalam upaya penyelesaian sengketa waris di Desa Batuan tidak bersifat eksekutorial dan hanya bersifat perjanjian biasa. Terkait dengan Kendala dalam penyelesaian sengketa tanah warisan berdasarkan sistem pewarisan Adat di desa Batuan, kecamatan Sukawati, kabupaten Gianyar, Bali, kendala yang terjadi dalam penyelesaian sengketa warisan di desa Batuan, yakni terdapat 3 (tiga) kendala yaitu kendala struktur, substansi dan kultur. Dimana kendala substansi di kategorikan sebagai kendala yuridis. Sedangkan kendala struktur dan kultur dikatakan sebagai kendala non yuridis.
English Abstract
On this thesis, researcher raised the issues related to the implementation of Article 6 of Law No.30 year 1999 about Arbitration and Alternative Dispute Resolution on the dispute settlement of land inheritance based on Balinese inheritance costume law. This topic was selected because of there are some incapability of the inheritance dispute settlement in the Batuan village through Alternative Dispute Resolution (ADR) with the regulation of article 6 No. 30 year 1999 about Arbitration and Alternative Dispute Resolution. There are 2 (two) issues in this thesis : (1) How is the implementation of Article 6 No. 30 year 1999 in the resolving land inheritance dispute based on Adat inheritance system in the Batuan village, Sukawati sub district, Gianyar regency, Bali? (2) what are obstacles in land inheritance dispute based on Adat inheritance in Batuan village, Sukawati subdistrict, Gianyar regency, Bali? This thesis is empiric juridical research, which uses sociological judicial approach, the result of research; the authors obtained the answers of the issues related to Implementation Article 6 Law No.30 year 1999 on the land inheritance dispute settlement based on Adat inheritance law system in Batuan village, Sukawati subdsitrict, Gianyar regency, Bali that less performing well. Some regulations on the article 6 are not implemented on the effort to resolving dispute. Such as an agreement contrLaw which not accordance with the regulation of article 6 paragraph (7) Law No. 30 year 1999, so that the contract which contained the agreement of the parties, cannot be executed and no more than a regular contract. Related to the obstacles of the effort to land inheritance dispute settlement based on Adat law inheritance system in Batuan village, there are 3 (three) obstacles :substantion, structure and culture obstacles. Which substantion obstacles categorized as juridical obstacle. Meanwhile, structure and culture obstacle are categorized as a non juridical obstacle.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/62/ 051502700 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 08 Apr 2015 14:24 |
| Last Modified: | 08 Apr 2015 14:24 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112451 |
Actions (login required)
 |
View Item |