Sanjaya, AndryanArief (2015) Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Laut. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Di Wilayah Laut. Pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kekaburan norma dalam pengaturan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi antara Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, dimana dalam pasal 14 ayat (3) UU 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa hanya pemerintah pusat yang dapat melakukan pengelolaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Akan tetapi dalam pasal 11 ayat (3) UU 22 tahun 2001 masih mengatur kewenangan/keterlibatan pemerintah daerah dalam pemenuhan klausul kontrak kerja sama sebagai instrumen kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di wilayah laut? (2) Bagaimana akibat hukum apabila terdapat ketidakjelasan pengaturan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di wilayah laut serta bagaimana solusi Pengaturan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi? Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan, serta pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu, seluruh data yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya diinventarisasi, diklasifikasi, dan dianalisis untuk menjelaskan berbagai permasalahan hukum yang ada, dengan pendapat teori dalam ilmu hukum dan pendapat para ahli hukum. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu meskipun dalam UU 23 tahun 2014 menyatakan bahwa kewenangan untuk melakukan pengelolaan minyak dan gas bumi berada di pemerintah pusat. Hal ini tidak berarti kewenangan pemerintah daerah dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi menjadi hilang. Masih ada kewenangan/keterlibatan pemerintah daerah berupa pemenuhan klausula kontrak kerja sama khususnya dalam penentuan wilayah kerja dan pengembaliannya serta pengelolaan lingkungan hidup (pasal 11 ayat (3) UU 22 tahun 2001). Lebih lanjut kewenangan tersebut juga diatur dalam lampiran UU 23 tahun 2014 dan UU 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
English Abstract
On this paper, the author of the problems raised the local government authority in business activities upstream oil and natural gas in the sea. Theme like the buildings by the arrangement business activities upstream oil and natural gas between the Law 23 year 2014 about regional government with the act number 22 year 2001 about oil and natural gas that vagueness in each other. In article 14 paragraph (3) of Law 23 year 2014 said that only the central government can do the activities of the management of oil and natural gas activities. However in article 11 paragraph 3 of Law 22 year 2001 still regulate/authority involvement of local government in the fulfillment of clause in the production sharing contract as an instrument of business activities upstream oil and natural gas. Based on it, the work of writing this raised the formulation problem: (1) How arrangement of the local government authority in business activities upstream oil and gas in the region of the sea? (2) How due to law if there was deviation arrangement business activities upstream oil and natural gas of the sea and how a solution arrangement about that? The writing of a piece of writing is in a juridical normative with prevailing approach (statute approach), conceptual approach and comparative approach, with case approach. The primary law, secondary, and tertiary obtained writer will be analyzed using the technique of analysis descriptive, that is, all data collected will be inventoried, classification, and analyzed to explain about legal issues, with the opinion of theory in science of law and the opinion of the legal experts. With the methods up from the research, writer elicit a response on the existing problems that although in law 23 year 2014 management stated that the authority to conduct oil and natural gas central rests in the hands. This does not mean the authority of the local government in upstream business activities of oil and natural gas being lost. There is still the authority/the involvement of local government in the form of the fulfillment of a clause in a contract cooperation especially in the determination of the work area and return of the documents as well as management of the living environment (article 11 paragraph 3 of law 22 year 2001). Further the authority is also regulated in appendix law 23 year 2014 and law 32 year 2009 on the protection and environmental management.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/56/ 051502671 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 07 Apr 2015 14:36 |
| Last Modified: | 07 Apr 2015 14:36 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112444 |
Actions (login required)
 |
View Item |