Putri, ApriliawatiFitri (2015) Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kewajiban Perusahaan Untuk Mengikutsertakan Pekerja Dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (Studi Di Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini di latar belakangi oleh permasalahan belum terpenuhinya hak pekerja/buruh untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, dan masih terdapat beberapa perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerja/buruhnya pada jaminan sosial tenaga kerja khususnya jaminan kecelakaan kerja. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo terdapat 301 perusahaan dan hanya 151 perusahaan yang mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial tenaga kerja serta terdapat 24.516 pekerja/buruh dan hanya 11.221 pekerja/buruh di Kota Probolinggo yang menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja. Dalam berlakunya ketentuan tersebut terdapat pengawas yang bertugas untuk mengawasi perusahaan yang tidak menjalankan aturan perundang-undangan ketenagakerjaan, namun sementara itu pegawai pengawas Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo hanya berjumlah lima orang dan harus mengawasi sebanyak tiga ratus satu perusahaan. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis pelaksanaan pengawasan, serta mengetahui kendala, dan upaya yang dilakukan oleh pegawai pengawas terhadap pelaksanaan pengawas terhadap kewajiban perusahaan untuk mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan kecelakaan kerja. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian (social legal research) dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh hasil penelitian bahwa pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan dengan pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, pengawasan preventif, dan pengawasan represif. Serta kendala yang dihadapi adalah berdasarkan substansi hukum yaitu Pasal 181 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, struktur hukum yaitu dari pegawai pengawas dinas tenaga kerja kota probolinggo, kultur hukum yaitu dari pengusaha, pekerja, dan aparat, serta fasilitas sarana dan prasarana yaitu minimnya transportasi yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo serta belum terdapatnya asosiasi ppns di Kota Probolinggo. Kesimpulan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan dengan pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, pengawasan preventif, dan pengawasan represif. Serta kendala yang dihadapi dan upaya adalah berdasarkan substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum, dan fasilitas sarana dan prasarana. Saran pemerintah memberikan sanksi terhadap ketentuan pasal 181 UU Ketenagakerjaan, pemberian pembinaan kepada pengusaha dan pekerja/buruh dilakukan minimal 3 bulan sekali dan pertemuan rutin antara pegawai pengawas dengan serikat pekerja/buruh, penambahan kendaraan transportasi dan pengajuan ke pemerintah pusat untuk pengadaan asosiasi PPNS.
English Abstract
This research is made due to a high rate of companywhich is not fulfilling their obligation to equip the labors in work accident security yet. According to the datas from labor department in Probolinggo, there are only 151 of 301 companies which already register their labors or around 11.221 of 24.516 total labors. This is not in line with national constitution, at their obligation to equip their labors. This research uses Social Legal Research with juridical-social approach. From this research, researcher gets the resulth that the implementation in classified into direct, indirect. preventive and represive supervision. The problems of the implementation are the substantive of article 181 regulation number 13 year 2003 on employment, namely the legal structure of employers, workers, and officials, as well as infrastructure facilities that lack of transportation owned by Probolinggo city’s employment agency and there’s no associate investigators of civil officer in Probolinggo city. From this research researcher concludes that the implementation is classified into direct, indirect, preventive and repressive supervision. The problems of the implementation are the substantive the constitution the structure of supervisor. Culture of companies, labour, and employee. yet the facilities that Probolinggo have. Suggestions government sanction provisions of Article 181 of the Labor Law, the provision of guidance to employers and workers / laborers a minimum of 3 months and regular meetings between supervisors employees with union / labor , additional transportation vehicles and submission to the central government for the procurement of investigators association .
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/48/ 051502592 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 01 Apr 2015 15:00 |
| Last Modified: | 01 Apr 2015 15:00 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112437 |
Actions (login required)
 |
View Item |