Dyatmika, GedeDewanggaPrahasta (2015) Peran Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Nepang Antara Desa Adobala Dengan Desa Redontena Di Kecamatan Klubagolit, Adonara. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Peran Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Nepang Antara Desa Adobala dengan Desa Redontena Di Kecamatan Klubagolit, Adonara. Pilihan tema tersebut dilator belakangi oleh adanya perang tanding yang dilakukan oleh Desa Adobala dan Desa Redontena untuk memperebutkan tanah Nepang. Sengketa tanah Nepang terjadi pada tahun 1904 hingga sekarang yang menyebabkan jatuhnya 4 korban jiwa. Dalam hal ini, masyarakat kedua desa yang bersengketa terkena dampak sosial yang menyebabkan terganggunya keamanan serta terhambatnya pembangunan di desa masing-masing. Rumusan masalah: (1) Bagaimana peran Kepala Adat dalam penyelesaian sengketa tanah Nepang antara Desa Adobala dengan Desa Redontena di Kecamatan Klubagolit, Adonara? (2) Apa kendala serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapai Kepala Adat dalam penyelesaian sengketa tanah Nepang antara Desa Adobala dengan Desa Redontena di Kecamatan Klubagolit, Adonara? Metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian bahwa peran Kepala Adat dalam penyelesaian sengketa tanah Nepang adalah (1)memimpin dan melakukan musyawarah, (2)melakukan sumpah Adat, (3)mencetuskan dan memimpin perang, (4)meminta keputusan Raja untuk ikut turut serta menyelesaikan sengketa serta (5)mengajukan gugatan ke Pengadilan. Kepala Adat juga menghadapi kendala-kendala di dalam penyelesaian sengketa tanah Nepang karena (1)kedua belah pihak hanya menginginkan pengakuan hak milik, (2)bahwa hukum Adat menyatakan perang merupakan salah satu jalan mencari kebenaran, (3)serta aparat keamanan yang tidak tegas mengantisipasi dan mengatasi konflik sengketa tanah Nepang. Saran agar sengketa tidak berkepanjangan, (1)Kepala Adat menghimbau agar masyarakatnya menahan diri dan menghentikan aktifitas di tanah sengketa, (2)menjalin hubungan kekeluargaan melalui perkawinan campuran, (3)serta menjalin komunikasi yang intensif terkait perkembangan desa kepada aparat TNI dan POLRI.
English Abstract
In this thesis, the author raises the issue of Indigenous Chief Role in Land Dispute Settlement Between Nepang Adobala village with village Redontena In Sub Klubagolit, Adonara. Options theme background by the proxy war conducted by the Village and Village Adobala Redontena to fight Nepang ground. Nepang land dispute occurred in 1904 to the present that caused the fall of 4 fatalities. In this case, the two communities were affected by the dispute which led to the disruption of social security and hamper development in their respective villages. Formulation of the problem: (1) How is the role of the Head of Indigenous land in the settlement of disputes between the Village Adobala Nepang with Redontena village in District Klubagolit, Adonara? (2) What are the constraints and the efforts made to overcome the obstacles faced by traditional leader in the resolution of land disputes between village Nepang Adobala with Redontena village in District Klubagolit, Adonara? Juridical empirical research method using sociological juridical approach and the approach of cases (case approach) . The results of the study that the role of the Head of Indigenous land in dispute resolution Nepang are (1) to lead and to deliberate, (2) conduct Indigenous oath, (3) initiated and led the war, (4) to ask the King to join and participate in resolving disputes (5 ) filed with the Court. Customary Chief also face constraints in land dispute resolution Nepang because (1) the two sides just want recognition of property rights, (2) that the Customary law declaring war is one way to seek the truth, (3) as well as the security forces are not expressly anticipate and resolve conflicts Nepang land disputes. Suggestions that the dispute is not prolonged, (1) Head Indigenous community urged restraint and to stop activity on the disputed land, (2) establishing family relationships through mixed marriages, (3) and establish communication intensive rural development related to military and police forces.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/46/051502562 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 31 Mar 2015 15:02 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 02:53 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112435 |
Preview |
Text
DAFTAR_ISI.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
SKRIPSI.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |