Aprilla, AstriPutri (2015) Problematika Hukum Pengaturan Rumah Negara (Inkonsistensi Pasal 51 Ayat (2) Dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Dengan Pasal 17 Ayat (1) Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Astri Putri Aprilla, Hukum Perdata Murni, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2015, PROBLEMATIKA HUKUM PENGATURAN RUMAH NEGARA (Inkonsistensi Pasal 51 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 dengan Pasal 17 ayat (1) angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005), Imam Koeswahyono, SH., MHum., M. Hamidi Masykur, SH., Mkn. Pada skripsi ini, peneliti mengangkat Problematika Hukum Pengaturan Rumah Negara yang menitikberatkan adanya inkonsistensi pengaturan mengenai Rumah Negara dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005. Latar belakangi peneliti mengangkat tema ini adalah maraknya tindakan pengosongan Rumah Negara yang dihuni Pensiunan Pejabat atau Pegawai Negeri oleh Instansi dimana mereka pernah mengabdi dengan berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan pimpinan. Tindakan pengosongan tersebut dilandasi ketentuan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2011 yang mengatur penghunian Rumah Negara hanya dapat dilakukan oleh Pegawai Negeri dalam masa jabatan, sedangkan menurut ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Rumah Negara membolehkan Pensiunan untuk mengalihkan hak atas Rumah Negara. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: (1) Mengapa terjadi inkonsistensi terhadap pengaturan mengenai Rumah Negara sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Pasal 17 ayat (1) angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Rumah Negara? (2) Bagaimana upaya hukum terhadap inkonsistensi pengaturan mengenai Rumah Negara sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Pasal 17 ayat (1) angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Rumah Negara? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh oleh peneliti akan dianalisis menggunakan teknik interpretasi gramatikal, dengan memahami bahasa isi teks dan makna dari ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Pasal 17 ayat (1) angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Rumah Negara. Dari hasi penelitian tersebut, peneliti memperoleh jawaban dari permasalahan tersebut bahwa penyebab terjadinya inkonsistensi terhadap pengaturan Rumah Negara tersebut yakni Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Rumah Negara adalah bukan bagian dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, karena Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Rumah Negara adalah perubahan dari Peraturan Pemerintah tentang Rumah Negara yang lama, sedangkan Peraturan Pemerintah tersebut menggunakan Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang lama. Pada saat ini Undang-Undang tersebut telah diganti dengan yang Undang-Undang yang baru yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang pada ketentuan Pasal 51 ayat (3) mensyaratkan agar dibentuk Peraturan Pemerintah terkait Rumah Negara yang baru. Dikarenakan sering terjadi sengketa pada permasalahan Rumah Negara, sehingga diperlukan adanya upaya hukum yang akan ditempuh, yakni melalui gugatan tata usaha negara dengan menggugat keabsahan Surat Keputusan mengenai pengosongan Rumah dan gugatan secara perdata dengan adanya tuntutan ganti rugi.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/382/051701746 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 16 Feb 2017 08:53 |
| Last Modified: | 13 May 2022 02:14 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112424 |
Preview |
Text
Tidak_ada_file_aslinya.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |