Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak Oleh Pengguna Jasa Konstruksi Dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Dengan Penyedia Jasa Konstruksi (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 35/Pdt

Putra, CandraSetyoPerdana (2015) Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak Oleh Pengguna Jasa Konstruksi Dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Dengan Penyedia Jasa Konstruksi (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 35/Pdt. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan terkait pemutusan perjanjian secara sepihak oleh pengguna jasa konstruksi dalam perjanjian pemborongan pekerjaan jasa konstruksi. Dalam proses pemutusan perjanjian pemborongan pekerjaan oleh pihak pengguna jasa menimbulkan permasalahan, seperti tindakan pemutusan perjanjian pemborongan pekerjaan secara sepihak dirasa merugikan pihak penyedia jasa konstruksi, serta sengketa pemutusan perjanjian yang diseleseikan melalui Pengadilan Negeri. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun selaku pihak Pengguna Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.Kd.Mn terkait pemutusan perjanjian pemborongan. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pemutusan perjanjian pemborongan pekerjaan yang dilakukan secara sepihak oleh pihak Pengguna Jasa Konstruksi tidak memenuhi peraturan perundangan terkait dengan perjanjian jasa konstruksi yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam pasal 124 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Jasa Konstruksi yang kemudian disempurnakan pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Jasa Konstruksi. Yang menerangkan bahwa perjanjian pemborongan tidak berlaku surut. Sehingga pihak pengguna jasa tidak dapat memutus kontrak apabila kontrak ditandatangani sebelum adanya pengenaan sanksi daftar hitam. Terkait dengan pertimbangan hakim yang digunakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.Kd.Mn, dasar pertimbangan yang digunakan hakim tidak sesuai dengan peraturan perundan-undangan mengenai jasa konstruksi yang berlaku di Indonesia. Seharusnya perjanjian tidak dapat diputus secara sepihak karena penandatanganan kontrak pemborongan pekerjaan dilakukan sebelum adanya sanksi daftar hitam. Sehingga pihak penyedia jasa memiliki hak untuk tetap melanjutkan pekerjaan konstruksi sebagaimana yang telah tercantum di dalam kontrak.

English Abstract

On this thesis writer raised issues concerning agreement in unilateral termination by the user construction services in contractor jobs agreement work construction services. In the process of termination contractor jobs agreement work by the users has created problems, like some kind of termination agreement unilaterally felt to be job losses for the providers of services of construction, and a row over the termination of the agreement which done to a district court. The study is done to find out if termination agreement conducted by a city government Madiun as the construction users in accordance with laws and regulations in Indonesia and analyzes basis of consideration the judge in case break No 35 / Pdt.G / 2013 / Pn.Kd.Mn related termination agreement. The study is done with the methods of juridical normative with the methods and regulations ( statute approach ) and case approach. From the results of the study, get the answers to the problems that breaks the agreement unilaterally work done by the parties did not fulfill the users construction legislation related to the country construction services as stipulated in the Presidential Regulation No. 54 / 2010 on Construction Services, was later refined in Presidential regulation No. 70 / 2012 on the amendment of the Presidential Regulation No. 54 / 2010 on Construction Services.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2015/380/051612361
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Kustati
Date Deposited: 02 Dec 2016 09:15
Last Modified: 22 Oct 2021 02:49
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112422
[thumbnail of JURNAL.pdf]
Preview
Text
JURNAL.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of SKRIPSI.pdf]
Preview
Text
SKRIPSI.pdf

Download (2MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item