Nurderivantia, Phillia Koinonia (2015) Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Dari Pusat Ke Daerah Di Kota Kediri (Studi di Dinas Pendapatan di Kota Kediri). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Adanya otonomi daerah menuntut pemerintah daerah lebih mandiri dalam mengelola daerahnya sendiri, termasuk masalah keuangan. Tahun 2013 akan ada peralihan Pajak Bumi dan Bangunan dari pajak pusat menjadi pajak daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan persiapan-persiapan dan proses pemerintah daerah menghadapi pengalihan PBB 2013. Penelitian ini dilakukan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang - undangan. Dari hasil analisis yang dilakukan dapat diketahui ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Nomor 28 Tahun Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan 58 Tahun 2010 tentang tata cara persiapan pengalihan PBB P-2 ini sebagai acuan dasar dan utama dari proses pengalihan PBB P-2. Dengan peraturan ini yang menjadi rujukan bagi Dispenda untuk melaksanakan proses pengalihan dengan mengambil alih proses pemungutan PBB P-2 di Kota Kediri. Hal yang sangat penting dalam melaksanakan pengalihan PBB P-2 adalah tentang kesiapan Dispenda yang dimulai dilaksanakan oleh Dispenda pada tanggal 1 januari 2013. Dispenda mempunyai kewenangan untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Kesimpulan dari skripsi ini adalah pelaksanaan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Kediri harus melalui proses persiapan dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Kediri. Sampai sekarang, kegiatan persiapan pengalihan masih berlangsung dan sudah banyak hal yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Kediri. Namun masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak terkait karena pelaksanaan pengalihan ini. Akan tetapi Dinas Pendapatan Kota Kediri maupun pihak yang terkait senantiasa melakukan upaya maksimal untuk menjadikan proses pengalihan ini sukses dan lancar.
English Abstract
The existence of regional autonomy demands the government to be more independent in managing their own regional, invariably in financial case. In 2013, there was transferred of PajakBumidanBangunan (PBB) from central tax to regional tax. This study is conducted to explain the regional government’s preparations and processes in preparing PBB transfer 2013. This study used empirical juridical method by using legislation approach. The result shows that the terms and conditions which is arranged in UU No. 28 about Pajak Daerah and Retribusi Daerah, PeraturanMenteriKeuangandanMenteriDalamNegeriNomor 213/PMK.07/2010 dan 58 Tahun 2010 about the Procedures in preparing PBB P-2 transfer as the main and basic reference of PBB P-2 transfer processes. Those regulations will become references for DinasPendapatan Daerah (Dispenda) to do transfer processes by taking over PBB P-2 collection process in Kediri. The most important thing in transferring PBB P-2 is the forwardness of Dispenda which is started on January 1st, 2013. Dispenda has the authority to collect PBB based on PerdaNomor 6 Tahun 2010 about Pajak Daerah danPeraturanWalikotaNomor 38 Tahun 2012 Tentang Tata Cara PemungutanPajakBumidanBangunanPerkotaan. In conclusion, the realization of PajakBumidanBangunanPerkotaan (PBB P-2) transfer in Kediri has to go through some preparations processes from Dispenda Kediri. Untill now, the preparation of transfer processes is going on and many things are done by Dispenda in case of preparing the transfer. Yet, there are some obstacles faced by related institutions because of the transfer realization. However, both Dispenda Kediri and related institutions always make serious efforts in making the transfer processes success and smooth.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/370/ 051604313 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 10 May 2016 09:15 |
| Last Modified: | 13 May 2022 01:50 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112412 |
Preview |
Text
115010107113028_BAB 3.pdf Download (333kB) | Preview |
Preview |
Text
115010107113028_BAB 4.pdf Download (642kB) | Preview |
Preview |
Text
115010107113028_BAB 5.pdf Download (296kB) | Preview |
Preview |
Text
115010107113028_BAB 1.pdf Download (349kB) | Preview |
Preview |
Text
115010107113028_COVER + DAFTAR ISI.pdf Download (477kB) | Preview |
Preview |
Text
115010107113028_BAB 2.pdf Download (392kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |