Wati, SefiAyuKurnia (2015) Kajian Yuridis Pasal 93 Ayat (2) Huruf F Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dikaitkan Dengan Kewenangan Absolut Pengadilan Hubungan Industrial. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam Penulisan Skripsi Yang Penulis Bahas Adalah Kajian Yuridis Pasal 93 Ayat (2) Huruf F Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dikaitkan Dengan Kewenangan Absolut Pengadilan Hubungan Industrial. Penelitian Dilatarbelakangi Dengan Elemen-Elemen Dalam Pasal 93 Ayat (2) Huruf F Undang-Undang Ketenagakerjaan Harus Atau Tidak Harus Diputus Terdahulu Oleh Pengadilan Hubungan Industrial Apabila Elemen-Elemen Tersebut Diperselisihkan Antara Pengusaha Dengan Pekerja. Elemen-Elemen Ini Adalah: (A) Pekerja Atau Buruh Bersedia Melakukan Pekerjaan, (B) Pekerjaan Tersebut Telah Diperjanjikan Dengan Pengusaha, (C) Pengusaha Tidak Mempekerjakan Pekerja Atau Buruh Tersebut, (D) Tidak Dipekerjakannya Pekerja Atau Buruh Oleh Pengusaha Karena Kesalahan Sendiri Atau Karena Halangan Yang Dapat Dihindari Oleh Pengusaha. Hal Ini Sangat Penting Karena Berlakunya Pasal 93 Ayat 2 Huruf F Undang-Undang Ketenagakerjaan Tersebut Telah Didukung Oleh Sanksi Pidana Pada Pasal186 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sehingga Terjadi Kekaburan Yang Ada Pada Pasal 93 Ayat (2) Huruf F Tersebut. Berdasarkan Pada Hal Tersebut, Skripsi Ini Mengangkat Rumusan Masalah: Apakah Elemen-Elemen Pada Pasal 93 Ayat 2 Huruf (F) Undang-Undang Ketenagakerjaan Harus Diputus Terlebih Dahulu Sesuai Kewenangan Absolut Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jika Elemen-Elemen Tersebut Diperselisihkan Antara Pengusaha Dan Pekerja Atau Buruh? Permasalahan Tersebut Penulis Kaji Dengan Menggunakan Penelitian Normatif Dengan Menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statuta Approach) Dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Bahan Hukum Primer Dan Bahan Hukum Skunder Yang Diperoleh Oleh Penulis Akan Dianalisi Dengan Menggunakan Teknik Analisis Isi Untuk Menginterpretasikan Hukum Yang Berlaku. Hasil Penelitian Yang Dapat Disimpulkan Apabila Dalam Keseluruhan Elemen Dalam Pasal 93 Ayat (2) Huruf F Ini Terpenuhi, Maka Pengusaha Wajib Membayarkan Upah Kepada Pekerja Atau Buruh. Dalam Hal Terpenuhi Elemen Tersebut Pengusaha Tidak Membayar Upah Pekerja Atau Buruh, Maka Pengusaha Dapat Dikenakan Sanksi Pidana Pada Pasal 186 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Adanya Perselisihan Dalam Hubungan Kerja Harus Diputus Terlebih Dahulu Oleh Pengadilan Hubungan Industrial Sesuai Dengan Kewenangan Absolut Yang Dimiliki Oleh Pengadilan Hubungan Industrial. Setelah Adanya Putusan Dari Pengadilan Hubungan Industrial Yang Menyebutkan Elemen Yang Diperselisihkan Tidak Sah, Maka Pengusaha Dapat Dikenakan Sanksi Pidana Melalui Pengadilan Negeri.
English Abstract
In The Thesis The Author Discussed The Overview Of The Juridical Article 93 Paragraph 2) F Of Law Number 13 Year 2003 On Employment Associated With Absolute Authority Industrial Relations Court . The Research Is Motivated By The Elements In Article 93 Paragraph ( 2 ) F Of The Employment Act Should Or Should Not Be Terminated Earlier By The Industrial Relations Court If These Elements In Dispute Between The Employer And The Worker . These Elements Are : ( A) The Worker Or Workers Willing To Do The Work , ( B ) The Work Has Been Agreed With The Employer,( C ) Employers Do Not Hire The Worker Or Workers , ( D ) No Employment Of The Worker Or Workers By Employers For Their Own Mistakes Or As An Obstacle That Can Be Avoided By Employers. This Is Very Important Since The Enactment Of Article 93 Paragraph 2 Letter F Of The Labor Law Has Been Supported By Criminal Sanctions On Pasal186 Labor Law . So There Is Vagueness That Exist In Article 93 Paragraph ( 2 ) F. Based On This, This Paper Raised The Formulation Of The Problem : Is The Elements In Article 93 Paragraph 2 (F) Of The Employment Act Should Be Disconnected Prior Corresponding Absolute Authority Of The Industrial Relations Court On Article 56 Of Law No. 2 Of 2004 On The Settlement Industrial Dispute If These Elements In Dispute Between Employers And Workers? The Authors Examine The Problems With Using Normative Research Using The Approach Of Legislation ( Statutes Approach) And Approaches The Case (Case Approach) . Material Primary Law And Secondary Legal Materials Obtained By The Author Will Be Analyzed Using Content Analysis Techniques To Interpret The Law. The Results Of The Study Can Be Concluded When The Whole Element In Article 93 Paragraph ( 2 ) F Is Met , Then The Employer Shall Pay Wages To Workers Or Laborers. In Terms Of These Elements Are Met Employers Do Not Pay The Wages Of Workers Or Laborers , The Employer May Be Subject To Criminal Sanctions In Article 186 Of The Employment Act . Divisions Within The Employment Relationship Should Be Terminated Prior To The Industrial Relations Court In Accordance With The Absolute Authority Possessed By The Industrial Relations Court . After The Verdict Of The Court Of Industrial Relations Mention Disputed Element Is Not Valid, Then The Employer May Be Subject To Criminal Sanctions Through The District Court.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/37/051502510 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 31 Mar 2015 09:21 |
| Last Modified: | 13 May 2022 01:49 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112411 |
Preview |
Text
bab_1.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_II.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
1_judul.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_III.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_IV.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_V.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR_ISI.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
LEMBAR_PERSETUJUAN_fix.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |