Pengaturan Pola Koordinasi Bank Indonesia Dengan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Pengajuan Permohonan Kepailitan Bank

Permana, Kristian Bayu (2015) Pengaturan Pola Koordinasi Bank Indonesia Dengan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Pengajuan Permohonan Kepailitan Bank. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis meneliti terkait pola koordinasi antara Bank Indonesia dengan OJK terkait pengajuan permohonan kepailitan bank. Pemilihan tema tersebut didasari atas dialihkannya tugas dan kewenangan Bank Indonesia terkait pengaturan dan pengawasan bank kepada OJK. Dialihkannya tugas kewenangan tersebut tidak disertai pula dengan pengalihan kewenangan Bank Indonesia sebagai satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan kepailitan bank ke Pengadilan Niaga (PN). Di satu sisi tugas dan kewenangan Bank Indonesia sebagai regulator dan pengawas bank telah dialihkan ke OJK, namun disisi lain Bank Indonesia tetap sebagai pihak yang berwenang mengajukan permohonan kepailitan bank. Oleh sebab itu, berdasarkan uraian tersebut, sebelum mengajukan permohonan kepailitan bank, Bank Indonesia membutuhkan koordinasi dengan OJK. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: Bagaimana pengaturan pola koordinasi antara Bank Indonesia dengan OJK terkait pengajuan permohonan kepailitan bank? Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Bahan hukum primer, sekunder, tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis menggunakan teknik interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Hasil dari penelitian diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut bahwa Bank Indonesia dalam tahap sebelum mengajukan permohonan kepailitan bank, terlebih dahulu berkoordinasi dengan OJK terkait tingkat kesehatan bank dan insolvensi. Dalam hal inisiatif untuk mempailitkan bank berasal dari OJK, sebagai hasil dari pengawasan bank yang mengindikasi adanya bank bermasalah yang berpotensi untuk dipailitkan, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia terkait dengan Systematically Important Bank, yang selanjutnya menyerahkan kepada Bank Indonesia untuk melakukan kewenangannya sebagai pihak yang meiliki legal standing untuk melakukan pengajuan permohonan kepailitan bank ke Pengadilan Niaga (PN).

English Abstract

In this research, the author examines pattern of coordination Bank Indonesia with OJK related the filing of bankruptcy petition of bank. Selection of this research based on the transfer of duties and authority from Bank Indonesia to OJK related about duties and authority as regulator and supervisor of bank. However, the Transfer of duties and authority not followed by the transfer of authority to filing the bankruptcy petition of bank. Bank Indonesia still has the authority to file for bankruptcy of the bank to Commercial Court. Therefore, before Bank Indonesia make a decision to filing the bankruptcy petition of the bank, Bank Indonesia need to be coordinated with OJK. Based on the analysis above, this thesis attempt to analyze How does the pattern of coordination between Bank Indonesia with OJK related to the filing of the bankruptcy petition of the bank. This thesis using a normative juridicial methods with statute approach and conceptual approach. Primary legal materials, secondary, tertiary obtained by the author will be analyzed using grammatical interpretation and systematic interpretation. The results of this thesis, the authors obtain the answers about the problems. Bank Indonesia before make a decision to filing the bankruptcy of the bank will coordinate with OJK related about the health and solvability of the bank. In the event of the initiative to file the bankruptcy of the bank begins from OJK as a result of bank supervision, that indicating the trouble of bank related about liquidity in which case potentially bankrupted, OJK will coordinate with Bank Indonesia related about systematically important bank. Afterwards, OJK subsequently submitted to Bank Indonesia to make a decision as the party that has authority to filing the bankruptcy petition of bank to the Commercial Court (PN).

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2015/369/ 051604296
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Kustati
Date Deposited: 29 Apr 2016 15:03
Last Modified: 13 May 2022 01:46
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112410
[thumbnail of 115010107111137_BAB 3.pdf]
Preview
Text
115010107111137_BAB 3.pdf

Download (562kB) | Preview
[thumbnail of 115010107111137_BAB 4.pdf]
Preview
Text
115010107111137_BAB 4.pdf

Download (885kB) | Preview
[thumbnail of 115010107111137_COVER + DAFTAR ISI.pdf]
Preview
Text
115010107111137_COVER + DAFTAR ISI.pdf

Download (314kB) | Preview
[thumbnail of 115010107111137_BAB 2.pdf]
Preview
Text
115010107111137_BAB 2.pdf

Download (794kB) | Preview
[thumbnail of 115010107111137_BAB 5.pdf]
Preview
Text
115010107111137_BAB 5.pdf

Download (440kB) | Preview
[thumbnail of 115010107111137_BAB 1.pdf]
Preview
Text
115010107111137_BAB 1.pdf

Download (665kB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item