Wahyuningtyas, Ratna Ruli (2015) Eksistensi Hutan Adat Dalam Perspektif Hak Menguasai Negara (Studi Implikasi Hukum Pengaturan Hutan Adat Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan implikasi hukum atas eksistensi hutan Adat dalam perspektif hak menguasai negara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya kesenjangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lain. UUPA menyatakan adanya pengakuan terhadap hak Ulayat dari masyarakat hukum Adat termasuk di dalam hak Ulayat ini adalah hak atas hutan Ulayat atau hutan Adat di samping hak menguasai negara sebagai dasar bagi negara untuk menguasai sumber daya alam secara keseluruhan yang kemudian digunakan untuk mengusahakan kemakmuran rakyat seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 sedangkan UU Kehutanan di dalam penjelasan umumnya justru menyatakan sebaliknya bahwa hutan Ulayat yang sebelumnya dikuasai oleh masyarakat hukum Adat dimasukkan ke dalam pengertian hutan negara sebagai akibat dari adanya hak menguasai tanah oleh negara yang berarti bahwa hak Ulayat masyarakat hukum Adat atas hutan Ulayat atau hutan Adat diingkari pelaksanaannya. Berdasarkan hal di atas, skripsi ini kemudian mengangkat rumusan masalah: Bagaimana implikasi hukum atas eksistensi hutan Adat dalam perspektif hak menguasai negara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012? Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis dianalisis dengan metode penafsiran atau interpretasi yang bertujuan untuk menguraikan permasalahan hukum yang diteliti sehingga didapatkan solusi yang tepat. Berdasarkan hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan bahwa makna hak menguasai negara yang ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak memberikan kewenangan kepada negara untuk menguasai sumber daya alam secara fisik karena wewenang ini bertujuan untuk mencapai kemakmuran bagi rakyat sehingga bentuk dari hak menguasai negara adalah kekuasaan negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, serta pemeliharaan sumber daya alam, menentukan hak-hak yang dapat dipunyai atas sebagian sumber daya alam, dan menentukan serta mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai sumber daya alam. Pelaksanaan dari hak menguasai negara ini juga tidak mutlak menjadi wewenang negara, artinya pelaksanaan dari hak menguasai negara dapat diberikan kepada daerah swatantra maupun masyarakat hukum Adat apabila memang diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 keluar sebagai bentuk penegasan atas eksistensi masyarakat hukum Adat beserta hak-hak tradisional yang dimiliki viii masyarakat hukum Adat yaitu hak Ulayat yang meliputi hak atas hutan Adat. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan hutan Adat dari golongan hutan negara karena Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hutan Adat yang berada dalam wilayah hak Ulayat merupakan milik masyarakat hukum Adat sehingga Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan memasukkan hutan Adat ke dalam golongan hutan hak. Implikasi putusan ini adalah masyarakat hukum Adat mempunyai wewenang untuk mengatur peruntukkan, fungsi, dan pemanfaatan hutan Adat yang berada dalam wilayah kekuasaannya.
English Abstract
In this undergraduate thesis, the researcher focused on discussing the issue of the legal implication towards the existence of indigenous forest in the perspective of state’s right of controlling after The Verdict of Constitutional Court Number Nomor 35/PUU-X/2012. The researcher decided to explore this issue due to the emergence of gap between regulations. UUPA acknowledges the existence of Customary right held by the society of Indigenous law including the rights over Indigenous forest as well as state’s right of controlling as the state’s fundamental in occupying the whole natural resources which are going to be maximized to support the prosperity of the society as stated in the Constitution of 1945. In contrast, Law of Forestry in its general exposition declares that Indigenous forests which was once occupied by the society of indigenous law is regarded as public forest as a result of the existence of state’s right of agrarian controlling; it implies that the Customary right of the society of indigenous law over the indigenous forest is misled. A research problem is formulated based on the above explanation: How is the implication of law over the existence of indigenous forest in the perspective of state’s right of controlling after the verdict of constitutional court Number 35/PUU-X/2012? This undergraduate thesis is a normative-juridical research using the method of statute approach. The primary and secondary legal materials obtained by the researcher were analyzed using interpretative method intended to explore the observed legal issue in respect of providing an appropriate solution. Based on the results of this research, the researcher obtained the answer for the observed issue that the definition of state’s right of controlling defined by Constitutional Court does not provide authority for the country to physically occupy the natural resources because this authority is aimed to build prosperity of the society; thus, the state’s rights of controlling are in the forms of state’s authority to regulate and administer the allocation, exploitation, and preservation of the natural resources, and to determine as well as to control legal affiliation between the society and the legal actions concerning the natural resources. The implementation of state’s right of controlling is not absolutely the possession of the country; it means that, if it is required, its implementation can be represented by either autonomous region or the society of indigenous law under the condition that it does not go against national interests. The verdict of Constitutional Court Number 35/PUU-X/2012 is decreed to emphasize the existence of the society of indigenous law as well as their traditional rights, namely Customary right covering the right over the indigenous forest. Constitutional Court excludes indigenous forest from the category of public or state forest since Constitutional x Court considers that indigenous forest belongs to the area of Customary right which is possessed by the society of indigenous law; thus, Constitutional Court classifies this forest into the category of Hutan Hak. The implication of this verdict is that the society of indigenous law obtains the authority to manage the allocation, functions, and exploitation of Indigenous forest under its authoritative area.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/360/ 051603523 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 21 Apr 2016 11:40 |
| Last Modified: | 13 May 2022 01:33 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112401 |
Preview |
Text
115010101111064_COVER + DAFTAR ISI.pdf Download (355kB) | Preview |
Preview |
Text
115010101111064_BAB 1.pdf Download (496kB) | Preview |
Preview |
Text
115010101111064_BAB 2.pdf Download (506kB) | Preview |
Preview |
Text
115010101111064_BAB 3.pdf Download (380kB) | Preview |
Preview |
Text
115010101111064_BAB 4.pdf Download (614kB) | Preview |
Preview |
Text
115010101111064_BAB 5.pdf Download (338kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |