Maza, Carindha (2015) Pelaksanaan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Penjualan Pakaian Bekas Impor Di Mojokerto. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini banyak bermunculan berbagai macam produk barang impor yang dipasarkan kepada konsumen di Indonesia. Jika tidak berhati-hati maka tanpa disadari konsumen menerima begitu saja barang yang dikonsumsinya, contohnya saja pakaian bekas impor di Mojokerto yang masih bebas diperdagangkan oleh para pelaku usaha meskipun Kementrian Perdagangan telah mengeluarkan larangan resmi melalui Surat Edaran Nomor 48/SPK/SD/2/2015 yang ditujukan kepada seluruh pelaku usaha untuk tidak memperdagangkan pakaian bekas impor di Indonesia yang dikarenakan pakaian-pakaian bekas impor tersebut telah diuji laboratorium bahwa terdapat bakteri yang membahayakan untuk kesehatan manusia, sedangkan dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana pelaksanaan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pakaian Bekas Impor di Kabupaten Mojokerto? (2) Apa hambatan yang dihadapi oleh Disperindag Kabupaten Mojokerto dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen pakaian bekas impor? (3) Apa upaya yang dapat dilakukan oleh Disperindag Kabupaten Mojokerto untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Disperindag dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen pakaian bekas impor? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yuridis kualitatif yaitu suatu metode teknik analisis jenis data dengan menyusun data secara sistematis dari hasil kuisioner dan wawancara kepada yang bersangkutan, yang kemudian dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pelaksanaan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait penjualan pakaian bekas impor di Mojokerto tidak terlaksana dengan baik, peran Pemerintah dalam hal ini sangat kurang karena tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengenai masih bebasnya para pelaku usaha dalam memperdagangkan pakaian bekas impor ii setelah adanya larangan resmi dari Kementrian Perdagangan. Adapun Hambatan yang dihadapi oleh Disperindag Kabupaten Mojokerto dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen adalah kurangnya kesadaran masyarakat, kemampuan daya beli masyarakat, kurangnya anggaran, sikap tidak sadar hukum oleh pelaku usaha. Dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, upaya yang dapat dilakukan oleh Disperindag Kabupaten Mojokerto adalah mengadakan program sosialisasi, mendirikan UKM (Usaha Kecil Menengah), memasukkan anggaran melalui APBD, dan melakukan program pembinaan kepada para pelaku usaha.
English Abstract
In the era of globalization and free trade in many emerging wide range of products imported goods that are marketed to consumers in Indonesia. If not careful, the unwitting consumers take for granted goods consumed, for example, only used clothing imports in Mojokerto which is freely traded by operators although the Ministry of Commerce has issued a formal ban through Circular Letter No. 48 / SPK / SD / 2 / 2015 addressed to all businesses to not trade in used clothing imports in Indonesia due to used clothes imported have been tested laboratories that there are bacteria that are harmful to human health, while in article 8, paragraph (2) of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection has banned businesses to trade goods are damaged, defective or used and polluted without providing complete and correct information on the goods in question. Based on this study raised the formulation of the problem as follows: (1) How is the implementation of article 8, paragraph (2) of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection Related Used Clothing Imports in Mojokerto? (2) What are the barriers faced by Disperindag Mojokerto in providing legal protection for consumers of imported second-hand clothes? (3) What efforts can be made by Disperindag Mojokerto to overcome barriers faced by Disperindag in providing legal protection for consumers of imported second-hand clothes?. Then the writing of this paper uses juridical methods of empirical sociological juridical approach. Type primary and secondary data obtained by the author will be analyzed by using analysis of qualitative juridical is a method of analysis techniques types of data by compiling data systematically on the results of questionnaires and interviews to the question, which is then used as a reference in resolving legal issues that become the object of study. From the results of research by the above method, the authors obtain answers to existing problems that the implementation of article 8, paragraph (2) of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection related to the sale of used clothing imports in Mojokerto not performing well, the role of government in this case very poor because of the lack of control by the Government in this case is the Department of Industry and Trade of the still independent businesses in the trade of used clothing imports after the official ban from the Ministry of Commerce. The barriers faced by Disperindag Mojokerto in providing legal protection for consumers is the lack of public awareness, purchasing power of the people, lack of budget, the attitude is not aware of the law by businesses. In overcoming these obstacles, efforts to be made by Disperindag Mojokerto regency is held socialization program, set up iv SMEs (Small and Medium Enterprises), enter a budget through the budget, and conduct education programs to business people.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/357/ 051603520 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 21 Apr 2016 14:36 |
| Last Modified: | 13 May 2022 01:27 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112397 |
Preview |
Text
115010107111174_COVER + DAFTAR ISI.pdf Download (580kB) | Preview |
Preview |
Text
115010107111174_BAB 1.pdf Download (519kB) | Preview |
Preview |
Text
115010107111174_BAB 2.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
115010107111174_BAB 3.pdf Download (878kB) | Preview |
Preview |
Text
115010107111174_BAB 4.pdf Download (868kB) | Preview |
Preview |
Text
115010107111174_BAB 5.pdf Download (447kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |