Anggoro, Syahriza Alkohir (2015) Politik Hukum Konstitusi Ekonomi Di Indonesia (Studi Pergeseran Paradigmatik Pasal 33 Uud 1945 Sebelum Dan Sesudah Perubahan). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah paradigma politik hukum konstitusi ekonomi Pasal 33 UUD 1945. Konstitusi ekonomi Pasal 33 UUD 1945 lahir dari konteks sosio-historis bangsa Indonesia dibawah kekuasaan kapitalisme kolonial Hindia Belanda menemukan relevansinya sebagai sebuah produk hukum revolusioner. Negara Indonesia lahir sebagai negara kesejahteraan yang telah dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 diberikan kewenangan berperan aktif dalam perekonomian. Dalam proses pelaksanaannya, konstitusi ekonomi Pasal 33 UUD 1945 mengalami berbagai dinamika hingga satu titik perubahan konstitusi dilakukan pada masa reformasi, konstitusi ekonomi Pasal 33 UUD 1945 berubah secara fundamental. Dibawah keberlakuan konstitusi ekonomi Pasal 33 UUD 1945 sesudah perubahan, perekonomian nasional masih menunjukkan kondisi yang serupa dengan masa revolusi kemerdekaan, yaitu masih tingginya angka kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan dan pengangguran. Berangkat dari latar belakang tersebut, diambil sejumalah rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana pergeseran paradigmatik politik hukum konstitusi ekonomi Pasal 33 UUD 1945 sebelum dan sesudah perubahan?; (2) Apakah pergeseran paradigmatik tersebut sesuai dengan konsep negara kesejahteraan yang digagas oleh para Pendiri bangsa? Penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan sejarah (historical approach), pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik analisis interpretasi paradigmatik dan interpretasi teleologis. Skripsi ini memunculkan beberapa temuan. Paradigma politik hukum konstitusi ekonomi Pasal 33 UUD 1945 sebelum perubahan adalah paradigma politik hukum dekolonisasi ekonomi yang hendak merubah struktur perekonomian kolonial menuju nasional. Paradigma tersebut berimplikasi pada pemberian kewenangan yang besar kepada negara untuk berperan aktif dalam perekonomian. Pada masa awal kemerdekaan, pelaksanaan konstitusi ekonomi Pasal 33 UUD 1945 tidak berjalan optimal karena Indonesia beberapa kali mengalami pergantian konstitusi. Pelaksanaan secara murni dan konsekuen baru berjalan pasca dekrit 5 Juli 1959 dengan adanya berbagai produk hukum nasionalisasi perusahaan asing dan pembangunan perusahaan milik negara. Program pembangunan berbasis konstitusi ekonomi Pasal 33 UUD 1945 dituangkan dalam GBHN yang dibuat oleh MPR tiap lima tahun sekali. Peralihan dari rezim Orde Lama menuju Orde Baru menandai adanya proses penafsiran konstitusi ekonomi Pasal 33 UUD 1945. Dibawah rezim Orde Baru, intensitas modal asing meningkat bersamaan dengan tumbuhnya perusahaan milik negara. Krisis ekonomi 1997-1998 bersamaan xvii dengan gelombang demokrasi yang menumbangkan rezim Orde Baru membawa proses demokratisasi disegala aspek dan memuncak pada perubahan konstitusi selama tahun 1999-2002. Euforia demokrasi dan perubahan konstitusi ekonomi Pasal 33 UUD 1945 sebagai kuda troya gagasan neoliberalisme semula bertujuan mendekonstitusionalisasi aturan ekonomi dalam konstitusi sebagaimana yang juga terjadi pada konstitusi negara-negara pasca komunisme. Namun upaya tersebut berakhir pada penambahan ayat (4) dan (5) yang berimplikasi pada terbatasnya peranan aktif negara dalam perekonomian. Paradigma politik hukum konstitusi ekonomi Pasal 33 UUD 1945 sesudah perubahan adalah paradigma politik hukum reformasi ekonomi hendak mengintegrasikan struktur perekonomian nasional menuju global yang ditandai dengan adanya akomodasi pemikiran neoliberalisme ekonomi. Konstitusi ekonomi Pasal 33 UUD 1945 sesudah perubahan memberikan legitimasi pada peraturan perundang-undangan dibidang ekonomi yang bercorak liberal yaitu: privatisasi, deregulasi dan peningkatan dominasi swasta asing dan domestik pada cabang-cabang produksi dan sumber daya yang penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ditinjau dari konsep negara kesejahteraan yang digagas para Pendiri Bangsa—sebagaimana rumusan masalah kedua—pergeseran paradigma politik hukum dekolonisasi ekonomi menuju paradigma politik hukum reformasi ekonomi bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 sebagai sumber hukum negera kesejahteraan yang digagas para Pendiri Bangsa. Pergeseran paradigma tersebut ditandai dengan semakin munculnya produk hukum dibidang ekonomi yang mengakomodasi pemikiran neoliberalisme ekonomi. Pergeseran paradigma tersebut berakibat pada ketidakpastiaan hukum kesejahteraan rakyat.
English Abstract
This focus on the discussion in this minor thesis is the paradigm of political of law of constitutional economy in article 33 UUD 1945. Economic constitution in article 33 UUD 1945 was born from socio-historical context of Indonesian who found its relevance as a product of revolutionary law under under the Dutch Colonial’s capitalist power. Indonesia was born as a welfare state which has been declarad in Preambula of UUD 1945 and it gives authority to play an active role in economic matters. In the process of implementation, economic constitution in article 33 UUD 1945 had various dynamies until an inflection point in contitution is saved in the reformation era, economic constitution in article 33 UUD 1945 changed fundamentally. Under enforece ability of economic constituion in article 33 UUD 1945 after amendment, the national economy is still in the same condition, which is the high rares of poverty, and also income inequality and unemployment. Back to the background, there are several problems. They are: 1) how was the paradigmatic shift of political of law of economic constitution in article 33 UUD 1945 before and after amendment? 2) is the paradigmatic shift suitable with the concept of welfare state as the founding nation initiated? Preparation of this minor thesis is using normative legal research method, with methods of statute approach, historical approach, comparative approach, and conceptual approach. Legal material used consisted of primary, secondary, and thirdary legal material whith analysis techniques of paradigmatic and teleological interpretation. This minor thesis also show several invention. Paradigm of political of law of economic constitution in article 33 UUD 1945 before amendment is paradigm of political of law of economic constitution which will change the structure of colonial economy towards national. The paradigm implicated to granting a great authority to the state to play an active role in economic matters. In the beginning of independence, the implementation of economic constitution in article 33 UUD 1945 didn’t work optimally because Indonesia change the constitution several. The implementation work purely and consequently after Decree of July 5, 1959 with the existence of several foreign companies natitonalization law product and development of state-owned enterprises. Development program based on economic constitution in article 33 UUD 1945 which is made by MPR every 5 years. The transition from the old regime to the new regime indicates the process of interpretating economic constitution in article 33 UUD 1945. Under the new regime, the intensity of foreign investment increased as the growth of state-owned enterprises. The crisis of economy in 1997-1998 with the democratic wave ovewthrow the new regime brought the democratization process in all aspect and culminated in the amendment xix constituion in 1999 to 2002. The euphoria of democracy and the amendment of economic constitution in article 33 UUD 1945 as a trojan horse of the neoliberalism idea aimed to deconstitutionalization the economic rule in the constitution as it did in several countries after communism. But the efforts ends in the addition of paragraph (4) and (5) which implicated on the limited role of the state in economic matters. Paradigm of political of law of economic constitution in article 33 UUD 1945 after amendment is paradigm of political of law of economic reformation will integrate the structure of global towards national economic indicates the acomodation of economic neoliberalism thought. Economic constitution in article 33 UUD 1945 after amendment gives legitimation in the law of liberal economy, they are: privatization, deregulation and increase the cominance of foreign and domestic private investment in branch of production and important resource of the state or who dominate the lives of many people. Reviewed the concept of welfare state that the founding nation initiated—as the second formulation of the problem paradigm shift of political of law of economic decolonization towards paradigm of political of law of economic reformation against the Preambule of UUD 1945 as the resources of welfare state law that the founding nation intiated. Paradigm shift indicated by the increasing of the emergence of legal product in economy that acomodate the tought of neoliberal economy. Paradigm shift result in legal uncertainly people’s welfare.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/356/ 051603519 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 21 Apr 2016 15:06 |
| Last Modified: | 13 May 2022 01:26 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112396 |
Preview |
Text
115010107111095_COVER + DAFTAR ISI.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
115010107111095_BAB 1.pdf Download (821kB) | Preview |
Preview |
Text
115010107111095_BAB 2.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
115010107111095_BAB 3.pdf Download (644kB) | Preview |
Preview |
Text
115010107111095_BAB 4.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
115010107111095_BAB 5.pdf Download (851kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |