Firsty, Tanazza Zalzabella (2015) Mekanisme Musyawarah Dalam Penyerahan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Usaha Perkebunan (Studi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mekanisme musyawarah dalam penyerahan tanah Hak Ulayat masyarakat Hukum Adat untuk usaha perkebunan. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi adanya kekaburan norma dalam pasal 12 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Kekaburan norma pada pasal 12 tersebut terletak pada belum dijelaskannya secara rinci mengenai mekanisme musyawarah untuk memperoleh persetujuan dalam penyerahan tanah yang dilakukan oleh masyarakat Hukum Adat kepada pelaku usaha perkebunan. Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengambil rumusan masalah: (1) Bagaimana mekanisme musyawarah dalam penyerahan tanah Hak Ulayat masyarakat Hukum Adat untuk usaha perkebunan? (2) Bagaimana implikasi hukum penyerahan tanah Hak Ulayat oleh masyarakat Hukum Adat kepada pelaku usaha perkebunan? Penulisan karya tulis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konsep (Conceptual Approach). Bahan hukum primer, sekunder, tersier yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis induktif yaitu menarik kesimpulan dari permasalahan dengan kekaburan norma yang terdapat dalam pasal 12 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan dengan cara penafsiran atau interpretasi, baik menafsirkan menurut tata bahasa dalam perundang-undangan, menggali makna dari perundang-undangan. Penulis memperoleh jawaban atas permasalahan bahwa penyerahan tanah hak Ulayat oleh masyarakat Hukum Adat mengalami perubahan setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Putusan tersebut berimplikasi pada perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat Hukum Adat. Masyarakat Hukum Adat dapat melaksanakan perjanjian kerjasama atas tanah untuk usaha perkebunan kepada pelaku usaha perkebunan. Mekanisme musyawarah yang dapat dilakukan adalah menentukan anggota musyawarah yang hadir yaitu pihak dari masyarakat Hukum Adat dan pihak dari perusahaan perkebunan, anggota musyawarah yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, mencari titik temu antara pendapat yang telah disampaikan, pengambilan keputusan kemudian, pelaksanaan keputusan.
English Abstract
In this paper, the author raised the issue of consultation mechanisms in the delivery of public land Land Rights of Indigenous Law for plantation. The theme selection of background blurring the norm in article 12 of Law No. 39 of 2014 on the plantation. The blurring of the norm in article 12 lies in not explained in detail the mechanism of consultation to obtain approval in the delivery of public land by customary law to the perpetrators of the plantation business . Based on this, this paper took the formulation of the problem: (1) What is the mechanism of deliberation in the delivery of public land Land Rights of Indigenous Law on the plantation ? (2) What about the legal implications of land appropriation by the Land Rights of Indigenous Law society to businesses plantation? Writing this paper uses normative juridical research method, using the approach of legislation ( Statute Approach) and the approach to the concept (Conceptual Approach). Primary legal materials, secondary, tertiary obtained will be analyzed using inductive analysis techniques that draw conclusions from the problems with the vagueness of the norms contained in article 12 of Law No. 39 of 2014 on the plantation. Furthermore, analysis of legal materials is done by way of interpretation or interpretations, both interpreting grammatical in legislation, explore the meaning of the law. The author answers to the problems that the handover of land rights of Indigenous Communal Land by public law changed after the issuance of the decision of the Constitutional Court Number 35 / PUU - X / 2012. The ruling has implications for the legal act performed by public Customary Law. Customary Law Society can implement the cooperation agreement on land for plantation to plantation businesses. Deliberation mechanisms that can be done is to determine members who attend meetings such as the party of the people and the Customary Law of the plantation companies, members attended the deliberations given the opportunity to express their opinions, to find common ground between the opinions that have been submitted, then the decision making, implementation of decisions.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/354/ 051603517 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 25 Apr 2016 10:43 |
| Last Modified: | 13 May 2022 01:25 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112394 |
Preview |
Text
115010107111018_COVER + DAFTAR ISI.pdf Download (656kB) | Preview |
Preview |
Text
115010107111018_BAB 1.pdf Download (746kB) | Preview |
Preview |
Text
115010107111018_BAB 2.pdf Download (631kB) | Preview |
Preview |
Text
115010107111018_BAB 3.pdf Download (467kB) | Preview |
Preview |
Text
115010107111018_BAB 4.pdf Download (756kB) | Preview |
Preview |
Text
115010107111018_BAB 5.pdf Download (444kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |