Wardana, Aditya (2015) Penyelesaian Sengketa Pers Dengan Hak Jawab Dan Hak Koreksi Dalam Perspektif Hukum Pers. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pers merupakan”sarana untuk mengeluarkan pikiran”dan pendapat, sumber informasi, pendidikan serta”sebagai penyalur aspirasi, kritik dan kontrol sosial. Pers baik cetak maupun”elektronik merupakan instrumen dalam tatanan hidup bermasyarakat”yang sangat vital bagi peningkatan”kualitas kehidupan warganya. untuk menguatkan”kedudukan pers, pemerintah telah”menerbitkan Undang-Undang”Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. yang merupakan payung hukum”atas kemerdekaan pers yang didalamnya diatur asas, fungsi, hak, kewajiban dan”peranan pers nasional. Jaminan atas kebebasan pers secara universal diatur dalam pasal 19 Deklarasi Universal tentang hak-hak asasi manusia. Mengenai sajian pers tersebut ada bebrapa individu dan kelompok yang akan merasa dirugikan akibat pemberitan pers tersebut. Guna menyelesaikan adanya perbedaan persepsi antara pers dengan pihak yang di rugikan sudah selayaknya ditempuh mekanisme penyelesaiannya yang mencerminkan rasa keadilan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam perspektif hukum pers, pers menyediakan penyelesaian sengketa pers dengan pengunaan hak jawab dan koreksi. Dengan demikian ikhwal hak jawab dan hak koreksi ini berada pada ranah yang bersifat etis (etika) namun juga bisa berada pada ranah hukum dan karenanya penyelesaiannya berdasarkan hukum. Dinyatakan pula dalam KEJ sebagai pedoman kerja para wartawan di indonesia (pasal 11) yang menyebut bahwa wartawan di indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional. Dalam proses untuk menyelesaikan sengketa pers dengan pengunaan hak jawab dan hak koreksi khususnya pada delik-delik pers, pihak yang oleh Undang-Undang diberikan wewenang adalah dewan pers sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pers. Sebagai mana tertuang dalam pasal 15 ayat 2 undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Sebagaimana tercantum dalam pasal 15 ayat (2) tentang fungsi dewan pers di sebutkan pada huruf (a dan b) sebagaimana fungsi dewan pers melindungi kemerdekaan pers dan juga pers memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian kasus-kasus pers. Penggunaan hak jawab dan hak koreksi bertujuan untuk mengadakan perdamaian antar pihak yang berperkara dalam perkara-perkara delik pers. Perdamaian di luar sidang pengadilan mempunyai konsekuensi yuridis yang tidak sama dengan perdamaian di muka persidangan.”Kesepakatan yang dicapai dapat dibuat mengikat secara hukum ketika sudah di tuangkan dalam bentuk kontrak (perjanjian).
English Abstract
The press is an expression of thoughts and opinions, information resources, education, as the aspiration voice, criticism and social control. Both print and electronic press are an instruments of social life that is very vital for improving the quality of life of the citizens. To strengthen the position of press, the government had issued Law Number 40 of 1999 about Press, which is the key of press freedom that includes the regulation of principles, functions, rights, obligations and the role of the national press. The guarantee of press freedom is universally stipulated in article 19 of the Universal Declaration of human rights. Regarding to that press dish, there are some individuals and groups who would feel aggrieved as a result of the press coverage. In order to resolve the differences in perception between press with disadvantaged parties are appropriately taken the settlement mechanism that reflects the sense of justice that upholds human rights in press law perspective, press provides the completion of press dispute using the propping rights and correction rights. Thus, the matters of propping rights and correction rights are in the realm of ethics, but could also be in the realm of law and hence the completion is based on law. KEJ as also stated in the guidelines of journalists in Indonesia (Article 11) which mentions that journalists in Indonesia serving propping rights and correction rights professionally. In the process to resolve the press dispute using propping rights and correction rights, especially on press offenses, authority given to the parties by the Act are the press council as a mediator in the settlement of press dispute. As outlined in Article 15, Paragraph 2 of Law No. 40 of 1999 about Press. As stated in Article 15 paragraph (2) about press council function is mentioned in paragraph (a and b) as press council fucntion is to protect the press freedom and the press also gives consideration and try to resolve the cases of the press. The use of the propping rights and the correction rights aim to hold peace between litigants in press case offenses. The peace outside the court that does not have the same juridical consequences of the peace in court. The agreement reached can be made to be legally binding when it was showcased in the form of the contract (agreement).
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/349/ 051603512 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 25 Apr 2016 13:34 |
| Last Modified: | 13 May 2022 01:18 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112388 |
Preview |
Text
115010107111102_COVER + DAFTAR ISI.pdf Download (500kB) | Preview |
Preview |
Text
115010107111102_BAB 1.pdf Download (612kB) | Preview |
Preview |
Text
115010107111102_BAB 2.pdf Download (784kB) | Preview |
Preview |
Text
115010107111102_BAB 3.pdf Download (554kB) | Preview |
Preview |
Text
115010107111102_BAB 4.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
115010107111102_BAB 5.pdf Download (469kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |