Putri, Mega Sonia (2015) Pelaksanaan Pasal 9 Ayat (1) Huruf A Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Terkait Penambang Tanpa Izin Di Kabupaten Tuban. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penulisan skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten terkait pengawasan penambang tanpa izin di Kabupaten Tuban. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah terkait pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan yang tidak memiliki izin serta pemberian sanksi bagi pelanggar maupun hambatan dalam pengawasan dan pelaksanaan sanksi. Pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan yang tidak memiliki izin dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf A, setiap kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin lingkungan yang didasari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan maupun izin pemanfaatan ruang yang didasari Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten apabila mereka tidak memilikinya maka akan dikenai sanksi administratif berupa pengambilan barang bukti dan dilakukan pemanggilan untuk membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Tujuan dari penulisan skripsi ini agar dapat mengetahui dan memahami segala sesuatu yang merupakan kejadian fakta/konkrit pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban terkait pengawasan kegiatan usaha pertambangan yang tidak memiliki izin. Hambatan pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha pertambangan yang tidak memiliki izin dipengaruhi faktor sarana atau fasilitas budaya, masyarakat dam penegak hukum.
English Abstract
This research discuss the implementation of District Regulatin related to the supervision of unlicensed miners in Tuban. The problem discussed ini this research is related to the supervision of mining business activities that do not have permints and sanctuin for offenders as well as obstacles in the monitoring and implementation of sanctions. Supervision over mining activities that do not have permits carried by Civil Service Police Unit under Article 9 Clause (1) Letter a, each mining business activities are required to have an environmental permit that is based on Government Regulation Number 27 of 2012 on the environmental permit and permit utilization of space based Tuban District Government, if they do not have it then will be subject to administrative sanctions in the form of taking evidence and made a call to make a statement not to repeat his actions back. The purpose this research in order to know and understand everything that is incident facts/concrete implementation Tuban District Regulation is subject to control mining activities that do not have permission. Barriers supervision of mining business activities that do not have the means or the permit is influenced by cultural facilities, public draft law enforcement.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/348/ 051603511 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 15 Jul 2016 09:06 |
| Last Modified: | 13 May 2022 01:17 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112387 |
Preview |
Text
125010100111095_COVER + DAFTAR ISI.pdf Download (517kB) | Preview |
Preview |
Text
125010100111095_BAB 1.pdf Download (720kB) | Preview |
Preview |
Text
125010100111095_BAB 2.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
125010100111095_BAB 3.pdf Download (883kB) | Preview |
Preview |
Text
125010100111095_BAB 4.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
125010100111095_BAB 5.pdf Download (448kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |