Dewi, DinaIndri Lisnawati (2015) Kedudukan Negara Sebagai Salah Satu Kreditur Atas Piutang Berupa Tagihan Bea Masuk Perkara Kepailitan (Analisis Yuridis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 49 PK/PDT.SUS-PAILIT/2013). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan hukum yang terdapat pada putusan peninjauan kembali nomor 49 PK/PDT.SUS-PAILIT/2013 terkait adanya ketidaksuaian antara apa yang dituliskan di dalam peraturan perundang-undangan dengan sesuatu yang terjadi di kenyataan. Pokok utama permasalahannya adalah pihak bea masuk (sebagai pajak) yang seharusnya berkedudukan sebagai kreditur preferen, ternyata di dalam putusan Peninjauan Kembali tidak diakui eksistensinya. Karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: Apakah dasar pertimbangan hakim Pengadilan Niaga telah sesuai dengan hukum Kepailitan dan PKPU? (1) Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 252K/PDT.SUS/2012; (2) Dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung nomor 49 PK/PDT.SUS-PAILIT/2013. Kemudian jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan “statute approach”, yaitu pendekatan melalui perturan perundang-undangan. Penulis juga menggunakan pendekatan “conceptual approach” yaitu pendekatan dengan menganalisa konsep-konsep yang berhubungan langsung dengan judul penelitian ini. Putusan Peninjauan Kembali telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Pasal 1137 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena tidak memberikan bagian harta pailit kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Tangerang selaku organ negara berstatus sebagai kreditor preferen.
English Abstract
In this thesis, writer raised legal issues that are found on judicial review number 49 PK / PDT.SUS-PAILIT / 2013 related to the irrelevant between what in legislation with something that happens in fact. Main of the problem is the import duties ( as a tax ) that is supposed to be a preferred creditor that appeared in judicial review is doesn’t existence. This paper raised the issue of the formulation of the basic considerations: whether the Commercial Court judges were in accordance with the law of Bankruptcy and PKPU? (1) in the Supreme Court of Cassation Ruling number 252K/PDT. SUS/2012; (2) In a review of the Supreme Court Verdict number 49 PK/PDT. SUS- BANKRUPTCY/2013. Then the type of research in this thesis is the juridical normative research, with the approach of the "statute approach", the approach through legislation. The author also uses the approach of "conceptual approach" by analyzing the concepts that relate directly to the title of this research. The verdict Review has violated the applicable legislation, namely article 2 paragraph (1) Act No. 37 of 2004 about bankruptcy and Suspension of payment, article 39 of the Act No. 10 of 1995 on customs, as amended by Act No. 17 of 2006, and section 1137 KUHPerdata, for not giving a part of property in bankruptcy to the Office of supervision and the Ministry of customs and Excise Customs Vice Type A State organ as the Tangerang's status as a preferred creditor
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/340/051601133 |
| Uncontrolled Keywords: | position of the import duties in the case of bankruptcy,-kedudukan bea masuk dalam perkara kepailitan |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 03 Mar 2016 13:38 |
| Last Modified: | 12 May 2022 07:16 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112379 |
Preview |
Text
SKRIPSI_DINA_INDRI_HUKUM_2011.pdf Download (4MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |