Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Panti Pijat Kota Kediri (Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Kediri

Ratnasari, Diyah (2015) Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Panti Pijat Kota Kediri (Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Kediri. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pajak hiburann dapat pula diartikan sebagai pungutann daerah atas penyelenggaraann hiburan, khususnya pajak hiburan panti pijat di kota Kediri. Kenyataannya pemungutannya terdapat kendala dilapangan, karena jumlah panti pijat di Kota Kediri sedikit yang melaporkan wajib pajaknya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak pada usaha panti pijat?, Apa kendala yang dilakukan Pemerintah Kota Kediri dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan panti pijat sesuai peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 pasal 20 ayat (2) , tentang pajak daerah Kota Kediri ?, Apa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Kediri dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan panti pijat sesuai dengan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2010 pasal 20 ayat (2), tentang pajak daerah Kota Kediri?. Penelitian ini adalah yuridis empiris. Populasi Dalam penelitian ini populasi adalah semua petugas atau lembaga yang terlibat, Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas di Dinas Pendapatan Daerah Kota Kediri yang juga merupakan subyek penelitian. Berdasarkan seluruh pembahasan dan analisa hasil penelitian, bahwa Pelaksanaan pemungutan pajak hiburan panti pijat sesuai peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 pasal 20 ayat (2), tentang pajak daerah Kota Kediri. Hal ini Mengingat bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan pajak pada usaha panti pijat yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Kediri, dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan dasar Undang – Undang dan peraturan daerah maka pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Kediri yang mempunyai kewajiban tugas, telah melaksanakan pemungutan pajak bagi wajib pajak panti pijat sebagai kategori pajak hiburan.Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut, kemudian setelah kami pelajari kami akan menentukan sanksi apa yang akan diberikan, karena semuanya sudah diatur dalam Peraturan Daerah no 6 tahun 2010 tentang pajak daerah. Kata kunci :Pemungutan - Pajak - Panti Pijat

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2015/324/051601117
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited: 07 Mar 2016 11:07
Last Modified: 12 May 2022 01:16
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112360
[thumbnail of BAB__V_Hal_98-101.pdf]
Preview
Text
BAB__V_Hal_98-101.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of BAB_I_Hal_1-13.pdf]
Preview
Text
BAB_I_Hal_1-13.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of BAB_IV_Hal_41-97.pdf]
Preview
Text
BAB_IV_Hal_41-97.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of COVER_SKRIPSI.pdf]
Preview
Text
COVER_SKRIPSI.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of BAB_III_Hal_36-40.pdf]
Preview
Text
BAB_III_Hal_36-40.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of BAB_II_hal_14-35.pdf]
Preview
Text
BAB_II_hal_14-35.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of DAFTAR_ISI.pdf]
Preview
Text
DAFTAR_ISI.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of DAFTAR_PUSTAKA.pdf]
Preview
Text
DAFTAR_PUSTAKA.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of KATA_PENGANTAR.pdf]
Preview
Text
KATA_PENGANTAR.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of LEMBAR_PERSETUJUAN.pdf]
Preview
Text
LEMBAR_PERSETUJUAN.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of PENGESAHAN.pdf]
Preview
Text
PENGESAHAN.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of SUMMARY_LENGKAP_PRINT.pdf]
Preview
Text
SUMMARY_LENGKAP_PRINT.pdf

Download (1MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item