Ratnasari, Diyah (2015) Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Panti Pijat Kota Kediri (Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Kediri. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pajak hiburann dapat pula diartikan sebagai pungutann daerah atas penyelenggaraann hiburan, khususnya pajak hiburan panti pijat di kota Kediri. Kenyataannya pemungutannya terdapat kendala dilapangan, karena jumlah panti pijat di Kota Kediri sedikit yang melaporkan wajib pajaknya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak pada usaha panti pijat?, Apa kendala yang dilakukan Pemerintah Kota Kediri dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan panti pijat sesuai peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 pasal 20 ayat (2) , tentang pajak daerah Kota Kediri ?, Apa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Kediri dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan panti pijat sesuai dengan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2010 pasal 20 ayat (2), tentang pajak daerah Kota Kediri?. Penelitian ini adalah yuridis empiris. Populasi Dalam penelitian ini populasi adalah semua petugas atau lembaga yang terlibat, Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas di Dinas Pendapatan Daerah Kota Kediri yang juga merupakan subyek penelitian. Berdasarkan seluruh pembahasan dan analisa hasil penelitian, bahwa Pelaksanaan pemungutan pajak hiburan panti pijat sesuai peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 pasal 20 ayat (2), tentang pajak daerah Kota Kediri. Hal ini Mengingat bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan pajak pada usaha panti pijat yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Kediri, dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan dasar Undang – Undang dan peraturan daerah maka pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Kediri yang mempunyai kewajiban tugas, telah melaksanakan pemungutan pajak bagi wajib pajak panti pijat sebagai kategori pajak hiburan.Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut, kemudian setelah kami pelajari kami akan menentukan sanksi apa yang akan diberikan, karena semuanya sudah diatur dalam Peraturan Daerah no 6 tahun 2010 tentang pajak daerah. Kata kunci :Pemungutan - Pajak - Panti Pijat
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/324/051601117 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 07 Mar 2016 11:07 |
| Last Modified: | 12 May 2022 01:16 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112360 |
Preview |
Text
BAB__V_Hal_98-101.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_I_Hal_1-13.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_IV_Hal_41-97.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
COVER_SKRIPSI.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_III_Hal_36-40.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_II_hal_14-35.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR_ISI.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
KATA_PENGANTAR.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
LEMBAR_PERSETUJUAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
PENGESAHAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
SUMMARY_LENGKAP_PRINT.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |