Triwiyoga, Yudha (2015) Masalah Pertanggungjawaban Hukum Model Kerjasama Korporasi Terhadap Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dalam Bidang Telekomunikasi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Meningkatnya penggunaan jasa internet dalam berbagai bidang memicu persaingan usaha di bidang penyelenggaraan telekomunikasi khususnya dalam penyelenggaraan jasa multimedia yang tergolong dalam jasa akses internet (internet service provider), banyaknya kebutuhan akan akses internet juga di imbangi dengan tumbuhnya penyedia jasa internet. Untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut penyelenggara jasa dapat melakukan kerjasama sewa menyewa jaringan dengan penyelenggara jaringan sesuai dengan amanat Undang-undang Telekomunikasi, namun pada perkembangannya kerjasama ini menimbulkan permasalahan karena penyelenggara jasa di anggap merugikan keuangan Negara, masalah tersebut berujung dengan vonis Mahkamah Agung sebuah provider besar yang bergerak di bidang penyelenggara jasa di bidang penyedia jasa akses internet karena penggunaan spektrum frekuensiradio dipandang merugikan negara dan merupakan tindak pidana korupsi, karena tidak mempunyai izin penggunaan frekuensi dan tidak membayar biaya hak penggunaan (“BHP”) spektrum frekuensi radio. dengan tuntutan ganti rugi sekitar 1.3 Trillun rupiah dan juga penahanan direksi utama dari korporasi tersebut karena dianggap bertanggung jawab atas kerugian Negara tersebut sehingga dituntut dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut memicu kontroversi karena penyelenggara jasa tidak mempunyai kemampuan finansial yang sama dengan penyelenggara jaringan jika ini diterapkan pada ISP lain yang memiliki metode kerjasama serupa dan dikhawatirkan terjadi kiamat internet karena putusan tersebut akan menyebabkan sekitar lebih dari 200 penyedia jasa akses internet yang tutup karena tidak sanggup membayar tuntutan ganti rugi, karena dianggap merugikan keuangan Negara Kemudian di sisi lain regulasi Telekomunikasi yang mengatur kegiatan penyelenggaraan Telekomunikasi masih memiliki masalah tersendiri karena terjadi tumpang tindih dan diperparah dengan tidak adanya payung hukum MVNO yang dapat memperjelas kedudukan hukum penyelenggara jasa di bidang penyedia jasa akses internet dalam menggunakan spektrum frekuensi radio sehingga menimbulkan pendapat hukum yang berbeda antara Pemerintah selaku Regulator dan Penegak Hukum dalam melihat sisi pertanggung jawaban hukumnya.
English Abstract
Increasing use of Internet services in various fields of triggering competition in the field of telecommunications, particularly in the implementation of multimedia services belonging to the services of internet access (internet service provider), the high demand for internet access is also offset by the growth of the internet service provider. To meet all of these requirements service providers can lease networks of cooperation with network operators in accordance with the mandate of the Telecommunications Law, but the development of this cooperation cause problems for providers of financial services is considered detrimental to the State, the problem led to a verdict of the Supreme Court a large provider engaged in the service providers in the field of internet access service providers for the use of radio frequency spectrum is deemed detrimental to the state and an act of corruption, because they do not have permission to use frequencies and do not pay usage charges ("BHP") radio frequency spectrum. with compensation claims around 1.3 Trillion dollars and also arrest the main directors of the corporation because it is considered responsible for the losses that State so required by Act of Corruption. It sparked controversy because service providers do not have the same financial capabilities with network provider if this applied to other ISPs that have similar methods of cooperation and feared occurs because the internet Judgment of the decision would lead to approximately more than 200 providers of Internet access services were closed because they cant pay claims for compensation, because it is considered detrimental to the State finances. Then on the other side of the Telecommunication regulation governing the activities of the organization of Telecommunications still has its own problems due to overlapping and compounded by the absence of legal protection MVNO to clarify the legal position service providers in the field of internet access service providers in the use of radio frequency spectrum, giving rise to a legal opinion that differ between the Government as regulator and law enforcement in view of the legal liability.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/319/051601112 |
| Uncontrolled Keywords: | Responsibility Law, Cooperation Corporation, Radio Frequency Spectrum, Telecommunications. |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 03 Mar 2016 09:56 |
| Last Modified: | 25 Mar 2024 04:25 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112354 |
Preview |
Text
Cover_Skripsi.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
SKRIPSI.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |