AlHafi, Aris (2015) Pengaturan Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Persidangan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai pengaturan penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana di persidangan. pemilihan judul tersebut dilatar belakangi oleh adanya praktek penggunaan saksi mahkota dalam proses pembuktian di persidangan selama ini, yang menjadi pro dan kontra karena dinilai telah melanggar tujuan KUHAP yang menjunjung tinggi HAM, hal tersebut terjadi dikarenakan belum adanya pengaturan mengenai saksi mahkota dalam KUHAP saat ini. Tidak adanya pengaturan yang tegas tersebut mengakibatkan adanya ketidak pastian hukum dalam penggunaan saksi mahkota. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimanakah penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana di persidangan?, (2) Bagaimanakah seharusnya pengaturan saksi mahkota dalam pmbuktian tindak pidana pada rancangan KUHAP? Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, skunder, dan tersier yang kemudian akan di analisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu suatu metode analisis bahan hukum yang bertujuan untuk menguraikan permasalahan, sehingga didapatkan simpulan yang tepat, guna menjawab permasalahan yang diangkat. Dari hasil penelitian menggunakan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat, bahwa penggunaan saksi mahkota selama ini berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Agung, yang dalam yurisprudensinya terdapat dua pendapat, yakni memperbolehkan dan melarang penggunaan saksi mahkota. Hal tersebut menyebabkan perbedaan penggunaan saksi mahkota dalam praktek. Rancangan KUHAP telah mengatur mengenai penggunaan saksi mahkota namun sampai saat ini masih dalam proses pembahasan. Dalam rumusannya, yang terdapat pada pasal 200, menjelaskan siapa yang dapat dijadikan saksi mahkota dan ditunjuk oleh siapa, namun mengenai kapan harus menunjuk atau menggunakan saksi mahkota masih belum diatur. Pengaturan saksi mahkota dalam rancangan KUHAP ini harus memandang posisi tersangka/terdakwa, sehingga akan lebih menjamin hak-hak dari tersangka/terdakwa.
English Abstract
In this essay , the author raised problems on regulation of the use of a crown witness in proving the commission of a crime at the trial. The selection of such title supported by the presence of the practice of the use of a crown witness in the process of verifiable at the trial so far who became the pros and cons because they are considered to have violated the purpose of KUHAP who upholds human rights this occurred due to the lack of arrangement on crown witness in KUHAP at this time. The absence of a regulation that is the firm resulted in the existence of the legal uncertainty in the use of crown witness. Based on it over , the work of writing this raised the formulation problem: (1).The how can the use of a crown witness of proof in criminal court ? , (2).The how should be setting the crown witness of proof in criminal KUHAP in the draft ? The writing of a piece of writing this uses the method of juridical normative by the method of statute approach and case approach .Legal material consisting of a primary law , secondary, and tertiary which will then in analysis with using a technique descriptive analysis , which is that the method of analysis legal material aimed at to untwist problems , so that was obtained drawing conclusions proper , to solve the problems that were raised. Of the results of the research uses a method of above , the writer received the answer to the problems raised , that the use of a crown witness during this based on the supreme court jurisprudence , there are two opinions in jurisprudence, namely allows and banning the use of crown witnesses .This causes the difference in practice the use of crown witnesses. The design KUHAP has set up regarding the use of a crown witness however until now is still in the discussion process.In this draft, which is found in article 200, explain who can be used as a witness a crown and appointed by whom, but for when must be pointed or using a witness a crown it has still not been regulated.Setting a witness the crown in the design KUHAP this be looking at the position of the suspect / the defendant, so that it will ensure the rights of suspects / the defendant.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/313/ 051508969 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 08 Jan 2016 14:54 |
| Last Modified: | 08 Jan 2016 14:54 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112348 |
Actions (login required)
 |
View Item |