Rohmana, Nanda Yoga (2015) Kebijakan Hukum Pidana Pembatasan Transaksi Tunai Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis menetapkan judul Kebijakan Hukum Pidana Pembatasan Transaksi Tunai Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Judul tersebut dilatar belakangi modus operandi tindak pidana korupsi, khususnya tindak pidana suap saat ini sudah mengalami perkembangan untuk beralih dari transaksi non tunai ke transaksi tunai. PPATK mendeteksi transaksi mencurigakan baik yang diduga/terindikasi tindak pidana korupsi atau tindak pidana lain melalui penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa lain. Namun, jika transaksi tersebut dilakukan menggunakan transaksi tunai, PPATK akan kesulitan menelusuri aliran uang yang dilakukan pelaku, sehingga strategi anti-laundering dengan pendekatan follow the money akan sulit diterapkan.Oleh Karena itu, diperlukan aturan hukum untuk mengalihkan transaksi tunai ke transaksi non tunai berupa kebijakan hukum pidana pembatasan transaksi tunai sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan sebagaimana diungkapkan di atas, penulisan hukum ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana pengaturan yang berkaitan dengan pembatasan transaksi tunai selama ini sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi? (2) Bagaimana formulasi pengaturan kebijakan hukum pidana pembatasan transaksi tunai sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi? Penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) serta ditinjau dengan teori kebijakan hukum pidana, teori tujuan pemidanaan, serta teori Hak Asasi Manusia. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang akan dianalisis dengan menggunakan tehnik analisis deskriptif-analitis dan analitis kualitatif dengan penafsiran gramatikal. Dari hasil penelitian dengan beberapa teori dan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa terhadap rumusan masalah yang pertama, batas nilai nominal dalam UU Kewajiban Menyimpan Uang di Bank, UU Peredaran Uang Dengan Perantaraan Bank, UU Pembawaan Uang (termasuk UU Pencabutan dan Peraturan UU Pembawaan Uang), sudah xiv tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Sedangkan tujuan filosofis dibentuknya ketiga UU a quo bukan ditujukan secara khusus untuk mencegah dan memberantas kejahatan, namun lebih menekankan pada pengaturan guna mencegah kekacauan, dan peredaran uang serta menyehatkan keadaan uang. Sehingga, hal ini berimplikasi pada substansi norma hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan transaksi tunai tersebut belum mencakup dan mengakomodasi modus operandi tindak pidana korupsi dengan transaksi tunai yang berkembang saat ini. Terhadap jawaban rumusan masalah kedua, bahwa berdasarkan beberapa kajian alasan hukum yang ada batas minimal transaksi dibatasi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Ketentuan dalam Naskah Akademis dan RUU Pembatasan Transaksi Tunai serta usulan PPATK sebenarnya sudah baik. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan dari segi substansial rumusan baik dari segi perbuatan yang dilarang, pengawasan dan sanksinya. Terdapat pula rancangan rumusan yang tumpang tindih/rumusan yang hampir sama maknanya, sehingga terdapat dua alternatif pilihan pertama, menerapkan salah satu rancangan rumusan yang paling luas maknanya dan ditentukan obyek transaksi yang dibatasi. Kedua, menerapkan seluruh rancangan rumusan sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam rancangan rumusan tersebut.
English Abstract
In this thesis, the author establishes the title Criminal Law Policy Restriction of Cash Transactions As Efforts to Eradication Corruption. The title background of the modus operandi of corruption, particularly the crime of bribery is now progressing to switch from non-cash transactions to cash transactions. PPATK better detect suspicious transactions suspected / indications of corruption or other criminal acts through financial services providers and providers of goods and / or other services. However, if the transaction is carried out using cash transactions, PPATK will have difficulty trace the flow of money made perpetrator, so that the anti-laundering strategies to follow the money approach would be difficult implementation.Therefore, the necessary legislation to transfer cash transactions to non-cash transactions such as criminal law policy restrictions on cash transactions in an effort to eradicate corruption. Based as disclosed above, the writing of this law raised the formulation of the problem: (1) How arrangement relating to restrictions on cash transactions so far as efforts to eradicate corruption? (2) How does the formulation of criminal law policy setting restrictions on cash transactions in an effort to eradicate corruption? The writing of this law uses this type of research using normative juridical approach of law (statute approach), the comparative approach (comparative approach), and the conceptual approach (conceptual approach) and are reviewed by the theory of criminal law policy, the purpose of punishment theory, and the theory of human rights . Matter law used is the primary legal materials, secondary and tertiary which will be analyzed using descriptive analysis techniques-analytical and qualitative analytical grammatical interpretation. From the research with some of the theories and methods of the above, the authors obtain answers to existing problems that the formulation of the first issue, the Act limits the nominal value Liabilities Saving Money in the Bank, Money Circulation Act With Mediation Bank, Law Innate money (including the Law Repeal and Regulation of Innate Exchange Act), are not in accordance with the times. While the purpose of the establishment of a third philosophical quo law is not aimed specifically at preventing and eradicate crime, but more emphasis on arrangements to prevent chaos, and the circulation of money and the healthy state of the money. Thus, it has implications on the substance of legal norms stipulated in the legislation relating to cash transactions did not cover and accommodate the modus operandi of corruption with a grow cash transactions at this time. To xvi answer the problem formulation, that according to some studies there are legal reasons Rp.100.000.000 transaction is limited to the minimum limit, - (one hundred million). Provisions in an academic draft bill cash transaction as well as proposed PPATK restriction is already well. Howewer, there are still some weaknesses in terms of prohibited acts, supervision and sanctions. There is also a draft formulation s that overlap or formulation that is almost the same meaning, so there are two alternatives, one of the first to apply the formulations of the most widely prescribed meaning and determinited object of transactions that are restricted. Second, to apply the entire draft of the formulations in accordance with the elements in the formulations of the draft
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/308/ 051508964 |
| Uncontrolled Keywords: | Restrictions on cash transactions, follow the money, the difficulty of tracking the flow of money, the modus operandi of cash transactions, corruption,Pembatasan transaksi tunai, follow the money, sulitnya pelacakan aliran uang, modus operandi transaksi tunai, tindak pidana korupsi. |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 04 Jan 2016 10:10 |
| Last Modified: | 11 May 2022 06:42 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112342 |
Preview |
Text
NANDA YOGA ROHMANA.pdf Download (4MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |