Widjanarko, DonnySatya (2015) Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/Puu-Xi/2013 Terhadap Independensi Perusahaan Mengenai Pengelolaan Harta Kekayaan Bumn Dalam Mewujudkan Prinsip Good Corporate Governance. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI2013 terhadap Independensi Perusahaan Mengenai Pengelolaan Harta Kekayaan BUMN dalam mewujudkan prinsip good corporate governance. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan kekayaan negara bersumber dari keuangan negara yang dipisahkan dari APBN. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apa yang menjadi dasar pengajuan Judicial Review dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48/PUU-XI2013 mengenai konsep kekayaan negara dalam regulasi penyertaan modal Negara terhadap BUMN ? (2) Bagaimana implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48/PUU-XI/2013 terhadap independensi perusahaan mengenai pengelolan harta kekayaan Badan Usaha Milik Negara dalam mewujudkan prinsip Good Corporate Governance ? Penulisan karya tulis ini metode yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundangundangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan Hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interprestasi atau penafsiran terhadap bahan-bahan hukum, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kasus. Dari hasil penelitian dengan metode interprestasi diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa dasar pengajuan judicial review mengenai konsep kekayaan negara dalam regulasi penyertaan modal Negara terhadap BUMN dilandasi karena adanya ketentuan dalam pasal 2 huruf g dan huruf i UU Nomor 17 Tahun 2003 yang dikualifikasikan sebagai pasal yang melanggar UUD 1945 karena menjadikan keuangan negara di luar wujud APBN sebagai bagian dari ruang lingkup keuangan negara pasca di amandemen. Sehingga menimbulkan implikasi yuridis dalam wujud pengelolaan sektor keuangan perusahaan negara/ daerah yang terdapat pemisahan status negara sebagai penyelenggara pemerintahan dengan status sebagai pelaku usaha. Pemerintah sebagai pemilik modal terbesar pada BUMN persero dan perum dianggap tidak menerapkan konsep good corporate governance terhadap independensi pengelolaan harta kekayaan perusahaan dan mengindahkan doktrindoktrin yang berlaku pada perseroan terbatas, yaitu doktrin Piercing The Corporate Veil dan Fiduciary Duty.
English Abstract
Authors raise concerns about the implications of Juridical implications of the ruling of the Constitutional Court No. 48/PUU-XI2013 against the independence of the Company Concerning the management of STATE-OWNED Property in realizing the principles of good corporate governance. This study exposed their Verdict by the Constitutional Court which declared wealth countries sourced from the finances of the State separated from the STATE BUDGET. Based on the above, this paper raises issues of formulation: (1) what is the basis of filing Judicial Review regarding the concept of the countrys wealth in the regulation of the participation capital of State of STATE-OWNED ENTERPRISES? (2) How the juridical implications of the ruling of the Constitutional Court No. 48/PUU-XI/2013 against the independence of the company regarding employee administration property State-owned enterprises in realizing the principles of Good Corporate Governance? Writing this paper uses normative juridical methods using a conceptual approach and statutory approach. Primary and secondary Legal materials obtained by the author will be analyzed using interprestasi analysis techniques or interpretation of law materials, clauses in the legislation. From the results of research with interprestasi method above, the author answers to existing problems that the filing of a judicial review on the basis of the concept of the countrys wealth in the regulation of the participation capital of State of STATE-OWNED ENTERPRISES is based on the provision in article 2 letter g and letter i of ACT No. 17 of 2003 which dikualifikasikan as the article violates the Constitution because it makes the finances of the State outside of the existing STATE BUDGET as part of the scope of the financial state of the postwar amendments. Thus leading to juridical implications in the form of management of corporate financial sector country/region there is a separation of the status of the country as the organizer of the Government with the status as businessmen. The Government as the owner of the largest capital in STATEOWNED ENTERPRISES and refines and perum is considered not to apply the concept of good corporate governance with respect to the independence of the management of the property company and heed the doctrines that apply to limited liability, i.e. the doctrine of Piercing The Corporate Veil and Fiduciary Duty.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/299/ 051508955 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 13 Jan 2016 15:20 |
| Last Modified: | 13 Jan 2016 15:20 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112331 |
Actions (login required)
 |
View Item |