Setiadi, Angga Devi Mukti (2015) Implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Kendaraan Yang Kelebihan Muatan Di Jembatan Timbang ( Studi Di Upt Llaj Ka. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Artikel ini membahas tentang implementasi pasal 14 peraturan daerah provinsi Jawa Timur nomor 4 tahun 2012 tentang pengendalian kelebihan muatan angkutan barang studi di UPT LLAJ Kabupaten Tulungagung. Hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki fungsi sebagai kontrol, pengendali dan pemandu kehidupan masyarakat, dengan maksud agar tercipta tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, adil, dengan adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, hukum juga berperan sebagai penyelesai konflik yang terjadi antar subyek hukum. Lalu Lintas dan Angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.Peranan transportasi yang semakin vital, maka angkutan jalan arus ditata dalam satu sistem transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Hal ini dilatar belakangi karena pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang terkadang memerlukan jalur distribusi dan lalu lintas perniagaan yang menghubungkan kota yang satu dengan yang lain, sehingga dapat menimbulkan meningkatnya pula arus lalulintas kendaraan sebagai sarana distribusi dan mobilitas baik orang maupun barang. Untuk menghindari terjadinya kelebihan muatan angkutan barang, maka setiap mobil barang yang mengangkut barang muatan diwajibkan menimbang muatannya di jembatan timbang. Untuk wilayah Tulungagung memiliki dua kantor jembatan timbang yaitu di jembatan timbang Pojok Tulungagung dan jembatan timbang Talun Blitar. Tetapi pada prakteknya UPT LLAJ Tulungagung dalam melayani kebutuhan masyarakat sering terjadi permasalahan yaitu banyak terjadi kecelakaan akibat kelebihan muatan barang dan jalan raya banyak yang rusak karena seringkali dilewati angkutan barang yang membawa barang overload. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana implementasi pasal 14 peraturan daerah provinsi Jawa Timur nomor 4 tahun 2012 tentang pengendalian kelebihan muatan angkutan barang studi di UPT LLAJ Kabupaten Tulungagung, Apa hambatan dalam implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang Di Jembatan Timbang UPT LLAJ Kabupaten Tulungagung dan bagaimana solusinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis sosiologis. Hambatan yang dialami terkait dengan pasal 14 peraturan daerah provinsi Jawa Timur nomor 4 tahun 2012 tentang pengendalian kelebihan muatan angkutan barang adalah kurangnya pengawasan yang ketat dalam melakukan penimbangan barang pada angkutan barang karena permasalahan ini merupakan suatu kebijakan publik yang perlu diterapkan dengan baik. Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) petugas, khususnya dalam memahami perundangan yang berkaitan dengan tugas pokok operasional, sehingga berpengaruh terhadap kemampuannya untuk secara mandiri mampu menyelesaikan permasalahan yang timbul. Struktur usia petugas operasional rata-rata sudah diatas 40 tahun sehingga kurang dapat maksimal dalam melaksanakan tugas serta kondisi fisik yang kurang prima dan sarana mobilitas yang kurang memadai, kendaraan operasional yang ada dipandang kurang layak karena relatif telah tua.
English Abstract
This article discusses the implementation of Article 14 of the East Java provincial regulations No. 4 of 2012 on controlling overloaded freight transport studies in UPT LLAJ Tulungagung. Law in the life of society, nation and state has a function as a control, controlling and guiding peoples lives, with the intention to create the order of life of the nation safe, orderly, fair, with the guarantee of legal certainty and the protection of Human Rights (HAM). In addition, the law also serves as a resolver of conflict between legal subjects. Traffic and road has a strategic role in supporting the development and national integration as part of efforts to promote the general welfare, as mandated by the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 As part of the national transportation system, Traffic and Transportation must be developed and the potential role to realize the security, prosperity, order traffic and road transportation in order to support economic development and the development of science and technology, the implementation of regional autonomy and accountability negara.Peranan increasingly vital transport, the transport current path laid out in a transportation system that is compatible with the level of traffic demand and transport services are orderly, safe, secure, convenient, fast, precise, organized, smoothly and at a cost that is affordable to the peoples purchasing power. The background of this case because the fulfillment of basic needs for the people who sometimes require distribution channels and commercial traffic that connects the city with each other, which can result in increased flow of vehicle traffic as well as the means of distribution and mobility of both people and goods. To avoid overloading of freight, then every truck which transports cargo in the cargo required to weigh the weighbridge. For Tulungagung area has two offices weighbridge is in weighbridge Corner Tulungagung and Blitar Talun weighbridge. In fact, however, UPT LLAJ of Tulungagung deal with some problems in serving the needs of people such as many accidents due to overloading of goods and many damaged roads which are caused by frequent pass of freight carrying overload. Issues raised in this paper is how the implementation of Article 14, East Java provincial regulations No 4 year 2012 on the control of freight overloads, a study in UPT LLAJ Tulungagung, What are obstacles in the implementation of Article 14 the East Java Provincial Regulation No. 4 year 2012 on Control of Freight overloads in weight station at UPT LLAJ Tulungagung and what the solution is. This study uses sociological juridical method. Barriers in the implementation of article 14, the East Java provincial regulations No 4 year 2012 on the control of freight overloads, is the lack of close supervision in performing the weighing of goods on the transport because this issue is a public policy that should be implemented properly. Low quality of Human Resources (HR) officers, particularly in understanding regulations related to the basic operational tasks, influence their ability to to resolve problems that arise independently. Age structure of the average operating officer has been over 40 years old so that they are less optimum in carrying out the tasks, as well as their decreased physical condition and inadequate means of mobility, the available operational vehicle is less worthy because it has been relatively old.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/286/ 051508942 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 04 Jan 2016 09:52 |
| Last Modified: | 28 Apr 2022 02:46 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112317 |
Preview |
Text
ANGGA DEVI MUKTI SETIADI.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |