Kusumayanti, Dyah (2015) Perlindungan Hukum Hak-Hak Keperdataan Pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Dalam Pelayanan Kesehatan (Studi Kasus Di Rsud Gambiran Kediri). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada dasarnya, kesehatan merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan, sehingga kesehatan merupakan hak prioritas yang dimiliki setiap individu. Hak untuk mendapatkan kesehatan merupakan hak mutlak atau hak absolut yang dimiliki oleh subyek hukum (manusia) sebagai hak kepribadian yang dimilikinya untuk dapat bertahan hidup. Sedangkan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang baik, bermutu, dan tidak diskriminasi merupakan hak nisbi atau relative. Sehingga untuk memperoleh pentingnya kesehatan dan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat tercantum dalam Pasal 28 H dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang pada intinya menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Di Kediri terdapat kasus yang terjadi di RSUD Gambiran Kediri mengenai pasien JAMKESMAS yang ditelantarkan karena menolak pembiayaan atas obat yang harus ditebus, seorang wanita pasien JAMKESMAS yang mengalami kerugian setelah operasi Caesar yang dilakukan pihak RSUD Gambiran Kediri serta terdapat pula pasien kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan gegar otak yang ditolak karena dari mulutnya tercium bau alkohol sehingga mengakibatkan pasien tidak mendapatkan jaminan dari pihak BPJS. Dengan adanya kasus-kasus tersebut maka pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD Gambiran Kediri belum sepenuhnya memenuhi dan mentaati pasal 29 ayat (1) huruf b dan e Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, dimana dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien, terutama bagi pasien JAMKESMAS harus memberikan pelayanan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit serta menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum hak-hak keperdataan pasien JAMKESMAS dalam memperoleh pelayanan kesehatan, untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penghambat pasien JAMKESMAS belum memperoleh hak-hak keperdataannya dari RSUD Gambiran Kediri, dan untuk menganalisis serta merumuskan upaya pihak Rumah Sakit dan pasien dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data primer dan data sekunder yang diperoleh oleh peneliti dianalisis menggunakan teknik pengambilan data, yaitu menggunakan bahan hukum yang bertujuan untuk menemukan data yang dibutuhkan oleh peneliti guna menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian peneliti. xi Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode diatas, maka peneliti memperoleh jawaban atas perumusan masalah yang ada bahwa pasien JAMKESMAS dapat diberikan perlindungan hukum dalam memperoleh hak-hak keperdataan, yaitu perlindungan hukum preventif yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 dan perlindungan hukum represif diatur dalam pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dalam memperoleh hak-hak keperdataan pasien JAMKESMAS dalam pelayanan kesehatan memiliki faktor penghambat yang berasal dari dalam intansi Rumah Sakit yang terdiri dari staf medis, paramedik, teknisi, administrasi, dan sebagainya yang merupakan faktor internal dan memiliki faktor eksternal yang berasal dari pasien JAMKESMAS itu sendiri. Faktor-faktor penghambat pasien dalam memperoleh hak keperdataannya dalam pelayanan kesehatan dapat menimbulkan sengketa antara RSUD Gambiran Kediri dengan pasien JAMKESMAS yang menggunakan jasanya. Sehingga upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi menggunakan mediasi sebagai upaya utama dan pertama sebelum memasukkan gugatan ke peradilan umum atau kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen setempat. Saran dapat diberikan peneliti kepada pasien JAMKESMAS selaku konsumen pengguna jasa RSUD bahwa dalam memperoleh pelayanan kesehatan pasien memiliki keberanian dalam mengungkapkan keluhan atas pelayanan kesehatan yang diterima. Bukan hanya pasif dalam menerima jasa pelayanan. Kepada RSUD Gambiran Kediri selaku instansi kesehatan yang memberikan jasa pelayanan kesehatan kepada pasien adanya peningkatan kinerja dari Sumber Daya Manusianya agar setiap pasien JAMKESMAS dapat menerima pelayanan kesehatan yang baik, aman, dan antidiskriminasi, dan kepada BPJS selaku badan yang memiliki tanggungjawab dalam memberikan atau tidak memberikan klaimnya kepada pasien JAMKESMAS.
English Abstract
Basically, health is one of the rights possessed by human beings as creatures of God, so that health is a priority right of every individual. Entitlement to health is the absolute right or absolute rights which are owned by legal subject (human) as it has the right personality to be able to survive. While the right to obtain adequate health care, quality, and no discrimination is the right relative or relative. So as to obtain the importance of health and health services to improve the welfare of the people listed in Article 28 H and Article 34 paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 which basically states that everyone is entitled prosperous life physically and mentally, to get the environment good and healthy and receive medical care. In Kediri there are cases that occur in hospitals Gambiran JAMKESMAS Kediri on patients who had been abandoned for refusing financing for drugs to be redeemed, a female patient who suffered losses JAMKESMAS after Caesarean section performed Kediri Gambiran the hospitals and there are also patients with a traffic accident that resulted in concussion the brain that was rejected because of his mouth smell alcohol resulting patient does not get a guarantee from the BPJS. With the existence of these cases, the health services provided by hospitals Gambiran Kediri not fully meet and comply with article 29 paragraph (1) letter b and e of Law No. 44 of 2009, which gave health care to patients, especially for patients JAMKESMAS should provide safe, quality, anti-discrimination, and effective with the interests of the patient in accordance with standard hospital care as well as provide facilities and services for the community can not afford or poor. Under these conditions, this study aims to analyze the forms of legal protection of civil rights JAMKESMAS patients in obtaining health care, to identify and analyze the factors inhibiting patient JAMKESMAS not acquire the civil rights of hospitals Gambiran Kediri, and to analyze and formulate efforts the Hospital and patients to resolve disputes related to health care. This study uses empirical juridical sociological juridical approach. Type of primary data and secondary data obtained by investigators analyzed using data collection, namely the use of the law that aims to find the data needed by researchers in order to resolve the legal issues become the object of study researcher. From the results of research using the above method, the researchers obtain answers to the formulation of the problem there is that patients can be given legal protection JAMKESMAS in obtaining civil rights, namely preventive legal protection provided for in article 4 of Law No. 8 of 1999, Article 2 Act No. 36 of 2009, and Article 32 of Law No. 44 of 2009 and the repressive legal protection provided for in article 58 paragraph (1) of Law No. 36 of 2009 and article 19 paragraph (2) of Law No. 8 of 1999. In obtaining civil rights JAMKESMAS patients in health care have an inhibiting factor derived from the xiii intansi Hospital consisting of medical staff, paramedics, technicians, administration, and so on which are internal factors and external factors derived from patients JAMKESMAS itself. Limiting factors in obtaining the civil right of patients in health care can lead to disputes between hospitals Gambiran JAMKESMAS Kediri with patients who use the services. So that the efforts made to resolve that can be dispute using mediation as the primary and the first attempt before entering accussation to a general court or the office of the local Consumer Dispute Settlement Board. Advice can be given to patients JAMKESMAS researchers as hospitals that service user consumers in obtaining health care patients have the courage to express complaints to health services received. Not only passive in receiving services. To hospitals Gambiran Kediri as health agencies that provide health care services to patients an increase in performance of Human Resources so that each patient can receive service JAMKESMAS good health, safety, and discrimination, and to BPJS as the body that has the responsibility to provide or not provide his claim to the patient JAMKESMAS.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/285/ 051508941 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 12 Jan 2016 15:24 |
| Last Modified: | 12 Jan 2016 15:24 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112316 |
Actions (login required)
 |
View Item |